India Tolak Bantuan Internasional terkait Bencana Banjir di Kerala, Ini Alasannya

Liputan6.com, New Delhi - India telah menolak bantuan dari pemerintah asing terkait bencana banjir yang menghantam negara bagian Kerala. Padahal, tawaran bantuan senilai ratusan juta dolar AS dari beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar, telah berdatangan, demi meringankan beban para korban terdampak.

"Pemerintah India sangat menghargai tawaran dari pemerintah asing untuk menolong dalam upaya bantuan dan rehabilitasi setelah banjir tragis di Kerala," kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

"Sejalan dengan kebijakan yang ada, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi segala bantuan dan rehabilitasi melalui upaya domestik (pemerintah dalam negeri)," lanjut pernyataan itu, seperti dikutip dari Deutsche-Welle, Kamis (23/8/2018).

Keputusan itu telah menuai kritik tajam terhadap pemerintah India, mengingat Kerala dilanda banjir terburuk dalam satu abad sejarah negara itu.

Hujan deras yang dimulai di Kerala pada 8 Agustus telah menewaskan hampir 400 orang dan menyebabkan kehancuran yang signifikan. Para ahli memperkirakan kerugian setidaknya mencapai 200 miliar rupee (setara Rp 41 triliun).

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi menjanjikan bantuan sebesar 6 miliar rupee. Namun, nominal itu sangat jauh dari 22 miliar rupee yang diminta oleh pemerintah negara bagian Kerala.

Menteri Keuangan Kerala, Thomas Isaac, menulis di Twitter bahwa pemerintah pusat harus memberi kompensasi kepada negara bagian atas keputusannya menolak bantuan asing.

Dia mengatakan, pemerintah UEA secara sukarela menawarkan uang tetapi pemerintah pusat menolaknya, dan mengatakan "betapa pemerintah pusat sangat tak ingin harga diri mereka direndahkan dengan menerima bantuan asing."

Awal pekan ini, Uni Emirat Arab menawarkan bantuan senilai US$ 100 juta sementara Qatar menawarkan US$ 5 juta --mengingat banyak orang dari Kerala tinggal dan bekerja di kawasan Teluk. Negara-negara lain, termasuk Thailand dan Maladewa, juga menawarkan untuk memberikan bantuan.

Para ahli mengatakan, kebijakan untuk menolak dana internasional, yang diberlakukan setelah bencana tsunami Samudra Hindia pada 2004, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa India mampu menangani bencana alam dengan tangan mereka sendiri.

"Sungguh menggelikan jika mengharapkan pemerintah sekarang untuk secara tiba-tiba membalikkan kebijakan itu dan menerima bantuan asing," tulis kolumnis Indrani Bagchi dalam surat kabar India The Economic Times.

"Berturut-turut pemerintah India juga telah menemukan bahwa begitu Anda membuka diri terhadap bantuan asing, Anda akan berakhir dengan banyak kewajiban diplomatik yang tidak perlu, bentuk bantuan yang meragukan, dan hasilnya, hanya sedikit keuntungan yang nantinya akan didapat oleh India pada masa mendatang."

Namun partai oposisi menuduh bahwa Modi sengaja menciptakan rintangan untuk bantuan asing dan akibatnya, mengecewakan warga India sendiri.

"Keputusan ini cukup mengecewakan bagi rakyat Kerala," kata pemimpin Kongres dan mantan Ketua Kabinet Kementerian Negara Bagian Kerala, Oommen Chandy, dalam surat terbuka kepada Modi.

"Aturan harus diatur sedemikian rupa untuk mengakhiri penderitaan rakyat. Jika ada hambatan terhadap penerimaan bantuan asing, tolong melihat masalah ini dengan serius dan ubahlah kebijakan yang sesuai."

Ketua Kabinet Kementerian Kerala saat ini, Pinarayi Vijayan, mengatakan dia akan mendekati Modi untuk membersihkan rintangan dalam menerima bantuan yang ditawarkan oleh UAE, lapor saluran TV India, NDTV.

Kementerian Luar Negeri mengatakan yayasan, orang India yang tinggal di luar negeri dan diaspora India dipersilakan untuk memberikan kontribusi kepada Dana Bantuan Perdana Menteri dan Dana Bantuan Kepala Menteri.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Simak video pilihan berikut:

Sebanyak hampir 400 orang dilaporkan tewas dan ribuan lainnya masih terdampar akibat bencana banjir terburuk di negara bagian Kerala, India, dalam satu abad terakhir.

Selain itu, lebih dari satu juta orang dikabarkan masih mengungsi di tenda-tenda darurat, yang tersebar di seluruh wilayah negara bagian di selatan Negeri Hindustan itu.

Ketika hujan muson mulai berkurang, sebagaimana dikutip dari BBC pada Rabu 22 Agustus 2018, upaya-upaya sedang ditingkatkan untuk mendapatkan pasokan bantuan ke daerah-daerah terpencil. Di bagian lain, para petugas penyelamat, yang dibantu warga, terus melakukan pembersihan.

Bencana banjir dahsyat di Kerala memuncak pada akhir pekan lalu, setelah sebelumnya membuat masyarakat setempat terjebak selama lebih dari lima hari, sejak Selasa, 14 Agustus 2018.

Sebulan sebelum banjir menerjang, pemerintah India telah memperingatkan bahwa Kerala merupakan salah satu wilayah yang berisiko terkena dampak terburuk musim hujan muson dari arah Samudera Hindia. Peringatan tersebut didasarkan atas kritik terhadap pengelolaan sumber daya air yang kurang efektif.

Pejabat dan ahli mengatakan banjir di Kerala --yang dilewati oleh 44 sungai-- tidak akan begitu parah jika pemerintah secara bertahap membuka jalur air dari setidaknya 30 bendungan.

"Ini bisa dihindari jika operator bendungan mulai melepaskan air terlebih dahulu daripada menunggu bendungan terisi, ketika mereka tidak memiliki alternatif selain melepaskan air," kata Himanshu Thakkar, ahli perairan pada jaringan lembaga pemantau sungai, bendungan, dan masyarakat di Asia Selatan.

Thakkar menyebut lebih dari 80 bendungan di selatan India baru dibuka ketika banjir memuncak pada pekan lalu, sehingga pengeluaran debit air sempat kacau.

"Jelas bahwa bendungan besar di negara bagian --seperti Idukki dan Idamalayar-- hanya melepaskan air ketika Kerala dilanda banjir besar, yang sebenarnya terbukti menambah kesengsaraan lebih lanjut terhadap situasi," lanjut Thakkar.