Liputan6.com, Jakarta - PascaBrexit, Inggris kini memiliki kepala pemerintahan baru. Kursi perdana menteri negeri itu kini diduduki Theresa May.
May yang ditunjuk untuk menggantikan David Cameron merupakan perdana menteri perempuan kedua di Inggris setelah Margaret Thatcher. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun menyambut baik proses pergantian kepemimpinan itu.
"Kita menyambut baik proses yang telah di lakukan di Inggris," sebut Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, Kamis (14/7/2016).
Advertisement
Pria yang kerap disapa Tata ini berharap di bawah pimpinan May hubungan RI-Inggris dapat terjalin lebih erat lagi. Hal ini penting mengingat Inggris adalah mitra strategis Indonesia.
"Dengan adanya pengalihan PM kita harap adanya komitmen tinggi antara Indonesia dan Inggris dalam konteks kerjasama strategis kita," ujarnya.
Dalam pidato perdananya sebagai perdana menteri, May berjanji akan melawan ketidakadilan dalam masyarakat Inggris, berjuang untuk kaum miskin dan terpinggirkan, serta menciptakan persatuan di antara seluruh warga Inggris.
May juga menegaskan akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan keluarga miskin, bukan mereka yang kaya.
"Jika Anda adalah salah satu dari keluarga (miskin) itu, jika Anda hanya bertahan. Saya ingin mengatakan secara langsung. Saya tahu Anda bekerja sepanjang waktu. Saya tahu Anda melakukan yang terbaik. Saya tahu bahwa hidup harus diperjuangkan.
"Pemerintahan yang saya pimpin tidak akan disokong oleh sejumlah hak istimewa, tetapi oleh Anda. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberikan Anda kendali atas hidup Anda," ujar May dalam pidato pertamanya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (14/7/2016).
Sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri terlama dalam sejarah Inggris itu juga mengatakan, akan mengikuti jejak David Cameron sebagai perdana menteri "satu bangsa".
Tak hanya itu, dalam kesempatan itu May menegaskan pula bahwa nama partai yang dipimpinnya adalah Partai Konservatif dan Union di mana ia akan menjaga persatuan antara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara -- sebelumnya Skotlandia dikabarkan akan menggelar referendum untuk merdeka dari Britania Raya.