Krisis Ekonomi Sri Lanka, Perjuangan untuk Lepas dari Jerat Utang China

Liputan6.com, Colombo - Setelah sebulan protes keras yang dipimpin warga sipil atas ekonomi Sri Lanka yang memburuk, Presiden Gotabaya Rajapaksa setuju untuk menunjuk dewan baru pada hari Jumat untuk memimpin pembentukan pemerintahan sementara.

Resolusi itu akan menciptakan koalisi yang terdiri dari semua partai di Parlemen dan akan menghilangkan cengkeraman dinasti keluarga Rajapaksa yang saat ini memerintah negara itu.

Yang dipermasalahkan adalah masa depan ekonomi negara yang berantakan setelah gagal membayar pinjaman luar negerinya – diperkirakan bernilai $ 50 miliar – untuk pertama kalinya sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Tanda-tanda krisis ekonomi Sri Lanka yang akan datang menjadi semakin jelas selama dua tahun terakhir pandemi Covid-19, Vox melaporkan sebagaimana dikutip dari MSN News, Minggu (1/5/2022).

Hal itu disebabkan oleh harga pangan melonjak dan pemadaman listrik meningkat frekuensinya. Sri Lanka saat ini memiliki sekitar $ 7 miliar total utang yang jatuh tempo tahun ini.

Banyak yang mengaitkan krisis ekonomi Sri Lanka dengan kesalahan penanganan keuangannya oleh pemerintah berturut-turut melalui meningkatnya utang luar negeri dan investasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Pemerintahan Rajapaksa juga menerapkan pemotongan pajak besar-besaran pada 2019, memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) - pajak yang diterapkan untuk impor dan pasokan domestik - dari 15 persen menjadi delapan persen yang berkontribusi pada penurunan pendapatan negara.

Kakak laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa, diperkirakan akan dicopot sebagai perdana menteri sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi oleh mantan Presiden Maithripala Sirisena, yang membelot dengan puluhan anggota lain dari partai pemerintahan presiden yang berkuasa pada bulan April sebagai protes atas pemerintahan Rajapaksa yang buruk.

Tetapi perebutan kekuasaan negara itu mungkin telah menabur perselisihan antara kedua bersaudara yang dapat memperburuk kebuntuan politiknya.

Pada hari Jumat, Associated Press melaporkan juru bicara perdana menteri tidak segera mengkonfirmasi pemecatan Rajapaksa yang lebih tua, mengatakan bahwa keputusan semacam itu akan diumumkan oleh perdana menteri pada waktunya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebagian besar kesengsaraan ekonomi Sri Lanka adalah utang luar negerinya yang membengkak, yaitu untuk mendanai perubahan agresifnya terhadap pembangunan infrastruktur di bawah mantan Presiden Mahinda Rajapaksa, saudara kandung Rajapaksa yang lebih tua dan perdana menteri dua kali.

Dengan keuangannya yang sudah berdarah, Sri Lanka mengambil pinjaman investasi besar dari bank-bank China milik negara untuk mendanai proyek-proyek infrastrukturnya termasuk pembangunan pelabuhan yang kontroversial di distrik Hambantota.

Pemerintah Sri Lanka membenarkan proyek Hambantota sebagai cara untuk menumbuhkan ekonominya sebagai pusat perdagangan yang ramai dibandingkan dengan Singapura.

Namun, proyek itu penuh dengan korupsi dan terhenti, dan Sri Lanka akhirnya menyerahkan kendali pelabuhan ke China sebagai jaminan setelah tidak dapat membayar kembali pinjamannya.

Selama dekade terakhir, Sri Lanka mengumpulkan utang sebesar $ 5 miliar ke China saja, membuat sebagian besar dari utang luar negerinya secara keseluruhan, menurut BBC.

Utang Sri Lanka yang membengkak ke China dan kegagalan proyek Hambantota sering dianggap sebagai contoh "diplomasi buku utang" yang telah dikejar China dalam beberapa dekade terakhir.

Beberapa percaya China telah memperluas pendekatan diplomasi moneter melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang ambisius, sebuah proyek infrastruktur global yang melibatkan investasi China dalam pembangunan infrastruktur di beberapa bagian Asia, Afrika, dan Eropa yang kemudian dilunasi, sebagai bagian dari upaya China untuk meningkatkan pengaruh global sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang.

Sekitar 139 dari 146 negara di dunia, termasuk Sri Lanka, telah menandatangani proyek BRI China. Sementara proyek infrastruktur dalam skala global seperti itu dapat memberikan beberapa manfaat ekonomi bagi negara-negara yang berpartisipasi, BRI pasti telah menjadi cara strategis bagi China untuk mendapatkan pengaruh politik dengan negara-negara yang rentan secara ekonomi di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Setidaknya 16 negara yang terlibat dalam proyek BRI telah dibebani dengan miliaran dolar utang yang kemudian telah dimanfaatkan China, menurut analisis independen oleh Harvard Kennedy School untuk Departemen Luar Negeri AS.

Sekitar 22 persen dari utang Sri Lanka berutang kepada kreditor bilateral - investor institusional dari pemerintah asing - menurut CNBC. Negara tetangga India telah berusaha untuk mengembangkan kerja sama bilateralnya dengan Sri Lanka sebagian sebagai upaya untuk mengamankan pengaruhnya di Asia Selatan atas China.

India baru-baru ini memberi Sri Lanka jalur kredit $ 1,5 miliar untuk mengatasi krisis bahan bakar negara itu di samping $ 2,4 miliar lainnya melalui pertukaran mata uang dan penundaan pinjaman sejak Januari.

Ketika negara itu mengumpulkan utang luar negeri, sektor pariwisatanya – yang sebelumnya merupakan industri senilai $ 44 miliar dan sumber pendapatan utama untuk pulau itu – mengalami pukulan berturut-turut.

Pada 2019, pariwisata menderita setelah serangkaian pemboman gereja yang menewaskan hampir 300 orang, termasuk beberapa warga negara asing.

Tahun berikutnya, pandemi Covid-19 menghentikan pariwisata dan sektor-sektor utama lainnya, memacu penurunan ekonomi global.

Meskipun Sri Lanka melihat beberapa peningkatan jumlah pengunjung asing tahun lalu, pandemi yang sedang berlangsung dikombinasikan dengan invasi Rusia ke Ukraina - kedua negara yang memimpin sumber pariwisata untuk Sri Lanka sebelum konflik - terus memperlambat pemulihan industri.

Masalah negara meningkat pada bulan Maret ketika pemerintah Sri Lanka mengumumkan pemadaman listrik harian 13 jam sebagai cara untuk menghemat energi di tengah krisis yang sedang berlangsung.

Tanpa kekuatan yang cukup, banyak yang tidak dapat melakukan pekerjaan mereka karena krisis ekonomi berlanjut, mendorong kerusuhan massal. Ribuan warga Sri Lanka turun ke jalan dalam beberapa minggu setelah pemadaman listrik untuk memprotes krisis yang berkembang di negara itu.

Pada 1 April, Presiden Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat ketika kerusuhan yang berkembang melihat pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Seluruh kabinet pemerintah Sri Lanka mengundurkan diri sebagai protes tidak lama setelah undang-undang darurat diterapkan, menyebabkan Rajapaksa mencabut undang-undang tersebut.

Di antara mereka yang mengundurkan diri adalah Menteri Olahraga Namal Rajapaksa, anggota lain dari keluarga Rajapaksa dan keponakan presiden.

Dengan meningkatnya kerusuhan politik dan tidak ada resolusi yang terlihat, saingan Rajapaksa mulai menyerukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya.

"Kami yakin kami memiliki angka dan kami akan membawa mosi pada waktu yang tepat," kata anggota parlemen oposisi Harsha de Silva kepada CNBC.

Berharap untuk menenangkan para kritikus, Presiden Rajapaksa berusaha untuk membentuk koalisi persatuan baru di bawah kepemimpinannya tetapi gagal mendapatkan dukungan.

Pada bulan April, pemerintah juga mengumumkan akan menangguhkan sementara pembayaran utang luar negeri, menandai pertama kalinya Sri Lanka gagal membayar pinjaman luar negeri sejak kemerdekaannya.

Para ahli telah memperingatkan potensi situasi mengerikan di sekitar keuangan negara untuk beberapa waktu. Ketika negara itu gagal bayar, pemerintah telah menegosiasikan rencana bailout dengan Dana Moneter Internasional, yang telah menilai akumulasi utangnya tidak berkelanjutan.

"Pemerintah bermaksud untuk melanjutkan diskusinya dengan IMF secepat mungkin dengan maksud untuk merumuskan dan mempresentasikan kepada kreditor negara itu rencana komprehensif untuk memulihkan utang publik luar negeri Sri Lanka ke posisi yang sepenuhnya berkelanjutan," kata Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan.

Dalam pertemuan dengan para pejabat Kabinet seminggu kemudian, Presiden Rajapaksa mengakui peran pemerintahnya dalam ekonomi negara yang menurun.

Secara khusus, presiden mengatakan pemerintah seharusnya mendekati IMF lebih awal untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi utang luar negerinya yang sulit diatur dan bahwa mereka seharusnya menghindari larangan pupuk kimia impor yang dimaksudkan untuk melestarikan kepemilikan devisa Sri Lanka tetapi malah merugikan produksi pertaniannya.

"Selama dua setengah tahun terakhir kami memiliki tantangan besar. Pandemi Covid-19, serta beban utang, dan beberapa kesalahan dari pihak kami," kata Rajapaksa.

Sekarang, masa depan Sri Lanka terletak pada apakah perubahan pemerintah yang diusulkan presiden akan menenangkan oposisinya yang berkembang cukup lama untuk solusi yang akan datang dari IMF. Kepala keuangan Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, telah menyatakan bahwa kesepakatan yang diharapkan seperti itu masih bisa berbulan-bulan lagi.