Ini 2 Agenda Dubes Uni Eropa di Papua, Apa Saja?

Duta Besar Uni Eropa akan mengunjungi Papua. Berikut agendanya selama di Papua.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 20 Mar 2018, 19:00 WIB
Diterbitkan 20 Mar 2018, 19:00 WIB
Vincent Guerend
Head of Delegation Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia and to Brunei Darussalam, H.E. Vincent Guerend. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jayapura - Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend akan mengunjungi beberapa proyek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan peradilan di Papua yang tengah maupun pernah didanai oleh Uni Eropa.

Agenda itu merupakan bagian dari kunjungan selama empat hari yang dilakukan oleh Dubes Guerend ke Papua, yang dimulai sejak 20 Maret 2018.

Pertama, sang Dubes Uni Eropa akan memeriksa perkembangan proyek bantuan senilai 2,5 juta euro untuk Program ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-Use Planning for Low-Emissions Development Strategy), yang disebut-sebut telah berkontribusi pada pembangunan hijau berkelanjutan di Papua.

Proyek itu dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) di tiga Kabupaten di Provinsi Papua, yakni Jayapura, Merauke and Jayawijaya.

ICRAF memusatkan perhatiannya pada peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan akses pelayanan lingkungan, serta memastikan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah.

Berikut agenda lengkap Dubes Uni Eropa di Papua seperti dikutip dari rilis Uni Eropa yang diterima pada Selasa (20/3/2018):

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

1. Mengunjungi Sekolah dan Rumah Sakit di Wamena

Vincent Guerend
Head of Delegation Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia and to Brunei Darussalam, H.E. Vincent Guerend. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Duta Besar Uni Eropa  berencana mengunjungi rumah sakit di Wamena untuk melihat lebih jauh upaya Pemerintah dalam pelayanan kesehatan berkualitas di bidang AIDS, TBC dan Malaria.

Uni Eropa dan para Negara Anggota Uni Eropa merupakan kontributor utama bagi Dana Global untuk Melawan AIDS, TBC dan Malaria (GFATM). Sokongan dana GFATM untuk Indonesia mencapai 44 persen.

Duta Besar Guerend berkeinginan untuk mendapat masukan mengenai upaya program kesehatan provinsi dan kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan secara efektif.

Ia juga akan berkunjung ke SD Santo Stevanus Wouma, salah satu contoh keberhasilan dari program pendidikan yang didanai oleh Uni Eropa. Program Minimum Service Standards Capacity Development Partnerships (MSS CDP), yang turut didanai oleh Uni Eropa dengan hibah sebesar 37,3 juta euro, memberi dukungan kepada 108 kabupaten di Indonesia, termasuk 8 kabupaten di Papua dan 7 kabupaten di Papua Barat.

Program MSS CDP bertujuan untuk membantu tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar di tingkat sekolah dan kabupaten. Program ini memberi pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan untuk mencapai SPM, termasuk untuk guru, kepala sekolah, penyelia sekolah, pejabat dinas pendidikan, anggota perwakilan rakyat daerah.

Setiap kabupaten yang turut dalam program ini memperoleh alokasi hibah sebesar 200,000 euro untuk melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas SPM terhadap para pemangku kepentingan dibidang pendidikan.

2. Menengok Perkembangan Peradilan di Papua

Vincent Guerend
Head of Delegation Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia and to Brunei Darussalam, H.E. Vincent Guerend. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Duta Besar Guerend juga akan bertemu dengan para peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Proyek SUSTAIN di minggu ini di Jayapura.

Proyek SUSTAIN, yang didanai Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP, bertujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas peradilan.

Proyek itu juga memberi pelatihan bagi para hakim yang menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan.

Program itu mempertemukan para hakim, jaksa, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan organisasi masyarakat sipil untuk fokus pada kasus-kasus perdata dan mengkaji bagaimana memperbaiki hasil dari kasus-kasus tersebut agar para pelanggar hukum mendapat sanksi yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sumber daya hutan dan air di Papua.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya