Oposisi Inggris Minta Pemerintah Jangan Naif Saat Hadapi China

Dampak dari penangguhan ini, ekstradisi kriminal antara Inggris dan Hong Kong akan berhenti.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 21 Jul 2020, 09:27 WIB
Diterbitkan 21 Jul 2020, 08:00 WIB
FOTO: 23 Tahun Penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam (tengah) berbicara kepada para tamu usai upacara pengibaran bendera untuk menandai 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China di Hong Kong, Rabu (1/7/2020). Hong Kong menandai 23 tahun penyerahan dari Inggris ke Cina pada 1 Juli. (Anthony WALLACE/AFP)

Liputan6.com, London - Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengumumkan bahwa perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong akan segera ditangguhkan. Kebijakan ini merupakan respons dari UU Keamanan Nasional China.

UU tersebut diterapkan oleh China, akibatnya berbagai pihak yang dianggap menentang kekuasaan China di Hong Kong bisa digeledah dan dipenjara.

Dilaporkan BBC, Selasa (21/7/2020), Menlu Raab berkata penerapan UU keamanan nasional merupakan pelanggaran serius dari tanggung jawab internasional China. Pihak oposisi Inggris, Partai Buruh, juga mendukung kebijakan ini.

Perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dan Inggris membuka jalan untuk mengirim tersangka kejahatan dari Inggris ke Hong Kong dan sebaliknya. Hal ini sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.

Pemerintah Inggris khawatir jika perjanjian itu diteruskan maka orang yang diekstradisi ke Hong Kong malah dikirim ke China.

"Masih ada ketidakpastian yang cukup banyak terkait bagaimana UU keamanan nasional akan ditegakan, "ujar Dominic Raab.

"Saya hanya akan mengatakan ini: Inggris menonton dan seluruh dunia menonton," lanjutnya.

Menlu bayangan Linsa Nandy dari Partai Buruh menyambut positif tindakan ini. Ia meminta agar hubungan dengan China dengan pendekatan etis kebijakan luar negeri dan jangan lagi bersikap naif.

"Pertikaian kita bukan dengan rakyat China, tetapi erosi kebebasan di Hong Kong, aksi-aksi pemerintah China di Laut China Selatan, dan perlakuan keji kepada terhadap masyarakat Uighur merupakan alasan agar bertindak," ujarnya.

Menlu Raab juga mengkonfirmasi rencana Inggris untuk membuka jalur kewarganegaraan Hong Kong yang akan diterapkan awal 2021.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ingin Ada Kerja Sama Produktif

Logo Huawei
Huawei (Foto: Huawei)

Masalah dari hubungan antara China dan Inggris juga disebabkan oleh tindakan China ke muslim Uighur di Xinjiang. Dominic Raab berkata ada pelanggaran HAM besar di daerah itu.

Pemerintah Inggris juga sudah memutuskan untuk melarang Huawei dari jaringan 5G Inggris.

Dominic Raab menekankan bahwa negaranya ingin memiliki hubungan positif dengan China. Tetapi, ia tak mau mengambil risiko jika ada perusahaan yang mengkompromikan keamanan nasional.

"Kita ingin ada relasi positif engan China. Ada banyak hal yang bisa menguntungkan kedua negara, ada banyak area di mana kita bisa bekerja secara produktif serta konstruktif agar meraup untung bersama," ujar Raab.

"Bagi kami, Inggris akan bekerja keras dengan niat baik menuju tujuan itu, tetapi kami akan melindungi kepentingan-kepentingan vital kami, kami akan berdiri untuk nilai-nilai kami, dan kami akan membuat China mengikuti tanggung jawab internasional mereka," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya