Trump Tawarkan Diri Jadi Juru Damai Sengketa Laut China Selatan

Liputan6.com, Da Nang - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan diri untuk menjadi "mediator dan arbitrator" atas sengketa wilayah Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan telah menjadi isu paling mendesak bagi banyak pemimpin Asia.

Berbicara kepada Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Hanoi, Trump mengatakan bahwa ia dapat menggunakan keterampilan diplomatiknya untuk membantu negara-negara Asia mencapai kesepakatan terkait sengketa maritim tersebut.

"Saya bisa membantu menengahi dan arbitrase. Beritahu saja saya. Saya tahu Anda sudah lama bersengketa dengan China, seandainya saya bisa bantu, saya adalah seorang mediator dan arbitrator yang sangat baik," ungkap Trump seperti dikutip dari CNN pada Minggu (12/11/2017).

Sementara itu, dalam sebuah konferensi pers bersama, Presiden Quang menerangkan bahwa ia dan Trump berbagi pandangan soal perkembangan terakhir di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa merupakan kebijakannya untuk menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan melalui negosiasi damai dengan menghormati proses diplomatik dan hukum, sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

Sengketa wilayah di Laut China Selatan melibatkan sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan.

Kunjungan Trump ke Vietnam sendiri bertujuan untuk menghadiri KTT APEC yang digelar di Da Nang. Sebelum menginjakkan kaki di Vietnam, orang nomor satu di AS itu lebih dulu mengunjungi Jepang, Korea Selatan dan China.

Dari Da Nang, Trump akan bertolak ke Manila untuk menghadiri KTT ASEAN.

Sikap AS terkait Laut China Selatan dinilai telah "bergeser" pada era Trump. Fokus Negeri Paman Sam tersita ke Semenanjung Korea di mana terdapat ancaman rudal dan nuklir Korea Utara.

"Sementara China frustrasi dengan kebuntuan krisis nuklir (Korut), fokus AS terhadap hal tersebut memberi China banyak peluang strategis," tutur Harry Kazianis, Direktur Studi Pertahanan di Center for the National Interest kepada CNN.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menekankan bahwa sikap AS mengenai Laut China Selatan tidak berubah. Ia menegaskan bahwa China harus menghentikan pembangunan dan militerisasi di pulau-pulau yang menjadi sengketa.