Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Myanmar Bantah Tunda Pemulangan Muslim Rohingya

Menteri Sosial, Bantuan dan Pemukiman Myanmar Win Myat Aye membantah bahwa pemerintah menunda repatriasi muslim Rohingya.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Sep 2018, 09:31 WIB

Diterbitkan 29 Sep 2018, 09:31 WIB

Etnis Muslim Rohingya, yang baru saja melintas perbatasan Myanmar menuju Bangladesh, sedang menunggu giliran menerima bantuan makanan dekat kamp pengungsi Balukhali (AP)

Liputan6.com, Rakhine - Menteri Sosial, Bantuan dan Pemukiman Myanmar Win Myat Aye mengatakan, negaranya melakukan segala sesuatu sesuai jadwal untuk dalam memulangkan lebih dari 700 ribu Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (29/9/2018), Win Myat Aye mengeluarkan pertanyaan tersebut setelah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Selasa (25/9), menuduh Myanmar menunda pemulangan Rohingya itu.

Sheikh Hasina mengatakan pengungsi itu membebani negaranya. "Kami sudah membentuk, komite bersama, segalanya sudah siap, tetapi tiap kali mereka mencari-cari alasan baru," kata Hasina.

Win Myat Hye menjawab dengan mengatakan pemerintahnya "melaksanakan sepenuhnya tiap rincian persetujuan. Kami tidak meninggalkan apapun dari persetujuan itu," katanya.

Ia menuduh Bangladesh gagal membagikan formulir isian kepada Rohingya, Myanmar. Kalau ini sudah selesai, pemulangan dapat dilaksanakan secara sistimatis, katanya menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

RI Ajak Dunia Percepat Pemulangan Pengungsi Rohingya

Menlu RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat membuka Bali Process Ministerial Forum di Nusa Dua, Bali, Selasa (7/8). Forum ini membahas penyelundupan dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional terkait lainnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Indonesia bersama masyarakat internasional, ASEAN, dan PBB, akan terus melakukan pengawasan agar MoU Myanmar dan Bangladesh untuk repartriasi terlaksana. Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi dalam "Working Lunch on Rohingya Crisis" tingkat Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Inggris dan Prancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73.

Kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State, Myanmar.

Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Menlu RI menyampaikan bahwa persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan.

"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujar Menlu Retno melalui pernyataan resmi yang diterima Rabu (26/9/2018).

Lanjutkan Membaca ↓