Presiden Korea Selatan: Pembangunan Rel Kereta Api ke Korea Utara Harus Dimulai Akhir Tahun Ini

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyerukan agar jalan dan rel kereta api yang menghubungkan negaranya dan Korea Utara dimulai pada akhir tahun ini.

Moon Jae-in mengusulkan pembentukan "komunitas kereta api Asia Timur Laut" (Northeast Asian railroad community) antara kedua negara tetangga ini, Amerika Serikat dan empat kelompok lain. Kantor kepresidenan kemudian menyampaikan, mitra lainnya akan teriri dari China, Rusia, Jepang dan Mongolia.

"Komunitas ini akan mengarah pada blok energi dan blok ekonomi di Asia Timur Laut dengan memperluas wilayah ekonomi kita ke bagian utara benua Asia dan menjadi landasan koeksistensi, serta kemakmuran di Asia Timur Laut. Ini akan menandai dimulainya sistem keamanan multilateral," kata Moon Jae-in seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (15/8/2018).

Namun, proposisi ini dipersulit oleh sanksi internasional yang menghukum Korea Utara atas program nuklirnya.

Presiden Korea Selatan kemudian merujuk Uni Eropa sebagai model pembangunan tersebut, di mana sektor perdagangan dan blok politik dimulai dari jual-beli baja dan batubara.

Ia juga berharap, meningkatnya kontak antar Korea Utara dan negara-negara internasional serta kerja sama ekonomi potensial bisa menjadi pendorong terealisasikannya denuklirisasi.

"Meski penyatuan politik mungkin masih terdengar jauh, namun membangun perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara, masyarakat yang bebas melintasi negara, juga membentuk komunitas ekonomi bersama adalah kebebasan sejati bagi kita," tutur Moon Jae-in menurut kantor berita Yonhap.

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa kerja sama ekonomi tidak dapat sepenuhnya terwujud selama Korea Utara masih mempertahankan persenjataan nuklirnya.

Pada akhir September tahun in, Moon Jae-in dijadwalkan bertanang ke Pyongyang untuk bersua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Apabila terwujud, maka ini adalah pertemuan ketiga dari kedua orang nomor satu di Korea itu.

Korea Selatan semakin mengejar upaya diplomatiknya dengan Korea Utara akibat terhentinya perundingan antara Korea Utara dan AS.

Tak lama setelah pertemuan pertama Moon Jae-in dan Kim Jong-un pada bulan April, para pejabat dari kedua negara mulai mengeksplorasi rencana pembangunan sistem kereta api mereka.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemerintah Korea Selatan, pada Jumat 10 Agustus 2018 menyatakan, tiga perusahaan setempat diduga melanggar sanksi-sanksi PBB karena mengimpor hampir 35 ribu ton batu bara dan besi bernilai hampir US$ 6 juta dari Korea Utara tahun lalu.

Badan Bea Cukai Korea Selatan mengungkapkan hasil investigasi 10 bulan mengenai impor itu, pada Jumat 10 Agustus dan menyatakan akan memproses hukum para eksekutif perusahaan tersebut karena menyelundupkan atau memalsukan dokumen-dokumen untuk menyatakan barang-barang Korea Utara itu berasal dari Rusia.

Laporan itu menyebutkan batu bara atau besi mentah diimpor tujuh kali antara April dan Oktober 2017 ke lima pelabuhan Korea Selatan. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin 13 Agustus 2018.

Proses ini melibatkan tiga negara. Bata bara Korea Utara itu mula-mula dikirim ke Rusia, kemudian dimuat ke kapal-kapal yang menuju Korea Selatan.

PBB melarang ekspor batu bara dan barang-barang tambang Korea Utara lainnya pada Agustus 2017. Penjualan barang tambang Korea Utara menghasilkan pendapatan yang mendukung negara itu untuk membiayai program rudalnya.

Laporan tersebut dirilis di tengah upaya Seoul untuk mempererat hubungan dengan Pyongyang, demi harapan potensi kerja sama ekonomi dan investasi di Korea Utara begitu sanksi-sanksi terhadap Pyongyang dicabut.

Laporan ini muncul setelah PBB dalam laporan pekan lalu menuduh Korea Utara menghindari sanksi-sanksi dengan terus mengekspor batu bara, besi dan berbagai komoditas lainnya serta memindahkan produk minyak secara ilegal dari kapal ke kapal.

Upaya-upaya diplomatik yang lebih besar untuk melucuti senjata Korea Utara sedang berlangsung, sementara masyarakat global mempertahankan tekanan maksimum terhadap Korea Utara. Pyongyang telah mengecam tuntutan Amerika agar sanksi-sanksi itu tetap berlaku hingga negara itu melucuti senjata nuklirnya.