Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Menlu: RI Laboratorium Hidup Rekonsiliasi di Myanmar

Menlu melakukan pertemuan dengan Menteri Informasi di Myanmar. Pertemuan difokuskan pada niat Myanmar belajar rekonsiliasi di Indonesia.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 26 Jan 2017, 08:15 WIB

Diterbitkan 26 Jan 2017, 08:15 WIB

Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Perhubungan Myanmar (Foto Dokumentasi Kemlu)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Luar Retno Marsudi menerima kunjungan dari Menteri Informasi Myanmar U Pe Myint. Pertemuan ini difokuskan pada niat Myanmar belajar banyak hal di Tanah Air.

Myint datang ke Indonesia dengan delegasi berjumlah 30 orang. Di antaranya adalah dua orang jenderal, tokoh masyarakat dan juga anggota parlemen.

Salah satu hal yang dipelejari delegasi Myanmar di Indonesia adalah soal demokrasi dan rekonsiliasi konflik. Niatan sesama negara di Asia Tenggara ini disambut baik Retno.

"Myanmar dapat gunakan Indonesia sebagai laboratorium untuk belajar mengenai proses demokratisasi, rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai, dalam masyarakat yang pluralis," ucap Retno di kantor Kemlu, Rabu 25 Januari 2017.

Dalam peertemuan tersebut Retno menegaskan, Indonesia akan terus berperan aktif untuk menemukan solusi persoalan di Rakhine. Salah satu cara yang dipakai adalah mendukung demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif negara yang dulunya bernama Burma itu.

"Penyelesaian masalah di Rakhine State memerlukan adanya proses pembangunan ekonomi yang inklusif, dan mensukseskan proses rekonsiliasi dengan membangunan kepercayaan antara masyarakat," papar dia,

"Tugas Pemerintah Myanmar adalah menciptakan situasi kondusif (enabling environment) bagi terciptanya harmoni, stabilitas, dan perdamaian," sambung Retno.

Di depan delegasi Myanmar, mantan Dubes RI untuk Norwegia menyebut Indonesia tidak lelah dalam membantu negara tetangga itu. Sudah ada rencana menengah dan panjang yang telah disusun.

Rencana tersebut termasuk di antaranya, mendukung peningkatan kapasitas di Rakhine State, seperti program pendidikan guru dan perawat, peningkatan fasilitas kesehatan seperti mobile clinic, rencana pembangunan pasar perdamaian, serta dialog antar agama dan komunitas.

“Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan inklusif,” tegas Retno.