7 Hal yang Perlu Diketahui Seputar Kondisi Muslim Uighur di China

Demi lebih memahami tentang kondisi muslim Uighur di China, berikut 7 hal yang perlu Anda ketahui, seperti dilansir oleh BBC.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 19 Des 2018, 12:54 WIB
Diterbitkan 19 Des 2018, 12:54 WIB
Warga muslim Uighur melakukan aksi protes menentang tekanan pemerintah China (AP)
Warga muslim Uighur melakukan aksi protes menentang tekanan pemerintah China (AP)

Liputan6.com, Beijing - Kabar tentang kondisi memprihatinkan yang menimpa muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China kembali jadi sorotan dunia. Terutama, pasca-laporan jurnalisme investigatif yang dilakukan kantor berita Associated Press (AP).

Laporan AP menyebut soal kamp-kamp penahanan yang didirikan pemerintah China untuk warga muslim Uighur.

Di sisi lain, Beijing mengatakan, fasilitas tersebut adalah lembaga pelatihan vokasi atau kejuruan. Juga pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang.

Demi lebih memahami tentang kondisi muslim Uighur di China, berikut 7 hal yang perlu Anda ketahui, seperti dilansir oleh BBC, 18 Desember 2018:

1. Mayoritas Muslim

Orang Uighur kebanyakan Muslim, dan berjumlah sekitar 11 juta di wilayah Xinjiang, China Barat.

Mereka melihat diri mereka secara budaya dan etnis dekat dengan negara-negara Asia Tengah, dan bahasa mereka mirip dengan Turki.

Namun dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi migrasi massal etnis Han Cina (etnis mayoritas di China) ke Xinjiang, dan orang Uighur merasa budaya dan mata pencaharian mereka terancam.

2. Letak Provinsi Xinjiang

Provinsi itu terletak di China barat-jauh, dan merupakan wilayah terbesar di negara itu. Ini berbatasan dengan beberapa negara, termasuk India, Afghanistan dan Mongolia, serta negara eks-Uni Soviet

Seperti Tibet, Xinjiang --dalam teori-- adalah wilayah otonomi khusus.

Namun dalam prakteknya, keduanya menghadapi pembatasan besar oleh pemerintah pusat.

Selama berabad-abad, ekonomi Xinjiang berpusat pada pertanian dan perdagangan, dan kota-kota berkembang karena mereka berada di Jalur Sutra.

Kembali pada awal abad ke-20, orang-orang Uighur secara singkat menyatakan kemerdekaan, tetapi wilayah itu dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Komunis China baru pada tahun 1949.

 

Simak video pilihan berikut:

 

Dugaan Penahanan Massal

Aksi protes muslim Uighur atas pengekangan oleh pemerintah China (AP/Seth Wenig)
Aksi protes muslim Uighur atas pengekangan oleh pemerintah China (AP/Seth Wenig)

3. Penahanan Massal di Xinjiang

Pada Agustus 2018, sebuah komite hak asasi manusia PBB diberitahu ada laporan yang dapat dipercaya bahwa China telah "mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp penampungan besar". Sekitar satu juta orang mungkin telah ditahan, kata komite itu.

Laporan didukung oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, dengan Human Rights Watch. Menurut mereka, suku Uighur khususnya, dipantau secara sangat ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Dilaporkan terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di 26 negara yang dianggap 'sensitif'. Dan hingga satu juta orang telah ditahan.

Siapa pun yang telah menghubungi seseorang di luar negeri melalui WhatsApp juga ditargetkan, menurut HRW.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga mengatakan orang-orang di kamp-kamp dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, dan mengkritik atau melepaskan keyakinan mereka.

HRW mengatakan orang-orang Uighur secara khusus tunduk pada pengawasan ketat - mulai dari kamera pengenal wajah hingga kode QR di pintu orang, sehingga pejabat dapat memeriksa kode-kode untuk melihat siapa yang ada di dalam setiap titik. Orang-orang juga dilaporkan untuk menjalani tes biometrik.

Pria etnis Uighur di Urumqi, Xinjiang (Liputan6/Arie Mega Prastiwi)

4. Media Dibatasi Meliput ke Xinjiang

Media hampir sepenuhnya dilarang meliput ke Xinjiang sehingga mendapatkan laporan tangan pertama sangat sulit.

Namun, beberapa media, seperti BBC, telah berhasil mengunjungi wilayah tersebut beberapa kali dan melihat bukti kamp dan kehadiran polisi yang intens di sejumlah wilayah. Petugas melakukan pemeriksaan untuk materi sensitif di telepon orang-orang.

BBC juga telah memperoleh citra satelit yang menunjukkan setidaknya 44 bangunan keamanan tinggi yang telah didirikan di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang pria Uighur yang dibebaskan dari tahanan pada tahun 2015 mengatakan kepada BBC tentang jadwal hukuman di dalam.

Ablet Tursun Tohti mengatakan bahwa mereka yang ditahan akan dibangunkan sebelum fajar dan akan dipaksa untuk belajar hukum, dan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul "Tanpa Partai Komunis, tidak akan ada China baru."

Program Newsnight BBC juga mewawancarai mantan tahanan yang dapat pergi ke negara lain, yang dikenal dengan nama Omir. Ia menjelaskan:

"Mereka tidak akan membiarkan saya tidur, mereka akan menggantung saya selama berjam-jam dan akan memukuli saya. Mereka memiliki tongkat kayu dan karet tebal, cambuk yang terbuat dari kawat bengkok, jarum untuk menusuk kulit, tang untuk mencabut kuku. Semua alat-alat itu ditampilkan di meja di depanku, siap digunakan kapan saja. Dan aku bisa mendengar orang lain berteriak juga."

5. Dugaan Kekerasan di Xinjiang

China mengatakan, mereka berurusan dengan ancaman dari kelompok separatis Islam dan beberapa muslim Uighur telah bergabung dengan kelompok militan Islamic State. Sedangkan kelompok-kelompok hak asasi mengatakan kekerasan di Xinjiang berasal dari penindasan China terhadap orang-orang di sana.

Pada 2009, kerusuhan di ibu kota daerah Urumqi menewaskan sedikitnya 200 orang, kebanyakan orang Han China. Sejak itu, ada sejumlah serangan, termasuk satu di kantor polisi dan kantor pemerintah pada Juli 2014 yang menewaskan sedikitnya 96 orang.

Serangan yang disalahkan pada separatis Xinjiang juga terjadi di luar wilayah itu - pada Oktober 2013, sebuah mobil menabrakan diri ke kerumunan di Lapangan Tiananmen Beijing.

Penindasan terakhir pemerintah dimulai setelah lima orang tewas dalam serangan pisau di Xinjiang pada Februari 2017. Saat itu, bos Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo mendesak pasukan pemerintah untuk "mengubur mayat teroris di lautan luas perang rakyat".

Bantahan China dan Tanggapan Dunia

Massa etnis Uighur melakukan aksi protes terhadap pemerintah China (AP/Seth Wenig)
Massa etnis Uighur melakukan aksi protes terhadap pemerintah China (AP/Seth Wenig)

6. Bantahan China

China membantah tuduhan dari berbagai pihak terkait penahanan massal Uighur. Beijing berargumen, mereka tengah menanggapi "separatisme etnis dan kegiatan kriminal teroris yang kejam".

Pada pertemuan PBB di Jenewa pada Agustus 2018, pejabat China Hu Lianhe juga mengatakan laporan satu juta orang Uighur yang ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang "sangat tidak benar".

Namun pada Oktober 2018, pejabat tinggi di Xinjiang mengatakan bahwa pusat pendidikan kejuruan telah dibentuk dan terbukti efektif dalam menanggulangi terorisme.

Shohrat Zakir mengatakan pendidikan kejuruan itu mengajarkan sejarah, bahasa dan budaya China, dan sementara dia tidak mengatakan apakah orang-orang dipaksa untuk hadir, dia menambahkan orang-orang di pusat-pusat pendidikan ulang itu diberi "diet bergizi dan bebas".

Sangat tidak biasa bagi China untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana mereka menangani situasi di Xinjiang. Dan ketatnya kontrol China di Xinjiang, sulit bagi siapa pun untuk menerima informasi yang tidak memihak tentang apa yang terjadi di sana.

Rebiya Kadeer, pemimpin Exiled Uighur di Foreign Correspondents' Club, Tokyo, Jepang, 30 Oktober 2009. (KAZUHIRO NOGI / AFP/Asnida Riani)

7. Tanggapan Dunia

Ada kritik internasional yang semakin meningkat tentang perlakuan China terhadap Muslim Uighur, tetapi belum ada negara yang mengambil tindakan apa pun selain mengeluarkan pernyataan kritis.

Menjelang kunjungan Perdana Menteri Inggris Theresa May ke China pada Januari dan Februari 2018, pemerintah Inggris mengatakan pihaknya terus prihatin atas perlakuan Muslim di Xinjiang.

Di AS, komite kongres di China telah mendesak administrasi Trump untuk memberikan sanksi pada pejabat dan perusahaan yang terlibat dalam "krisis hak asasi manusia yang sedang berlangsung" di Xinjiang.

Komite menulis: "Etnis minoritas Muslim menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan keras terhadap praktik dan budaya agama, dan sistem pengawasan digital yang begitu meresap sehingga setiap aspek kehidupan sehari-hari dipantau."

Kepala hak asasi manusia PBB yang baru, Michelle Bachelet, juga menuntut agar para pengawas diperbolehkan mengakses Xinjiang, sebuah permintaan yang mengundang tanggapan marah dari Beijing.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya