Kadin, Kemlu dan Kemendag Bersinergi Jalankan Rancangan Program Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Rapat kerja nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diadakan pada Selasa, 19 November 2019 di Menara Kadin Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roslani, Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani, Menlu RI, Retno Marsudi serta Mendag RI, Agus Suparmanto.

Rapat tersebut berfokus terhadap usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha lokal dalam menjalankan bisnisnya baik di wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini dianggap perlu menjadi perhatian, lantaran banyaknya masalah politik dunia yang sangat mempengaruhi perkembangan juga pertumbuhan ekonomi dunia.

Selain itu, alasan lain yang membuat hal itu penting adalah, usaha tersebut dinilai sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi keadaan ekonomi global di mana perang dagang jadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi. 

"Pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenal investasi dan perdagangan. Diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik," ujar Shinta W. Kamdani, selaku Waketum Kadin Bidang Hubungan Internasional dalam keterangannya pada acara tersebut, Selasa (19/11/2019).

Shinta juga mengatakan bahwa seluruh rangkaian program kerja Kadin bersinergi dengan pemerintah di antaranya Kemlu dan Kemendag. Oleh karena itu, apa yang menjadi rencana Kadin pun akan sejalan dengan rancangan program pemerintah. 

Kadin saat ini masih terus mengevaluasi peluang-peluang yang bisa didapatkan dari negara asing seperti Amerika Serikat. Beberapa sektor utama yang menjadi prioritas pengambilan peluang tersebut adalah tekstil, alas sepatu, elektronik, makanan dan minuman serta furniture. Dalam sektor tersebut lah, Kadin akan melakukan asistensi melalui asosiasi sektoral di Indonesia yang kemudian akan melakukan identifikasi pembeli asing. 

Dalam proses tersebut, pihak Kadin juga berharap bahwa pemerintah terutama Dubes RI di luar negeri dapat berperan aktif dalam membantu melakukan observasi.

"Saya harap para dubes bisa berperan aktif dengan memberikan informasi dan masukan kepada kita, karena kan mereka yang 'on the ground'. Jadi mereka bisa memberi tahu bagaimana cara meningkatkan perdagangan dari investasi," ujar Rosan P. Roslani, Ketum Kadin Indonesia.

Ia menambahkan bahwa kerja sama seperti itu dapat menjadikan para dubes tersebut sebagai market intelligence dari usaha dagang pebisnis lokal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain itu, Shinta juga menambahkan tentang pentingnya untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah, melalui Free Trade Agreement (FTA) serta perjanjian atau peraturan Indonesia dengan mitra dagang. 

Pada waktu seperti ini, ia mengatakan hubungan antara Kadin dan pemerintah juga berjalan. Kedua pihak, baik Kadin dan pemerintah telah melakukan rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan IA-CEPA, IE-CEPA dan IK-CEPA.

"Sekarang ini, Presiden telah menentukan perjanjian dagang mana yang harus diprioritaskan, termasuk dengan IE-CEPA. Perjanjian itu sendiri pun termasuk perjanjian yang ambisius dan tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Tapi, negosiasi terus berjalan sampai saat ini," ujar Shinta.

Perjanjian tersebut memiliki kepentingan yang akan bermanfaat bagi sektor tertentu yang selama ini kalah dengan Vietnam seperti dalam bidang tekstil dan alas sepatu. 

"FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia. Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility studi secara lengkap termasuk data market, demand dan analisis dampat terkait dengan negosisasi FTA," jelas Shinta lebih lanjut mengenai perjanjian FTA yang masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha Indonesia.