4 Kemelut di AS Ini Bikin Donald Trump Menangguhkan Government Shutdown?

Liputan6.com, Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 25 Januari 2019 mengakhiri sementara penutupan pemerintahan atau government shutdown terlama dalam sejarah AS, tanpa mendapatkan dana untuk proyek yang menyebabkan semuanya --pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Di Twitter, pada Jumat 25 Januari, Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintah sementara "tidak mencakup konsesi" terkait pembangunan tembok.

Kesepakatan bipartisan (disetujui kedua belah partai di Kongres) yang diumumkan pada Jumat 25 Januari itu hanya mencakup penyetopan shutdown selama tiga pekan.

Trump mengindikasikan bahwa ia mungkin akan memicu penutupan lagi atau mengumumkan keadaan darurat nasional jika tuntutannya terkait dana tembok perbatasan tidak dipenuhi.

Presiden AS dari partai Republik telah berjanji untuk menolak anggaran apa pun kecuali Kongres menyertakan US$ 5,7 miliar untuk mendanai pembangunan tembok yang merupakan janji kampanye pilpresnya.

Partai Demokrat, yang mengendalikan House of Representatives (majelis rendah Kongres), dengan tegas menolaknya.

Terlepas itu, penghentian shutdown selama tiga pekan merupakan angin segar bagi mereka yang terdampak, terutama, sekitar 800.000 pegawai federal AS yang tak digaji selama carut-marut itu.

Rasa prihatin yang muncul dari diri Donald Trump terkait para pekerja federalnya yang tak digaji dan kekhawatiran bahwa shutdown akan berimbas besar pada perekonomian AS mungkin menyebabkan sang presiden dan legislator bipartisan sepakat untuk menangguhkan penutupan pemerintahan.

Berikut 4 faktor --atau krisis mini di AS-- yang mungkin menyebabkan Donald Trump menangguhkan government shutdown, seperti dilansir dari BBC, Minggu (27/1/2019).

Simak video pilihan berikut:

Penundaan penerbangan di sejumlah bandara utama pada Jumat 25 Januari 2019 membawa masalah utama yang telah mempengaruhi unit transportasi itu selama berminggu-minggu.

Masalah-masalah disebabkan pada kekurangan staf, karena pengontrol lalu lintas udara dan petugas keamanan penumpang --yang telah bekerja tanpa upah sejak dimulainya penutupan pada Desember 2018-- terpaksa berhenti bertugas.

Di antara petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), absen yang tak terduga meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu, menjadi lebih dari 7 persen, dengan banyak mengutip "keterbatasan keuangan" sebagai penyebab absennya para pegawai, menurut agensi.

Sementara itu, pihak maskapai telah memperingatkan bahwa penurunan bisnis pemerintah, serta kekhawatiran yang lebih luas tentang perjalanan, mempengaruhi pemesanan tiket.

Southwest, misalnya, memperkirakan bahwa penutupan membuat maskapai kehilangan biaya US$ 10 juta - US$ 15 juta dalam pendapatan Januari 2019. Dikatakan juga pihaknya terpaksa menunda layanan baru ke Hawaii.

Sekitar 800.000 tak menerima gaji selama dua bulan berturut-turut, sejak shutdown berawal pada akhir Desember 2018.

Hidup sebulan tanpa gaji mungkin tak masalah. Namun pada bulan kedua, getirnya bekerja tanpa upah mulai dirasakan oleh para PNS AS --mengingat 40 persen di antaranya mengandalkan gaji dari bulan-ke-bulan untuk biaya hidup, membayar tagihan dan cicilan.

Sementara di wilayah Washington DC, di mana diperkirakan 1 per 6 pekerja federal terkena dampak penutupan, shutdown diperkirakan bisa mencukur 2,5 persen dari pertumbuhan ekonomi triwulanan di kawasan metro itu jika berlangsung hingga Maret, menurut Frederick Treyz, kepala ekonom untuk Regional Economic Models Inc.

Lesunya pertmbuhan ekonomi di DC berkorelasi dengan lesunya daya beli para konsumen di area itu --yang mayoritas adalah para pekerja federal.

Pemerintahan Donald Trump secara luas dikritik karena tidak simpatik dan masalah ini mulai melukai peringkat persetujuan (approval rating) presiden.

Penutupan ini bertepatan dengan waktu kritis bagi ekonomi AS, karena sinyal ekonomi yang saling bertentangan memperburuk perdebatan tentang seberapa tinggi Federal Reserve seharusnya menaikkan suku bunga tahun ini.

Trump berulang kali mengkritik The Fed, memperingatkan akan kesalahan langkah.

Tetapi kekhawatiran yang lebih luas dari kesalahan kebijakan tumbuh, karena kebuntuan menghentikan rilis statistik yang diawasi dengan ketat, termasuk produk domestik bruto (PDB), penjualan ritel dan perumahan.

"Ekonomi AS benar-benar buta," Robert Shapiro, ketua Sonecon LLC, menulis untuk Brookings Institution pekan ini.

"Fakta bahwa ukuran yang dapat diandalkan dari PDB baru-baru ini dan komponennya tidak tersedia hanya dapat menghasilkan lebih banyak ketidakpastian ekonomi serta keputusan bisnis yang salah."

Sementara itu, data yang masuk menyebut bahwa government shutdown tidak membantu pergerakan ekonomi AS secara positif.

Bulan ini, survei sentimen konsumen Universitas Michigan jatuh ke titik terendah sejak Presiden AS Donald Trump terpilih, sebagian karena penutupan.

Seorang penasihat Gedung Putih mengatakan, penutupan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi nol kuartal ini.

Dan para ekonom telah memperingatkan bahwa perselisihan yang berkepanjangan dapat mengirim AS ke dalam resesi.

Pemerintahan Presiden Trump bekerja keras untuk melindungi masyarakat luas dari dampak penutupan, mendorong stafnya untuk melakukan mekanisme penanggulangan alternatif seperti pengembalian pajak (tax returns).

Tetapi, ketika shutdown berlanjut --dan mungkin akan terus berjalan jika Trump dan Kongres kembali bertikai tiga pekan mendatang-- maka masalah lain akan sangat sulit untuk dihindari.

Sistem peradilan federal memperingatkan akan kehabisan dana bulan ini.

Subsidi makanan untuk keluarga berpenghasilan rendah diperkirakan akan habis pada bulan Februari.

Sementara itu, semakin banyak bisnis berada dalam kondisi tak menentu, karena penutupan pemerintahan juga menghentikan izin perikanan, persetujuan untuk label bir dan anggur, dan pendaftaran di bursa saham.

Dan kontraktor yang menyediakan layanan kepada kementerian yang terkena dampak kehilangan lebih dari US$ 200 juta sehari karena penutupan, menurut perkiraan oleh Bloomberg News.

Greg Fitzgerald, presiden dari Information Technology Coalition --koalisi kontraktor yang berpusat di Virginia-- mengatakan, perusahaannya belum dibayar untuk pekerjaan pemerintah yang diselesaikan pada bulan Desember dan dia harus menempatkan 200 dari 350 staf perusahaan cuti.

"Ini nyata," katanya pada acara Kamar Dagang pada hari Jumat.

"Ada keluarga di luar sana yang akan membuat pengorbanan (ekonomi) yang signifikan untuk sesuatu yang bukan kesalahan mereka."