Uni Afrika: Oposisi dan Militer Sudan Sepakati Pemerintahan Transisi

Liputan6.com, Khartoum - Dewan militer yang berkuasa di Sudan dan koalisi oposisi utama telah menyetujui deklarasi konstitusional yang akan membuka jalan bagi pemerintahan transisi --kata mediator dari organisasi multilateral negara-negara Afrika.

Persetujuan itu merupakan angin segar bagi Sudan yang telah mengalami pergolakan kekuasaan setelah militer mengkudeta Presiden Omar al Bashir pada April 2019.

Kabar mengenai deklarasi konstitusional untuk pemerintahan transisi diumumkan oleh mediator Uni Afrika untuk krisis Sudan, Hassan Lebatt pada Sabtu 3 Agustus 2019, demikian seperti dilansir BBC (3/8/2019).

Namun, Lebatt tidak memberikan perincian lebih lanjut.

Kesepakatan deklarasi yang telah lama ditunggu-tunggu itu memicu perayaan di Sudan, yang telah terjerumus ke dalam bulan-bulan krisis.

Protes pertama kali pecah pada Desember 2018 setelah pemerintahan Bashir memberlakukan langkah-langkah penghematan darurat. Dia kemudian digulingkan oleh militer pada April setelah protes berkepanjangan di luar kementerian pertahanan di Khartoum.

Demonstran sejak itu menyerukan agar militer segera mentransfer kekuasaan kepada pemerintahan sipil Sudan.

Simak video pilihan berikut:

Dokumen yang diumumkan oleh mediator Uni Afrika Hassan Lebatt menguraikan ketentuan-ketentuan periode transisi tiga tahun yang disepakati bulan lalu oleh dewan militer dan para pemimpin oposisi.

Kesepakatan pembagian kekuasaan memproyeksikan pembentukan sebuah badan pemerintahan dari enam warga sipil dan lima jenderal.

"Saya mengumumkan pendapat publik Sudan, Afrika, dan internasional bahwa kedua delegasi telah sepenuhnya menyetujui deklarasi konstitusi," kata Lebatt kepada wartawan, Sabtu 3 Agustus.

Dia mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diadakan untuk mengetahui rincian teknis dari upacara penandatanganan, tetapi tidak memberikan informasi tentang perjanjian itu sendiri.

Sebuah rancangan deklarasi yang dilihat oleh kantor berita Reuters mengatakan bahwa Pasukan Pendukung Cepat Sudan (RSF), kelompok paramiliter yang telah dituduh membunuh pengunjuk rasa, sekarang akan berada di bawah komando umum angkatan bersenjata, dan dinas intelijen akan diawasi bersama oleh dewan yang berdaulat dan kabinet.

Kesepakatan tentang deklarasi tersebut muncul setelah dewan militer mengumumkan bahwa sembilan tentara RSF telah diberhentikan dan ditahan sehubungan dengan pembunuhan para pengunjuk rasa, termasuk empat anak sekolah, minggu ini.

Kematian itu memicu demonstrasi massal di seluruh negeri dan menyebabkan keterlambatan pembicaraan.

Militer dan pengunjuk rasa telah mencapai beberapa kesepakatan, dengan masing-masing pihak menyempurnakan rincian baru ketika mereka berusaha mengatasi kecurigaan dan membangun hubungan kerja.

Mereka sejauh ini menyetujui hal-hal berikut: Pembagian kekuatan akan berlangsung selama 39 bulan Dewan yang berdaulat, kabinet dan badan legislatif akan dibentuk Seorang jenderal akan memimpin dewan untuk 21 bulan pertama, seorang warga sipil untuk sisa 18 tahun Seorang perdana menteri, yang dicalonkan oleh gerakan pro-demokrasi, akan memimpin kabinet Para menteri pertahanan dan dalam negeri akan dipilih oleh militer.

Periode transisi yang panjang dipandang sebagai kemenangan bagi gerakan pro-demokrasi - para jenderal telah mengancam pemilihan cepat setelah penumpasan 3 Juni.

Demonstran berpendapat bahwa rezim Bashir sangat mengakar sehingga perlu waktu untuk membongkar jaringan politiknya dan membuka jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil.