Tangkal WannaCry, China Akan Sahkan UU Keamanan Siber Juni 2017

Liputan6.com, Beijing - China mengambil langkah tegas tetapi kontroversial dalam memerangi ancaman kejahatan dan terorisme siber serupa Ransomware WannaCry. Kamis, 1 Juni 2017 nanti, Pemerintah Tiongkok dilaporkan akan mengesahkan sebuah undang-undang tentang kontrol arus informasi data siber.

Peraturan tersebut telah diajukan kepada parlemen China sejak November 2016 lalu.

Undang-undang itu dinilai kontroversial karena mewajibkan pengawasan dan penyimpanan arus data siber sebuah perusahaan telekomunikasi secara ketat agar dapat dipantau secara intensif oleh firma pemantau arus telekomunikasi yang didanai pemerintah, demikian seperti yang diwartakan media asal China, Xinhua, dan dikutip oleh Asian Correspondent, Senin (29/5/2017).

Ketentuan tersebut juga mengatur tentang larangan bagi penyedia jasa layanan telekomunikasi swasta untuk menyalahgunakan informasi personal konsumen. Undang-undang siber itu juga memberikan keleluasaan bagi pengguna jasa telekomunikasi swasta untuk menghapus data personalnya, jika terjadi penyalahgunaan informasi.

"Mereka yang melanggar ketentuan dan menyalahgunakan informasi pribadi akan menghadapi denda besar," seperti yang dikutip Xinhua, Senin 29 Mei 2017.

Menurut sejumlah laporan, perusahaan telekomunikasi asing mendorong legislator China untuk menunda pelaksanaan undang-undang tersebut. Mereka mengatakan bahwa peraturan tersebut akan merugikan aktivitas bisnis perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi.

Hingga saat ini, industri telekomunikasi di China tidak memiliki kerangka perlindungan data yang menyeluruh, dan hanya diatur oleh undang-undang yang bersifat karet serta longgar pengawasan.

China dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kebijakan ketat dalam bidang pengelolaan arus informasi, data siber, dan dunia maya. Sejumlah pelancong asing yang berkunjung ke Tiongkok pun mengakui adanya pembatasan arus data dan informasi.

Selain itu, pada Mei 2017 lalu, Tiongkok membuat ensiklopedia daring versinya sendiri dengan nama The Encyclopedia of China Publishing.

Pembuatan itu ditujukan Pemerintah China untuk menghimpun informasi masif dan menciptakan rivalitas dengan ensiklopedia daring populer Wikipedia.

Meski begitu, tak seperti Wikipedia, 'Ensiklopedia China' itu tak dihimpun oleh publik, tetapi diisi sekitar 20.000 kontributor yang disetujui pemerintah, demikian seperti yang diwartakan The Asian Correspondent, Senin, 8 Mei 2017.

Pembentukan itu menambah daftar isu tentang ketatnya kontrol Pemerintah China dalam mengatur arus informasi bagi warganya.

Menurut beberapa pakar, warga China tidak mendapatkan keistimewaan untuk menikmati kebebasan arus informasi di era digital seperti yang dapat dinikmati oleh sejumlah masyarakat negara Barat. Negeri Tirai Bambu memiliki kebijakan untuk mengetatkan 'tirai' informasi bagi masyarakat Tiongkok.

Proyek pembuatan Wikipedia versi China itu juga ditujukan untuk menampung sejumlah informasi penting pemerintah agar dapat diakses dengan mudah oleh warga Tiongkok. Pemerintah berharap basis data informasi itu dapat menggantikan posisi Wikipedia di China.

Rencananya, Pemerintah China akan menampung sejumlah subjek informasi dalam The Encyclopedia of China Publishing, seperti sains, literatur, politik, dan sejarah. Namun, informasi yang ditampung harus memenuhi persyaratan ketat pemerintah.

Menurut Associated Press (AP), situs daring ensiklopedia itu hanya akan tersedia dalam bahasa Mandarin. Namun, pemerintah tengah mengkaji untuk ketersediaan dalam bahasa Inggris.

"Jika ada opini yang berbeda (dengan pemerintah), komite pengawas akan mengetahuinya. Begitu pula sains, aspek itu tidak melalui jalur yang demokratis. Kami harus menyajikan data yang meyakinkan agar pembaca juga merasa yakin," ujar Zhang Baichun, Kepala Editor Bidang Sejarah dan Sains The Encyclopedia of China Publishing, kepada AP seperti yang dikutip The Asian Correspondent.

Sekitar 20.000 kontributor situs berasal dari universitas dan lembaga riset. Rencananya ensiklopedia daring itu akan beroperasi pada 2018.