Vietnam Ancam Blokir Facebook Akibat Kurang Sensor Konten Anti-Pemerintah

Hanoi - Setelah ancaman dari Solomon, kini giliran Vietnam yang menyatakan akan turut memblokir Facebook di negaranya.

Mengutip DW Indonesia, Jumat (20/11/2020), Vietnam mengancam akan menutup Facebook jika tidak tunduk pada tekanan pemerintah untuk menyensor lebih banyak konten politik lokal di platformnya. Amnesty International menilai Facebook bisa menolak permintaan tersebut.

Facebook memenuhi permintaan pemerintah Vietnam pada bulan April lalu untuk secara signifikan meningkatkan sensornya terhadap segala postingan "anti-pemerintah" yang dilakukan oleh pengguna lokal. Namun pada bulan Agustus, Vietnam kembali meminta perusahaan media sosial itu untuk meningkatkan pembatasan postingan terkait "hal penting," kata pejabat senior di perusahaan media sosial raksasa AS.

"Kami membuat kesepakatan pada April. Facebook telah mematuhi semua permintaan dan kami berharap pemerintah Vietnam melakukan hal yang sama," kata pejabat yang enggan menyebutkan namanya itu.

"Pemerintah kembali dengan permintaan baru agar kami meningkatkan pembatasan konten di Vietnam. Kami telah memberi tahu mereka tidak bisa. Permintaan itu diucapkan dengan beberapa ancaman yang mungkin terjadi jika kami tidak menuruti mereka", tambahnya.

Menurut pejabat itu, salah satu ancamannya adalah penutupan total operasional Facebook di Vietnam oleh pemerintah.

Vietnam Pasar Utama

Vietnam merupakan pasar utama perusahaan media sosial itu dengan perolehan pendapatan hampir $ 1 miliar atau Rp 14 triliun, demikian menurut dua sumber yang mengetahui angka tersebut.

Di Vietnam, meskipun keterbukaan terhadap perubahan sosial meningkat, Partai Komunis yang berkuasa tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap media dan hanya sedikit mentolerir oposisi. Karena tindakan tersebut, Vietnam menempati ranking lima dari bawah dalam peringkat kebebasan pers global yang disusun oleh Reporters Without Borders.

Menanggapi pertanyaan Reuters, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa Facebook harus mematuhi hukum setempat dan menghentikan "penyebaran informasi yang melanggar adat istiadat tradisional Vietnam dan melanggar kepentingan negara."

Seorang juru bicara Facebook juga mengaku telah menerima tekanan tambahan dari Vietnam untuk menyensor lebih banyak konten dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam laporan transparansi dua tahunan yang dirilis pada hari Jumat 20 November, Facebook telah membatasi akses ke 834 item di Vietnam dalam enam bulan pertama tahun 2020, menyusul permintaan dari pemerintah Vietnam untuk menghapus konten anti-negara.

Saksikan Juga Video Ini:

Facebook yang melayani sekitar 60 juta pengguna di Vietnam sebagai platform utama untuk e-commerce dan menyatakan perbedaan pendapat politik, terus-menerus diawasi oleh pemerintah.

Reuters secara eksklusif melaporkan pada bulan April lalu bahwa server lokal Facebook di Vietnam sempat dinonaktifkan pada awal tahun sampai tuntutan pemerintah dipenuhi.

Facebook telah lama menghadapi kritik dari kelompok hak asasi karena terlalu patuh dengan memenuhi permintaan sensor pemerintah. "Namun, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa layanan kami tetap tersedia sehingga orang dapat terus mengekspresikan diri," kata juru bicara itu.

Vietnam telah mencoba meluncurkan jaringan media sosial untuk bersaing dengan Facebook, tetapi tidak cukup populer. Pejabat Facebook mengatakan bahwa perusahaan tidak melihat adanya eksodus pengguna Vietnam ke platform lokal tersebut.

Pejabat itu juga mengatakan Facebook telah menjadi sasaran "kampanye media negatif selama 14 bulan" di media milik pemerintah.

Ditanya tentang ancaman Vietnam yang akan menutup Facebook, kelompok Amnesty International mengatakan bahwa perusahaan dapat berbuat lebih banyak untuk menolak tuntutan Hanoi.

"Facebook memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi di dunia, tanpa terkecuali di Vietnam," kata Ming Yu Hah, Wakil Direktur Regional Amnesty.

"Facebook memprioritaskan "keuntungan" di Vietnam dan gagal untuk menghormati hak asasi manusia," tambahnya.