Diancam Komisi Eropa, 3 Wilayah di Polandia Cabut Resolusi Anti-LGBT

Liputan6.com, Warsawa - Tiga wilayah di Polandia, pada Senin 26 September memilih membatalkan resolusi yang menyatakan mereka bebas dari "ideologi LGBT". Penolakan tersebut terjadi setelah Komisi Eropa mengancam akan menarik dana.

Resolusi anti-LGBT pertama kali disahkan pada 2019, dengan otoritas lokal melihat dari kampanye untuk hak-hak gay sebagai serangan terhadap nilai-nilai "tradisional" Katolik. Di Polandia, hampir 100 wilayah lain meloloskan resolusi anti-LGBT, untuk menarik kemarahan dari Uni Eropa, yang mengatakan itu melanggar undang-undang diskriminasi.

Dikutip dari BBC, Selasa (28/9/2021), Komisi Eropa kemudian segera mendesak lima wilayah besar untuk menghapusnya. Jika mereka menolak, Komisi Eropa akan memblokir hingga Rp 2 Triliun untuk pendanaan pemerintah daerah mereka.

Sebagai tanggapan, Podkarpackie, Lubelskie dan Malopolskie membatalkan deklarasi mereka pada hari Senin, mengikuti jejak wilayah lain, Swietokrzyskie, yang melakukannya minggu lalu. Lembaga Negara Polandia mengatakan ancaman keuangan dari Komisi Eropa tersebut adalah 'pemerasan'.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Polandia, dan negara tersebut telah melarang pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak. Sehingga pihak berwenang Eropa mengatakan bahwa Polandia telah melanggar undang-undang diskriminasi Uni Eropa.

Resolusi tersebut telah didukung oleh partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa di Polandia, dan pihak berwenang setempat mengatakan bahwa resolusi tersebut dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai keluarga heteroseksual.

Menurut Kantor Pers Polandia, di Malopolskie, anggota dewan memilih mendukung resolusi alternatif untuk menentang diskriminasi terhadap siapa pun dengan alasan apa pun.

Bart Staszewski, seorang aktivis LGBT di Polandia, mengatakan bahwa meskipun pencabutan itu merupakan langkah positif, masih diperlukan lebih banyak tindakan. "Politisi sedang bermain-main dengan kami. Maksud saya, mereka tidak ingin mencabut seluruh resolusi, mereka hanya ingin menggantinya dengan yang lain," kata Staszewski.

Tahun lalu Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, mengatakan daerah-daerah ini adalah "zona bebas kemanusiaan" dan tidak memiliki tempat dalam persatuan. Pada bulan Juli, Komisi Eropa juga mengumumkan tindakan hukum terhadap Polandia dan Hongaria atas dugaan pelanggaran hak-hak LGBT.

Namun, partai Hukum dan Keadilan Polandia tetap menentang pencabutan regional, dan menyebut tekanan dari Uni Eropa sebagai serangan terhadap Polandia dan pemerintah daerah.

Penulis : Vania Dinda Marella