Ahli Kesehatan: Korea Utara di Ambang Bencana Akibat COVID-19

Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara berada di ambang bencana COVID-19 kecuali tindakan cepat diambil untuk menyediakan vaksin dan perawatan obat, kata para ahli.

Ahli menyatakan hal tersebut karena jumlah orang yang dilaporkan jatuh sakit meningkat menjadi hampir 1,5 juta.

Negara yang terisolasi itu melaporkan kenaikan besar lainnya dalam kasus baru yang terus disebut sebagai "demam" pada Selasa kemarin.

Beberapa hari setelah Korea Utara mengakui telah mengidentifikasi infeksi COVID-19 untuk pertama kalinya sejak dimulainya pandemi global, demikian dikutip dari laman Guardian, Kamis (19/5/2022).

Korut mencatat 269.510 kasus tambahan dan enam kematian lagi, sehingga jumlah total yang tewas menjadi 56 sejak akhir bulan lalu.

Sekitar 1,48 juta orang telah terinfeksi virus sejak kasus pertama dilaporkan Kamis lalu dan setidaknya 663.910 orang dikarantina, menurut angka resmi. Wabah ini hampir pasti lebih besar dari penghitungan resmi, mengingat kurangnya tes dan sumber daya untuk memantau dan merawat orang sakit.

Wabah COVID-19 yang signifikan dapat memicu krisis kemanusiaan di Korea Utara, di mana ekonomi telah terpukul oleh penutupan perbatasannya yang dipaksakan oleh pandemi dengan China – mitra dagang utamanya – bencana alam, dan sanksi internasional selama bertahun-tahun yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap uji coba rudal balistik.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rezim itu dianggap tidak memvaksinasi penduduknya dan tidak memiliki akses ke obat antivirus yang telah digunakan untuk mengobati COVID-19 di negara lain.

Rumah sakitnya memiliki sedikit sumber daya perawatan intensif untuk mengobati kasus yang parah, dan kekurangan gizi yang meluas telah membuat populasi 26 juta lebih rentan terhadap penyakit serius.

“Kelihatannya sangat buruk,” kata Owen Miller, dosen studi Korea di School of Oriental and African Studies, London University.

“Mereka menghadapi penyebaran Omicron yang merajalela tanpa perlindungan dari vaksin.”

Tawaran bantuan dari luar sejauh ini disambut dengan diam. Sebaliknya, ada kekhawatiran bahwa pemimpin negara itu, Kim Jong-un, mungkin bersedia menerima sejumlah besar kasus dan kematian yang “dapat dikelola” untuk menghindari membuka negaranya terhadap pengawasan internasional.

Sejak melaporkan kasus pertamanya minggu lalu, mesin propaganda Korea Utara telah menggambarkan virus sebagai musuh yang dapat dikalahkan melalui penguncian, karantina, dan kewaspadaan yang lebih besar.

Kantor berita KCNA yang dikelola negara telah melaporkan pengiriman obat-obatan yang tidak ditentukan ke apotek oleh unit medis tentara, dan kampanye kesehatan masyarakat yang menyerukan pemakaian masker dan jarak sosial.

Tetapi tingkat pengujian jauh di bawah apa yang dibutuhkan untuk membentuk gambaran wabah yang akurat dan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi pasien dengan cepat. Beberapa pengamat berspekulasi bahwa pihak berwenang sengaja tidak melaporkan kasus untuk mengurangi tekanan pada Kim.

Korea Utara hanya melakukan 64.200 tes sejak awal pandemi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dibandingkan dengan 172 juta di negara tetangganya, Kores Selatan.

“Kami berbicara tentang tingkat kematian 0,1% untuk Omicron di Korea Selatan, tapi itu akan menjadi jauh lebih tinggi di Korea Utara, bahkan mungkin mencapai 1%, meskipun sulit untuk membuat prediksi yang akurat pada saat ini,” kata Jung Jae-hun, seorang profesor kedokteran pencegahan di Universitas Gachon.

Kim yang mengatakan wabah itu menyebabkan “kekacauan besar”, mendapati dirinya harus menyeimbangkan langkah-langkah kesehatan masyarakat dengan upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi yang hancur.

Seorang anggota partai yang berkuasa di provinsi Hamgyong Utara mengatakan, orang-orang masih akan bekerja dan pasar tetap buka, lapor Asia Press yang berbasis di Jepang. “Tidak ada larangan keluar rumah.” kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

“Orang-orang pergi ke pabrik dan ke tempat kerja mereka seperti biasa. Pihak berwenang tidak ingin pekerjaan terganggu. Orang-orang mendapatkan pemeriksaan ketika mereka pergi dan pulang kerja.”

Pejabat itu mengatakan, orang-orang lebih khawatir dikurung dan dicegah bekerja daripada tertular COVID-19. “Orang-orang khawatir tentang bagaimana bertahan hidup.”