Melihat Peranan Indonesia dalam Transformasi Demokrasi Myanmar

Liputan6.com, Jakarta Setiap 4 Januari, Myanmar merayakan hari kemerdekaannya atas penjajah Inggris. Sukacita perayaan tersebut turut dirasakan di Tanah Air.

Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kedutaan Besar Myanmar mengadakan resepsi diplomatik Hari Kemerdekaan negaranya ke-69. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Beberapa Duta Besar perwakilan asing di Indonesia serta Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Mihn turut hadir dalam perayaan hari kemerdekaan tersebut.

Dalam pidatonya, Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Aung Htoo mengatakan, perayaan Hari Kemerdekaan pada 2017 ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Itu karena negaranya telah dipimpin sipil setelah bertahun-tahun lamanya ada di bawah pemerintahan militer.

"Merupakan hal yang luar biasa pemerintahan demokratis terpilih kembali berkuasa setelah lebih dari 50 tahun," ucap Aung Htoo di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Lebih menggembirakan lagi, pemerintahan sipil telah menciptakan beberapa pencapaian kemajuan. Di antaranya di bidang rekonsiliasi nasional, perdamaian, konstitusi serta meningkatnya kualitas hidup bermasyarakat.

Kemajuan ini, seperti digarisbawahi Aung Htoo, tak bisa terwujud tanpa peran Indonesia. RI bagi Myanmar merupakan sahabat dan saudara yang telah menjalin kemitraan kuat lebih dari 70 tahun.

"Indonesia mendukung Myanmar jadi anggota ASEAN serta menjadi negara demokratis," sebut Aung.

"Keberhasilan Indonesia dalam transformasi demokrasi menyediakan sumber dan aspirasi bagi negara yang demokrasi masih sangat muda seperti kami," tambah dia.

Sependapat dengan Dubes Aung, Sofyan mengatakan sejak dulu RI memang sudah menjadi sahabat erat Myanmar. Tidak peduli bagaimana pendapat negara lain, Indonesia tetap mengambil sikap mendorong perubahan di Myanmar dengan pendekatan berbeda.

"Waktu pemerintahan tentara, waktu Aung San Suu Kyi ditahan itu kan (Myanmar) diboikot (Uni Eropa dan Amerika Serikat). Pemerintah Indonesia memainkan peranan yang konstruktif bagaimana membawa (Myanmar) menjadi anggota ASEAN dan bagaimana mencari penyelesaian masalah Myanmar dengan cara ASEAN," Ucap Sofyan.