Kim Jong-un Salahkan Kabinet dan Pejabat Atas Krisis Ekonomi Korea Utara

Liputan6.com, Pyongyang - Kabinet dan pejabat Korea Utara dikritik oleh Pemimpin Kim Jong-un atas kegagalan mereka dalam menyelamatkan perekonomian negara yang terjun bebas.

Di samping itu, Kim juga dilaporkan telah memecat seorang pejabat ekonomi senior yang baru diangkat satu bulan silam.

Laporan media pemerintah hari Jumat (12/1) itu muncul pada periode terberat dalam sembilan tahun masa pemerintahan Kim, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (13/1/2021).

Diplomasi yang ia harapkan dapat mencabut sanksi-sanksi pimpinan AS terkait program nuklirnya mengalami kebuntuan, dan penutupan perbatasan karena pandemi serta bencana alam yang memusnahkan tanaman palawija tahun lalu memperdalam kerusakan ekonomi yang telah rusak akibat kegagalan kebijakan selama puluhan tahun, termasuk kelaparan yang melumpuhkan pada tahun 1990-an.

Penutupan perbatasan menyebabkan volume perdagangan dengan China, sumber utama dukungan bagi ekonomi Korea Utara, anjlok 75 persen pada 10 bulan pertama tahun lalu.

Kekurangan bahan baku menyebabkan produksi pabrik turun ke tingkat terendah sejak Kim berkuasa pada 2011, dan harga bahan makanan impor seperti gula naik empat kali lipat, sebut dinas spionase Korea Selatan.

Sebagian analis mengatakan tantangan sekarang ini mungkin membentuk kondisi bagi badai ekonomi di Korea Utara yang menggoyahkan pasar serta memicu kepanikan masyarakat dan kerusuhan.

Berbagai tantangan sekarang ini telah memaksa Kim untuk secara terbuka mengakui bahwa rencana ekonomi masa lalu tidak berhasil. Suatu rencana lima tahun baru untuk membangun ekonomi dikeluarkan pada Kongres Partai Pekerja yang berkuasa pada Januari lalu, tetapi komentar Kim dalam pertemuan Komite Sentral partai yang berakhir Kamis lalu penuh dengan perasaan frustrasi mengenai bagaimana pelaksanaan rencana itu sejauh ini.

Dalam sidang hari Kamis, Kim mengeluh karena Kabinet gagal dalam perannya sebagai institusi penting yang mengelola ekonomi, dengan mengatakan kabinet mengeluarkan rencana yang tidak efektif dan tidak menunjukkan "pandangan inovatif serta taktik yang jelas."

Simak video pilihan berikut:

Meski memiliki perekonomian yang suram, angin segar datang dari aspek perkembangan penanganan COVID-19 di Korea Utara.

Negara itu dlaporkan telah meminta penyediaan vaksin COVID-19 dan diperkirakan akan menerima hampir dua juta dosis vaksin dari AstraZeneca-Oxford pada paruh pertama 2021.

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (5/2/2021) hal itu disampaikan oleh lembaga insiatif yang memimpin program kesetaraan pembagian vaksin COVID-19 global, COVAX.

Menurut laporan distribusi sementara COVAX pada Rabu (3/2), fasilitas COVAX akan mendistribusikan 1,99 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Serum Institute of India.

COVAX, yang mengamankan vaksin untuk negara-negara miskin, dipimpin bersama oleh aliansi GAVI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, dan Dana Anak-anak PBB.

Permintaan penyediaan vaksin COVID-19 menandai konfirmasi resmi pertama bahwa Korea Utara telah meminta bantuan internasional, dengan infrastruktur medis negara tersebut yang dipandang kurang memadai untuk menangani wabah besar.

Diketahui bahwa Pyongyang menutup perbatasannya pada akhir Januari 2020 lalu - negara pertama di dunia yang memberlakukan penutupan - dalam upaya melindungi wilayahnya dari Virus Corona COVID-19.

Selengkapnya...