Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Kemlu Imbau WNI Tidak Ikut Demonstrasi di Myanmar

Kemlu minta WNI hindari demonstrasi Myanmar yang semakin ramai.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 09 Feb 2021, 17:11 WIB

Diterbitkan 09 Feb 2021, 17:11 WIB

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar

Para pengunjuk rasa turun ke jalan saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Mereka menyerukan pembebasan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, beserta para politikus lainnya yang telah ditahan sejak kudeta pada hari Senin. (STR / AFP)

Liputan6.com, Naypyidaw - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan pesan bahwa demonstrasi yang terjadi di Myanmar semakin ramai. WNI lantas diminta agar ikut terlibat serta aktif menginformasikan posisi mereka.

"Kami mengimbau kepada seluruh WNI yang berada di Myanmar agar melaporkan keberadaannya kepada KBRI Yangon melalui platform yang sudah disediakan, (dan) tidak ikut berpartisipasi turun ke jalan bersama massa Myanmar lainnya," tulis @safetravel.kemlu via Instagram, Selasa (9/2/2021).

Hingga kini, puluhan ribu rakyat Myanmar sudah turun ke jalan karena menentang kudeta militer. Kemlu berkata pemerintah Myanmar telah memberikan peringatan kepada pendemo yang melanggar hukum.

Pemerintah Myanmar mengambil kebijakan martial law yang melarang masyarakat berkumpul dari lima orang. Diberlakukan juga jam malam pukul 20.00 hingga 04.00 pagi.

WNI lantas turut diminta membuat klaster wilayah agar memudahkan komunikasi bersama, serta menyampaikan informasi ke KBRI Yangon di daerah masing-masing.

Nomor hotline KBRI Yangon dapat dihubungi melalui nomor +95 9503 7055 atau menekan tombol darurat pada aplikasi Safe Travel.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dewan HAM PBB Gelar Sesi Khusus Bahas Situasi Kudeta di Myanmar

Para pengunjuk rasa mengacungkan salam tiga jari saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Penangkapan Suu Kyi dan para pemimpin senior lainnya minggu ini menghentikan pemerintahan demokrasi selama 10 tahun terakhir. (YE AUNG THU / AFP)

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus pada Jumat 12 Februari yang membahas krisis di Myanmar setelah pemerintah sipil terpilih diambil alih oleh militer dalam kudeta 1 Februari.

Inggris dan Uni Eropa sebelumnya meminta pertemuan itu berlangsung pada Senin 8 Februari pagi, namun batal karena hanya didukung 19 anggota dari 47 anggota forum. Sementara sebagian besar negara-negara Barat bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan yang setuju sesi khusus bahas Myanmar digelar Jumat 12 Februari.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (9/2/2021), Amerika Serikat yang mengumumkan kembali ke forum HAM PBB termasuk di antara 28 negara yang terdaftar mendukung sesi khusus bahas Myanmar pada 12 Februari.

Para negara anggota sedang mendiskusikan rancangan resolusi yang akan dipresentasikan untuk diadopsi pada sesi tersebut, kata para diplomat.

Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk hari ketiga pada Senin 8 Februari untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan, junta militer akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Implikasi Besar Bagi HAM di Myanmar

Seorang demonstran muda memegang poster saat ikut serta dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Ini adalah demonstrasi besar pertama sejak para jenderal merebut kekuasaan. (YE AUNG THU / AFP)

Julian Braithwaite, duta besar Inggris untuk PBB di Jenewa, mengatakan pada pertemuan organisasi Dewan Hak Asasi Manusia bahwa penahanan politisi dan warga sipil terpilih oleh militer "memiliki implikasi besar bagi hak asasi manusia di negara itu".

Dia mencatat bahwa Thomas Andrews, penyelidik PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, telah menyerukan diadakannya sesi khusus untuk menunjukkan kepada warga Myanmar "mereka tidak sendirian di saat-saat seperti ini."

"Di atas segalanya, kami harus segera menanggapi penderitaan orang-orang di Myanmar dan situasi hak asasi manusia akan memburuk dengan cepat di sana," kata Braithwaite.