Presiden Catalonia Kritik Pidato Raja Spanyol

Liputan6.com, Catalonia - Presiden Catalonia Carles Puigdemont mengkritik Raja Felipe dari Spanyol karena disebutnya "mengabaikan jutaan warga Catalonia yang tidak sejalan dengannya".

Dalam pidatonya beberapa saat lalu, Raja Felipe menunjukkan respons negatif atas referendum Catalonia. Menurutnya, kaum nasionalis telah merongrong konstitusi Spanyol dan dengan sengaja melanggar hukum melalui pelaksanaan referendum.

Seperti dikutip dari Independent pada Kamis (5/10/2017), Puigdemont berpendapat bahwa pidato Raja Felipe telah mempertontonkan bahwa ia meninggalkan tradisi sikap netral raja dalam dunia politik. Puigdemont menuding Raja Felipe mendukung kebijakan nasionalis anti-Catalonia yang diusung PM Mariano Rajoy.

Puigdemont tidak hanya mengkritik Raja Felipe karena menggaungkan pandangan pemerintah, namun juga karena sang raja sama sekali tidak menyinggung soal ratusan pendukung pro-kemerdekaan yang terluka dalam bentrokan dengan polisi pada akhir pekan lalu.

"Bukan seperti ini jalan yang benar. Dengan sikap seperti ini Anda mengecewakan banyak warga Catalonia yang menghormati Anda. Konstitusi memberi Anda peran sebagai moderator, namun gagal Anda jalankan," ungkap Puigdemont.

Komentar pihak monarki terkait dengan krisis konstitusi terburuk yang melanda Spanyol hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Sama halnya dengan kritik Puigdemont terhadap pernyataan Raja Felipe, nyaris bukan hal yang lazim terjadi.

Kritik Puigdemont tersebut kontras dengan pujiannya beberapa saat lalu yang menyebut bahwa unsur-unsur dalam masyarakat Spanyol mendukung kemerdekaan Catalonia.

Meski Puigdemont menggarisbawahi permintaan berulang-ulang pemerintah Catalonia untuk bernegosiasi demi menyelesaikan kebuntuan yang tengah berlangsung namun, ia sangat berhati-hati untuk tidak menggunakan kata kemerdekaan dalam pidatonya.

Menanggapi pidato Puigdemont, Wakil PM Soraya Saenz de Santamaria menuding bahwa pemimpin Catalonia itu tidak menghormati konstitusi negara. "Setiap pernyataan yang dia buat adalah langkah yang tidak berujung ke mana-mana, di luar hukum tidak ada demokrasi".

"Presiden Catalonia telah menyebabkan perpecahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara rakyatnya dan dia melakukannya dengan cara melawan raja, melawan Eropa dan melawan warga Catalan yang menyambut baik pidato raja," imbuhnya.

Para pemimpin Catalonia mengatakan mereka akan mengumumkan pemisahan diri wilayah itu dari Spanyol pada hari Senin waktu setempat atau sepekan setelah referendum diselenggarakan pada 1 Oktober lalu.

Mireia Boya, anggota parlemen Catalan dari Partai Popular Unity Candidacy (CUP) yang pro-kemerdekaan mengatakan melalui Twitter bahwa deklarasi kemerdekaan kelak akan diikuti oleh sebuah sidang parlemen untuk mengevaluasi hasil pemungutan suara.

"Kami tahu mungkin akan ada pembubaran, penangkapan... Tapi kami siap dan dalam kondisi apa pun kami tidak akan berhenti," tulis Boya.

Pesan defensif Boya mengikuti komentar yang Puigdemont yang menyebutkan bahwa pemisahan diri akan "berlangsung dalam beberapa hari".

Puigdemont sempat mengatakan bahwa pemerintahannya lebih menyukai proses yang didorong oleh dialog. Di lain sisi ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki "hak untuk menciptakan negara kami".

"Tidak ada masyarakat yang harus menerima status quo yang tidak mereka inginkan. Ini hanya bisa diselesaikan dengan demokrasi. Ada orang yang menafsirkan konstitusi seperti Alkitab -- mengandung kebenaran absolut dan lebih penting dari kehendak rakyat," tutur Puigdemont seperti dikutip dari Fox News.

Spanyol sendiri sangat menentang langkah kemerdekaan Catalonia. Pemerintah Spanyol mengatakan akan menanggapi dengan "semua tindakan yang diperlukan" untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai pembangkangan Catalonia.

Otoritas Catalonia mengatakan sekitar 2,3 juta orang telah memberikan suara dalam referendum yang oleh pemerintah Spanyol dianggap ilegal tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 90 persen memilih untuk merdeka dari Spanyol.

Namun, jalan menuju kemerdekaan tidak akan mudah bagi Catalonia mengingat wilayah ini tidak memiliki kekuatan dalam sektor pertahanan, urusan luar negeri, pajak, serta pelabuhan dan bandara. Kesemuanya berada di tangan pemerintahan di Madrid.