Sekjen PBB Dorong Myanmar Junjung HAM Rohingya

Liputan6.com, Nay Pyi Taw, Myanmar - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengatakan dirinya mendorong pemimpin Myanmar, untuk menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan memberikan akses kemanusiaan bagi etnis Rohingya.

"Saya juga menyampaikan keprihatinan saya tentang penduduk Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan," ujar Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di sela-sela KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11/2014).

Ban Ki-moon menegaskan, pemerintah Myanmar diharapkan dapat menegakkan HAM bagi para etnis Rohingya dengan mulai mengakui status mereka.

"Saya mendorong presiden dan para pemimpin Myanmar untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengambil sikap tegas dalam melawan berbagai hasutan dan menjamin akses kemanusiaan ke Rohingya yang hidup dalam kondisi yang rentan," tambah dia.

Sekretaris Jenderal PBB itu juga memperingatkan pemerintah Myanmar agar dapat mengakhiri serangan terhadap minoritas muslim di negerinya, selain mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

Sebelumnya, Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior di ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, untuk membahas proses reformasi dan pengobatan untuk minoritas muslim Rohingya.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, pada kesempatan berbeda, menyatakan bahwa Indonesia melihat perkembangan demokrasi Myanmar sudah ke arah yang lebih positif.

"Maksudnya secara global membuka diri dan sebagainya dan saya kira Myanmar sebagai tuan rumah ini membuktikan bahwa dunia mengapresiasi proses perkembangan demokrasi yang ada di Myanmar," tutur Retno.

KTT ke-25 ASEAN yang berlangsung pada 12-13 November 2014 kali ini mengusung tema 'Moving Forward In Unity To a Peacefull and Prosperious Community' atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.

Pada KTT ASEAN kali ini, Indonesia mengusulkan pembicaraan mengenai demokratisasi, penanganan HAM serta pematangan visi Komunitas ASEAN pasca-2015. (Ant/Ans)