Jelang Mendag AS ke Jakarta, Wamenlu RI Harapkan Hasil Konkret untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar mengharapkan kontribusi "langsung dan besar" dari Amerika Serikat; tak hanya di Indonesia, namun juga kawasan Indo-Pasifik, sebagai buah hasil kunjungan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross ke Jakarta pada Rabu 6 November 2019 besok.

Kunjungan dilakukan bertepatan selepas Ross menghadiri KTT ASEAN di Bangkok dan forum bisnis Indo-Pasifik yang berselaan dalam agenda tahunan tersebut pada awal pekan ini. Di Jakarta, ia dijadwalkan bertemu dengan anggota kabinet Presiden RI Joko Widodo yang menangani bidang perekonomian.

Soal lawatan Ross ke Jakarta, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia "Mengundang AS untuk hadir lebih langsung dan besar, bukan hanya perdagangan, tapi juga investasinya, dalam membangun infrastruktur dan konektivitas di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik, di mana RI tengah memainkan peranan penting, dengan terus mengedepankan sentralitas ASEAN dalam Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera," jelasnya kepada sejumlah jurnalis di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

"Oleh karenanya, Indonesia mengundang AS sebagai kekuatan ekonomi dunia, para investor, pebisnis dan pengusahanya, untuk dapat terlibat lebih banyak lagi di kawasan ini," lanjut diplomat senior RI yang diberikan tugas khusus oleh Presiden Jokowi untuk menggenjot diplomasi ekonomi Indonesia.

"Dan saya rasa, kehadiran Mendag Ross mencerminkan hal itu," lanjut mantan Duta Besar RI untuk AS tersebut, yang menambahkan bahwa kedua belah pihak akan membahas finalisasi konkret dari skema dan mekanisme kesepakatan ekonomi dalam skema Indo-Pasifik pada pertemuan besok.

Pada kesempatan terpisah, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan mengatakan bahwa kehadiran Ross di Jakarta menunjukkan "komitmen AS dalam memandang Indonesia sebagai penting, di mana ia akan membawa sekitar 15-20 delegasi bisnis Amerika, untuk mendongkrak perdagangan dan investasi dengan Indonesia."

Namun, Donovan menambahkan, "Merampungkan perjanjian bisnis mungkin butuh waktu lama," jelas sang diplomat yang menunjukkan bahwa mungkin tidak akan ada penandatanganan kesepakatan bisnis khusus dalam lawatan besok.

"Tapi kami berkomitmen merampungkan perjanjian, tidak tergesa-gesa memang, namun konkret dan berlaku jangka panjang, di mana para pebisnis dan investor AS bisa berkontribusi di Indonesia ke depannya," lanjut Donovan.

Ia menambahkan bahwa skema perjanjian yang dibahas antara RI - AS esok "akan di bawah skema BUILD Act" yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada pertengahan 2018 lalu dan diratifikasi menjadi undang-undang (act) oleh Kongres AS pada Oktober tahun yang sama.

Undang-undang BUILD (Better Utilization of Investments Leading to Development Act), ditujukan untuk "memfasilitasi partisipasi modal dan keterampilan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara-negara berpendapatan rendah atau menengah ke bawah," demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri AS, State.gov.

Menurut rancangan BUILD Act, kemampuan pembiayaan pengembangan dari pemerintah AS ke negara-negara Indo-Pasifik, akan ditambah lebih dari dua kali lipat (dari skema OPIC yang hanya menyediakan US$ 29 miliar) menjadi US$ 60 miliar.

Pompeo juga mengindikasikan pada 2018 bahwa bantuan pendanaan Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik mungkin akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Simak video pilihan berikut:

Akan tetapi, kehadiran Mendag AS Wilbur Ross di kawasan Asia Tenggara selama sepekan ini telah memicu kritikus Asia bersuara.

Target kritik bukan kepada Ross, melainkan, lebih kepada bagaimana cara Presiden AS Donald Trump yang seakan tak menganggap penting ASEAN dan Indo-Pasifik secara keseluruhan, dengan absen dalam pertemuan rutin tersebut dan hanya mengirim delegasi setingkat penasihat kepresidenan dan menteri --ketika mayoritas negara mitra ASEAN lain dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan masing-masing.

Meskipun mendeklarasikan Indo-Pasifik "satu-satunya wilayah paling konsekuensial bagi masa depan Amerika" dalam sebuah laporan strategi Pentagon tahun ini, administrasi Trump juga terus mengurangi kehadiran AS di pertemuan multilateral para pemimpin Asia Pasifik.

Diplomat Asia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kurangnya perwakilan tingkat tinggi AS di Bangkok akan menjadi kekecewaan yang signifikan, jika bukan tidak terduga, di suatu wilayah yang semakin khawatir atas perkembangan pesat pengaruh China di kawasan.

Para diplomat dan analis mengatakan ketidakhadiran Trump di Bangkok akan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS terhadap kawasan itu, terutama setelah ia menarik AS dari organisasi 11 negara perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik pada 2017, tak lama setelah ia menjabat.

Piti Srisangnam, direktur Pusat Studi ASEAN di University Chulalongkorn Thailand mengambil sikap yang lebih keras terhadap keputusan Trump untuk melewati KTT.

"Mengirim seseorang tanpa wewenang untuk membuat keputusan ke pertemuan puncak menunjukkan bahwa AS tidak melihat ASEAN sebagai hal yang penting," katanya seperti dikutip dari Bangkok Post, seraya menambahkan ini bukan pertanda baik bagi strategi AS mengenai 'free and open Indo-Pacific'.

"AS mungkin melihat pengaruhnya di kawasan ini menurun."

Soal potensi kerja sama baru AS-RI, jurnalis senior Indonesia Kornelius Purba yang menulis dalam kolom opini di the Jakarta Post pada 5 November 2019 berjudul "Recreational visit by US Commerce Secretary Ross" menjelaskan, Indonesia tidak bisa berharap banyak pada AS sekarang, mengingat "langkah Presiden AS Donald Trump yang sulit diprediksi, dan bisa saja tiba-tiba ia mengabaikan komitmennya pada Indonesia ... sebagaimana ia meninggalkan Kurdi setelah mereka membantu AS dalam memerangi ISIS di Suriah."

Namun, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan mengatakan, "Justru kehadiran Menteri Wilbur Ross yang membawa banyak delegasi bisnis ke Bangkok (untuk menghadiri forum bisnis Indo-Pasifik) dan kemudian ke Jakarta, menunjukkan komitmen AS untuk terus hadir serta meningkatkan kontribusinya di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik secara luas," ujarnya di Jakarta, Selasa 5 November 2019.