Demo Anti Reformasi Pajak di Kolombia Tewaskan 19 Orang

Liputan6.com, Bogota - Ombudsman Kolombia pada Senin (3/5) mengatakan setidaknya 19 orang tewas dalam sepekan setelah kericuhan dalam demo terkait usulan reformasi pajak.

Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh pasukan keamanan Kolombia menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap para pendemo.

PBB mengatakan pihaknya sangat terkejut dengan peristiwa di Cali, Kolombia di mana polisi dilaporkan telah menembaki pendemo.

Sebelumnya, kantor ombudsman Kolombia menyebut korban tewas dalam kericuhan di Cali sebanyak 17 orang, tetapi kemudian merevisi jumlah itu menjadi 19.

Bentrokan terbaru juga terjadi pada Selasa malam di Cali, kota terbesar ketiga Kolombia.

Marta Hurtado, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa PBB telah menerima laporan tentang pembela HAM yang dilecehkan dan diancam serta para pengunjuk rasa terluka dan bahkan dibunuh di kota itu.

"Apa yang dapat kami katakan dengan jelas adalah bahwa kami telah menerima laporan, dan kami memiliki saksi, (tentang) penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas keamanan, penembakan, peluru tajam yang digunakan, pemukulan terhadap demonstran dan juga penahanan," kata Marta Hurtado kepada wartawan di Jenewa.

Selain di Cali, demo juga terjadi pada Senin (3/5) di Ibu Kota Bogotá, di kota terbesar kedua Kolombia, Medellín, dan di kota utara Bucaramanga, demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (5/5/2021).

Saksikan Video Berikut Ini:

Ketika protes dimulai pada 28 April, hal utama yang dipicu adalah reformasi pajak yang sekarang ditangguhkan.

Pemerintah Kolombia awalnya berpendapat bahwa reformasi merupakan kunci untuk mengurangi krisis ekonomi di negara mereka.

Produk domestik bruto (PDB) turun 6,8% 2020 lalu, penurunan terdalam dalam setengah abad, dan pandemi Virus Corona semakin meningkatkan tingkat pengangguran.

Reformasi yang diusulkan akan menurunkan ambang batas di mana gaji dikenai pajak, mempengaruhi siapa pun dengan pendapatan bulanan 2,6 juta peso (US$ 684) atau lebih.

Hal ini juga akan menghilangkan banyak pengecualian yang saat ini yang dinikmati oleh banyak warga, serta meningkatkan pajak yang dikenakan pada bisnis.

Ini juga menyebabkan kemarahan di antara warga Kolombia yang sudah dilanda pandemi dan protes diikuti oleh banyak orang kelas menengah yang khawatir perubahan tersebut dapat membuat mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

Meskipun Presiden Kolombia Iván Duque mengumumkan bahwa dia akan mencabut reformasi pajak, protes terus berlanjut di kota-kota besar Kolombia.

Sebuah kelompok yang menyerukan protes pekan lalu telah mengadakan pemogokan nasional baru pada 28 April, mengatakan bahwa penarikan reformasi pajak tidak cukup dan mereka juga menginginkan perbaikan pada sistem pensiun, kesehatan dan pendidikan di Kolombia.

Tetapi banyak dari mereka yang turun ke jalan sejak presiden mengumumkan perubahan pajak mengatakan bahwa mereka marah atas penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan.

Lebih dari 800 orang dilaporkan terluka dalam bentrokan antara polisi dan pendemo.

Di sisi lain, pejabat kepolisian mengatakan bahwa dalam banyak kasus, petugas mereka diserang karena berusaha mencegah "unsur kriminal" untuk menjarah toko dan membakar bus.

Polisi mengatakan ratusan petugas terluka dan setidaknya satu tewas.

Menteri pertahanan Kolombia, mengungkapkan bahwa kelompok bersenjata ilegal telah menyusup ke dalam protes dan disalahkan atas demonstrasi yang berubah menjadi kekacauan dan vandalisme.

Kericuhan di Kolombia kali ini bukan protes anti-pemerintah mematikan pertama di negara itu.

Pada 2019, terjadi kemarahan ketika pengunjuk rasa remaja, Dilan Cruz meninggal setelah kepalanya terkena proyektil polisi.

Dan pada September 2020 lalu, setidaknya tujuh orang tewas dalam protes yang dipicu oleh tindakan mematikan terhadap seorang pria oleh polisi di Ibu Kota Bogotá.