Kim Jong-un Singkirkan Sejumlah Pengawal Pribadi yang Korup?

Liputan6.com, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, baru-baru ini, dikabarkan telah menyingkirkan sejumlah perwira senior yang korup di Komando Pengawal Tertinggi (Supreme Guard Command), menurut laporan dari The Tokyo Shimbun pada Selasa 11 Desember 2018.

Pembasmian itu dilakukan pada bulan Oktober, sebagai buntut atas hasil audit Organization and Guidance Department yang bernaung di bawah Komite Pusat Partai Pekerja Korea Utara, kata The Shimbun yang mengutip narasumber anonim di Beijing, seperti dilansir The Chosun Ilbo pada Rabu (12/12/2018).

Supreme Guard Command adalah unit tentara komando pribadi pemimpin Korea Utara, yang telah mengabdi sejak era Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un. Berkonsep mirip Paspampres, komando itu juga bertugas mengawal anggota keluarga besar Kim.

Menurut The Shimbun, Kim Jong-un menyingkirkan kepala Departemen Politik Supreme Guard Command karena --menurut laporan audit partai-- memiliki uang jutaan dolar. Para perwira senior lain yang menjadi target pembersihan juga dikatakan terlibat dalam kasus serupa.

Namun, The Shimbun tak menjelaskan berapa banyak figur the Command yang menjadi target pembasmian.

Perintah audit yang dilakukan oleh Organization and Guidance Department terhadap the Command datang dari Kim Jong-un langsung, menurut spekulasi The Shimbun.

Surat kabar berbasis di Tokyo itu menambahkan, alasan Kim Jong-un melakukannya karena, "dia takut ada terlalu banyak kekuatan yang mungkin terkonsentrasi pada beberapa orang (di the Command)."

Belum jelas bagaimana nasib para figur the Command yang telah disingkirkan oleh Kim Jong-un. Beragam kemungkinan soal nasib mereka bisa saja terjadi, mulai dari pemberhentian, penurunan pangkat, dikirim ke kamp kerja paksa, atau dieksekusi --seperti yang telah dilakukan oleh Kim saat 'membersihkan' para pejabatnya sejak beberapa tahun terakhir.

Tahun lalu, Organization and Guidance Department juga melakukan audit ekstensif terhadap politbiro Angkatan Darat --menyebabkan hukuman terhadap mantan ketuanya, Hwang Pyong-so.

Sementara itu, sebuah penelitian mengatakan bahwa pemerintahan despotis Kim Jong-un telah mengeksekusi 421 pejabat senior sejak ia mengambil alih kekuasaan.

Kang Chol-hwan, seorang pembelot dan pendiri Pusat Strategi Korea Utara, mengumumkan penelitian itu pada Senin 10 Desember lalu. Penelitian itu dilakukan dengan pendanaan dari National Endowment for Democracy, organisasi nirlaba yang berbasis di dan didanai oleh Kongres Amerika Serikat.

Pyongyang jarang mengumumkan pembersihan atau eksekusi. Hanya sedikit dari praktik tersebut yang mereka kabarkan, salah satunya, eksekusi terhadap pejabat tinggi Jang Song-thaek dan mantan menteri pertahanan, Hyun Yong-chol.

Menurut Badan Intelijen Korsel, Hyun Yong-chol dieksekusi pada tahun 2015 atas tuduhan pengkhianatan. Ia tewas dibunuh dengan senjata anti-pesawat.

Simak video pilihan berikut:

Peristiwa di atas bukan pertama kalinya bagi Kim Jong-un dalam menyingkirkan pejabat-pejabatnya.

Tiga tahun lalu, seperti dilansir The Guardian, Jumat 28 Agustus 2015, media Korea Utara mengumumkan bahwa Kim Jong-un memecat beberapa pejabat Komisi Militer Pusat Negara.

Pyongyang tidak memberikan alasan untuk pemecatan itu, tetapi analis mengatakan itu bisa dikaitkan dengan ledakan ranjau darat beberapa hari sebelumnya, yang membuat cacat tentara Korea Selatan dalam zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan mereka yang dijaga ketat.

Sementara itu pada tahun lalu, Kim Jong-un memecat kepala badan intelijen Korea Utara (Korut), Kim Won-hong (73) yang dulu dianggap sebagai orang penting di pemerintahannya.

Menurut Korea Selatan (Korsel), langkah ini bagian dari serangkaian "pembersihan" tingkat tinggi.

"Kim Won-hong telah diberhentikan pada pertengahan Januari lalu atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM," demikian keterangan Jeong Joon-hee, Juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel seperti dikutip dari Telegraph, Jumat, 3 Februari 2017.

Sementara itu Yonhap memuat dalam laporannya, pemecatan Kim Won-hong dilakukan setelah adanya temuan audit partai yang menunjukkan pria itu telah menyalahgunakan kewenangannya. Pangkat militernya dikabarkan telah diturunkan dari jenderal penuh menjadi letnan jenderal.