Dilema Taiwan Kala Harus Prioritaskan Antara Pandemi COVID-19 atau Politik

Liputan6.com, Taipei - Setelah berhasil mencegah virus corona COVID-19, Taiwan saat ini berada dalam cengkeraman wabah serius pertamanya. Pulau itu putus asa mencari vaksin untuk melindungi rakyatnya, dan tetangga raksasa Taiwan, China, telah menawarkan bantuan.

Tapi hal itu menempatkan para pemimpin Taiwan dalam dilema. Haruskah mereka menerima bantuan dari negara yang ingin melihat Taiwan tidak lagi eksis sebagai entitas dengan pemerintahan sendiri?

Atau, dengan kata lain, apakah virus lebih penting daripada politik? Menurut laporan BBC, Jumat (28/5/2021), sejauh ini, Taiwan menolak Beijing.

Dilema itu baru muncul pertengahan bulan ini. Hingga saat itu, Taiwan hanya melihat 1.500 atau lebih infeksi dan hanya 12 kematian. Tapi kemudian kasus mulai meningkat tajam. 

Pada hari Kamis 2 Mei saja, Taiwan melaporkan 13 kematian. Dan hanya sedikit orang di Taiwan yang terlindungi dari COVID-19.

Hingga pekan ini, Taiwan baru menerima sekitar 700.000 dosis vaksin COVID-19. Hanya 1% dari populasi 23 juta orang yang menerima suntikan.

Untuk melawan peningkatan kasus, pihak berwenang di Taiwan menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak vaksin dengan cepat.

Pada Selasa (25/5), Menteri Kesehatan Chen Shih-chung mengatakan dua juta vaksin akan tiba pada bulan Juni dan 10 juta lagi pada akhir Agustus."

Taiwan sedang bekerja untuk memperluas vaksinasi, dengan dosis vaksin impor terus berdatangan," tulis Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, di Twitter.

Sebenarnya, Taiwan tidak perlu mencari bantuan jauh-jauh.

Juru bicara di Beijing telah menjelaskan bahwa China bersedia memasok pulau itu dengan vaksin yang dibutuhkannya. Tetapi mengatakan ya bukanlah keputusan politik yang mudah bagi Taiwan karena kedua belah pihak adalah musuh politik.

Para pemimpin Taiwan menyukai lebih banyak kemerdekaan untuk pulau itu, sesuatu yang ditentang paksa oleh China. 

Beijing percaya Taiwan adalah bagian dari wilayahnya sendiri, dan ingin menyatukannya dengan daratan.Ini menekan Taiwan - dan dunia - untuk menerima posisi ini. 

Prof Steve Tsang, dari School of Oriental and African Studies di London, memaparkan dilema Taiwan. 

Dia mengatakan situasinya adalah situasi di mana China tidak bisa kalah dan Taiwan tidak bisa menang.

Jika Taiwan menerima vaksin China, tampaknya Beijing lebih mampu menjaga rakyat Taiwan daripada para pemimpin pulau itu.

Jika Taiwan menolak suntikan, Taipei mungkin terlihat mengabaikan kesehatan penduduknya sendiri.

Dalam hal ini, "Taiwan bisa terlihat sangat buruk," kata Prof Tsang. Ada tekanan pada Tsai di Taiwan untuk menerima tawaran China.

Hung Hsiu-chu, seorang tokoh senior di partai oposisi KMT, baru-baru ini mengingatkan presiden bahwa musuh sebenarnya adalah virusnya, bukan Beijing, dan mendesaknya untuk menerima vaksin China secepat mungkin.

Sejumlah pihak lain pun menawarkan pesan serupa.

Meningkatnya tekanan lebih lanjut, media yang dikelola pemerintah China telah berusaha untuk menggarisbawahi kesulitan pemimpin Taiwan tersebut.

Global Times yang dikelola negara memuat berita utama yang menuduh Tsai mengabaikan kebaikan warganya - dan memohon vaksin dari rakyatnya sendiri.

Presiden Taiwan membalas dalam upaya untuk meningkatkan posisinya. Pada hari Rabu, dia mengatakan China telah membatalkan negosiasi pulau itu untuk mengamankan pasokan vaksinasi Pfizer / BioNTech.

"Kami menolak campur tangan pihak luar dalam pekerjaan kami untuk membawa vaksin ke Taiwan, dan menentang upaya untuk mengeksploitasi pasokan vaksin untuk tujuan politik," tulisnya. Tsai ingin menggambarkan China sebagai penghalang, bukan bantuan.