HEADLINE: Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia Setelah 24 Tahun Menanti, Bawa Perubahan Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Pemilu Malaysia berujung buntu. Tak satu pun koalisi mampu mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Selama lima hari, Malaysia pun mengalami ketidakpastian politik.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah kemudian menggelar pertemuan dengan para penguasa Melayu pada Kamis (24/11/2022). Hasilnya, Raja menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri (PM) baru Malaysia.

Ia langsung dilantik pada sore harinya di Istana Negara Malaysia. Penantian Anwar Ibrahim selama 24 tahun untuk bisa menjadi PM Malaysia pun berakhir.

"Raja memutuskan untuk mengangkat seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut pemahamannya dapat mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat sebagai perdana menteri. Setelah melalui pandangan penguasa Melayu lainnya, raja telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk DS Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia," kata Istana Negara Malaysia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari SCMP.

"Raja mengingatkan semua pihak bahwa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Oleh karena itu… ulurkan tanganmu satu sama lain dan bersatu sebagai anggota Dewan Rakyat untuk masa depan bangsa kita tercinta."

Pada pemilihan yang digelar pada Sabtu 19 November, Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pakatan Harapan (PH) bersaing ketat dengan Ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan dukungan. Namun, hasil dari pemilihan umum ke-15 itu ternyata melahirkan kondisi parlemen gantung, karena tidak ada partai politik maupun koalisi yang berhasil mendapatkan kursi mayoritas lebih dari 50 persen dari 222 kursi di Parlemen.

Koalisi Pakatan Harapan memperoleh kursi terbanyak di parlemen yakni 76. Meskipun mendapat sokongan satu kursi dari Ikatan Demokratik Rakyat Malaysia (MUDA) yang dipimpin politikus muda Malaysia Syed Saddiq dan lima kursi dari Partai Tindakan Demokratik (DAP), koalisi yang mereka bentuk masih belum dapat memenuhi syarat membangun pemerintahan baru.

Sedangkan Koalisi Perikatan Harapan berada di posisi kedua, mendapatkan 51 kursi. Sementara, koalisi Barisan Nasional yang menjadikan Ismail Sabri Yaakob sebagai PM ke-9 Malaysia, hanya meraih 30 kursi.

Usai dilantik sebagai PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, "Amanah akan digalas dengan penuh tawaduk dan bertanggungjawab," seperti dilansir laman Facebook resminya.

"Tugas berat ini akan saya pikul berpandukan kehendak dan nurani rakyat bersama tim."

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun menjadi Kepala Negara pertama yang mengucapkan selamat ke Anwar Ibrahim telah menjadi PM Malaysia. Dalam laman Instagram resminya, Anwar mengunggah momen saat Jokowi meneleponnya untuk mengucapkan selamat.

"Terima kasih Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo yang menjadi kepala negara pertama yang menghubungi saya mengucapkan tahniah," ungkap Anwar.

"Saya tegaskan Indonesia merupakan sahabat sejati Malaysia dan saya mengharapkan hubungan dagang dan bisnis, investasi, budaya dan isu pekerja dapat dipertingkatkan. Persahabatan kedua-dua semestinya diperkukuh."

Dalam video yang diunggahnya, terdengar suara Jokowi dari balik telepon menyatakan, "Pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia."

Menurut Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung Teuku Rezasyah, Anwar Ibrahim merupakan pilihan terakhir yang terbaik untuk menjabat sebagai perdana menteri Malaysia. 

"Anwar Ibrahim merupakan pilihan terbaik dan sekaligus juga pilihan terakhir yang paling tepat memimpin Malaysia di saat kritis ini. Dalam hal ini, Yang Dipertuan Agung Malaysia, partai pemenang pemilu, dan juga masyarakat luas di Malaysia sadar, jika pilihan ini juga menanggung risiko," ujar Rezasyah kepada Liputan6.com, Kamis (24/11/2022).

Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, Anwar dinilai memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, ia perlu memulihkan kembali nama baiknya yang pernah dipenjara atas tuduhan korupsi dan asusila. "Karena itu, Anwar akan membutuhkan waktu untuk meyakinkan banyak pihak di dalam negeri Malaysia, siapa dirinya yang sebenarnya." 

Kemudian, lanjut Rezasyah, tantangan lainnya adalah umur Anwar Ibrahim yang tak lagi dalam usia produktif.

"Kedua adalah usianya yang 75 tahun. Walaupun berintelijensia tinggi, dan berbekal pengalaman sebagai Wakil Perdana Menteri di masa Mahathir Mohamad, Anwar sangat membutuhkan dukungan dari berbagai kekuatan dalam Pakatan, yang berpotensi menggerogotinya kelak," kata Rezasyah.

Lebih lanjut, Rezasyah juga menilai Anwar Ibrahim akan membawa perubahan pada pemerintahannya dengan komposisi Menteri yang tak biasa. 

"Ketiga adalah komposisi Menteri dalam pemerintahan Malaysia di bawah Anwar yang akan unik. Karena akan sedikit mengurangi komposisi etnis Melayu, namun menambahkan jumlah menteri dari latar belakang China dan India," sambungnya. 

Selain itu, menurut Rezasyah, Anwar Ibrahim juga bakal membuat wajah baru Malaysia yang lebih demokratis. "Dalam hal ini, membangun sebuah Malaysia yang bukan saja semakin demokratis, namun juga mampu menegakkan ekonomi, yang tak sempat dijalankannya akibat lama tersingkir dari panggung politik nasional," ujarnya. 

Rezasyah juga menilai hubungan antara Malaysia dan Indonesia akan berjalan seperti biasa. Bahkan, ia memperkirakan bahwa Indonesia akan jadi negara pertama yang dikunjunginya. 

"Mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya, diperkirakan Anwar akan fokus pada percepatan bidang kerjasama yang sudah kokoh. Dalam hal ini, akselerasi pembangunan pesisir Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT)," ungkap Rezasyah.

Terpisah, Pakar Politik Asia Tenggara Bridget Welsh menilai Anwar Ibrahim sebagai sosok globalis yang dapat meyakinkan investor internasional masuk ke Malaysia. "Dia harus berkompromi dengan pihak lain di pemerintahan yang berarti proses reformasi akan menjadi lebih inklusif," kata Bridget Welsh, dikutip dari ABC.

"Anwar telah dilihat sebagai pembangun jembatan lintas komunitas. Pada saat yang sama ia menawarkan bantuan yang meyakinkan untuk tantangan yang akan dihadapi Malaysia," imbuhnya.

Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri Malaysia setelah menanti 24 tahun sejak 1998. Dalam perjalanan politiknya, Anwar Ibrahim pernah dikhianati seniornya sendiri hingga dijebloskan penjara. 

Pada pemilu Malaysia 2022, koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim mendapatkan suara tertinggi, namun belum meraih 112 suara mayoritas di parlemen. 

Selama berhari-hari, tidak jelas siapa yang akan menjadi pemimpin Malaysia. Mahathir Mohamad kalah besar di pemilu ini. Mantan PM Muhyiddin Yassin yang juga unggul berusaha membangun koalisi agar menjadi mayoritas.

Raja Malaysia akhirnya memutuskan bahwa Anwar Ibrahim yang menjadi perdana menteri. Media-media negeri jiran lantas mengabarkan bahwa Anwar Ibrahim sah akan menjadi pemimpin selanjutnya.

Karier politik Anwar Ibrahim sudah bersinar sejak awal 1990-an ketika usianya masih 40-an. Ia terpilih sebagai deputi pemimpin partai UMNO, sehingga ia diangkat menjadi wakil perdana menteri untuk Mahathir Mohamad. 

Hubungan kedua sangat dekat, bahkan disebut sebagai "bapak-anak". Tetapi si bapak malah memecat anaknya sendiri dari kabinet pada 1998. 

Setelahnya Anwar Ibrahim juga dituduh melakukan sodomi. Hubungan sesama jenis ilegal di Malaysia, sehingga tuduhan itu membuat Anwar masuk penjara. Mahathir pun terus berkuasa hingga 2003. 

Anwar sempat keluar penjara di awal 2000-an, namun dipenjarakan lagi pada 2008 setelah rekannya bernama Saiful Bukhari Azlan mengaku disodomi Anwar Ibrahim.

Media Australia, Sydney Morning Herald, menyebut tudingan itu adalah aksi tipu daya politik. Mahathir disebut ingin menyingkirkan Anwar Ibrahim saja.

"Ia (Mahathir) membuat Anwar ditangkap dan digugat dengan sodomi. Sebuah kejahatan mengagetkan di negara mayoritas Muslim konservatif tersebut," tulis media Australia itu pada 2010.

"Cabang Khusus kepolisian mengatur barang bukti dan memaksa para saksi mata. Anwar datang dari sel di kantor polisi untuk hadir di pengadilan dengan wajah babak belur, kemudian diketahui luka itu karena kepala polisi memukulinya," jelas Sydney Morning Herald.

Istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah, memimpin Partai Keadilan Rakyat ketika suaminya dipenjara. Ia ikut menjadi oposisi melawan Najib Razak.

Ketika Najib berkuasa, Wan Azizah berkoalisi dengan Mahathir Mohamad. Mereka berkoalisi dalam Pakatan Harapan dengan Wan Azizah menjadi wakil perdana menteri pada 2018. 

Di balik aliansi Wan Azizah-Mahathir, ada janji politik bahwa Mahathir akan melepas jabatannya untuk Anwar Ibrahimm yang bebas pada 2018. 

Namun, janji tinggal janji. Mahathir lanjut berkuasa hingga akhirnya ia dikhianati Muhyiddin Yassin pada 2020.

Pada Pemilu 2022, Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, dan Anwar Ibrahim sama-sama maju. 

Hasilnya, Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim meraih lebih dari 76 kursi. Setelahnya, ada Muhyiddin Yassin yang meraih 51 kursi bersama Perserikatan Nasional. 

Muhyiddin berasal dari partai BERSATU. Di partai itu ada penuduh sodomi Anwar Ibrahim, yakni Saiful Bukhari. 

Upaya Muhyiddin melobi-lobi koalisi mayoritas kandas setelah ia tak kunjung mendapat angka yang dibutuhkan. Anwar Ibrahim akhirnya menang setelah mendapat dukungan dari koalisi Barisan Nasional yang memiliki 30 kursi.

Sementara, Mahathir kalah besar. Koalisinya tidak satu pun memenangkan kursi di parlemen. Perjalanan politisi berusia 97 tahun itu kandas.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah menunjuk ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri (PM), mengakhiri hari-hari ketidakpastian menyusul hasil pemilihan 19 November 2022 yang memunculkan parlemen gantung.

Dilansir Britannica, Kamis (24/11/2022), pria kelahiran 10 Agustus 1947 ini memegang banyak jabatan pemerintahan pada akhir abad ke-20 sebelum dipenjara karena tuduhan korupsi pada 1999. Setelah dibebaskan dari penjara, Anwar memainkan peran kunci dalam redistribusi kekuasaan di badan legislatif Malaysia. Namun, karir politiknya kembali terhenti ketika ia divonis kasus sodomi pada 2014 dan dipenjara hingga 2018.

Anwar memulai karir politiknya pada akhir 1960-an di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, di mana ia dikenal sebagai pemimpin mahasiswa Islam. Pada 1971 ia mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia, menjabat sebagai presidennya hingga 1982.

Terlepas dari kritiknya terhadap koalisi Front Nasional (Barisan Nasional; BN) yang berkuasa dan komponennya yang paling kuat, United Malays National Organization (UMNO), Anwar pada 1982 menerima undangan dari perdana menteri saat itu Mahathir bin Mohamad untuk bergabung dengan UMNO dan pemerintahannya.

Karir politik Anwar Ibrahim melaju pesat. Ia menjabat sebagai menteri kebudayaan, pemuda, dan olahraga (1983), pertanian (1984), dan pendidikan (1986–91) sebelum diangkat menjadi menteri keuangan (1991–98) dan wakil perdana menteri (1993–98).

Memimpin kemakmuran ekonomi Malaysia yang luar biasa selama 1990-an, Anwar mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya di seluruh dunia. Namun, selama krisis keuangan Asia pada 1997, dia berselisih dengan Mahathir atas penerapan langkah-langkah pemulihan ekonomi. 

Anwar diberhentikan pada 1998, dan pada 1999 dia dipenjara atas tuduhan korupsi, yang kemudian ditambah dengan tuduhan sodomi—tindak pidana menurut hukum Malaysia.

Mahathir digantikan sebagai perdana menteri oleh Abdullah Ahmad Badawi pada 2003, dan pada 2004 Pengadilan Tinggi Malaysia membatalkan hukuman sodomi Anwar, dengan alasan kurangnya bukti. 

Anwar kemudian memegang jabatan dosen di Universitas Oxford; Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland; dan Universitas Georgetown di Washington DC.

Pada 2007, dengan stagnasi pemerintahan Abdullah di tengah skandal dan gejolak sosial dan ekonomi, oposisi negara yang berbeda secara historis berkumpul di sekitar reformis Anwar. Awal 2008 Anwar mengambil alih kepemimpinan de facto dari koalisi oposisi tiga partai, the Aliansi Rakyat (Pakatan Rakyat; PR), terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Pan-Malaysia (Parti Islam SeMalaysia; Pas), dan Partai Aksi Demokratik (DAP).

Sebelum pemilihan umum untuk majelis rendah parlemen Malaysia pada Maret 2008, Anwar, meskipun dilarang mencari jabatan politik sampai April, aktif berkampanye atas nama PR.

Pesan koalisi tentang kesetaraan etnis, toleransi beragama, dan pasar terbuka—cita-cita reformis yang telah lama dianut oleh Anwar—mendapatkan dukungan yang cukup untuk mematahkan mayoritas dua pertiga BN yang berkuasa di parlemen, yang sebelumnya hanya dipatahkan sekali sejak Malaysia memperoleh kemerdekaan pada 1957.

Rintangan lain menghalangi kiprah politik Anwar, namun, ketika, tak lama sebelum pemilu 2008, tuduhan sodomi baru diajukan terhadapnya. Dia akhirnya dibebaskan dari tuduhan tersebut pada awal tahun 2012 setelah diadili selama dua tahun.

Anwar dan PR berharap bisa memperbaiki hasil pemilu 2008 oposisi di pemilu parlemen 2013. Meskipun PR menjaring beberapa kursi lagi dalam pemungutan suara yang diadakan pada awal Mei, BN mempertahankan mayoritas sederhana di majelis rendah.

Sesaat sebelum pemilu 2014 di Selangornegara bagian, di mana Anwar diharapkan menjadi menteri utama, pengadilan banding membatalkan pembebasannya tahun 2012, dan dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Pada tahun 2015, Pengadilan Federal Malaysia menguatkan vonis dan hukuman tersebut.

Anwar membantah tuduhan itu, dan balik menuduh adanya "konspirasi politik."

Anwar Ibrahim dinyatakan bersalah atas empat tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Rabu 14 April 1999 - sebuah keputusan yang dapat memicu demonstrasi jalanan massal. Anwar didakwa pada September 1998 dan diadili pada November dalam pertarungan hukum kontroversial yang memecah belah bangsa.

"Saya telah dijatuhi hukuman yang sangat menjijikkan," kata Anwar kala itu dalam sebuah pernyataan yang dibacakannya di Pengadilan Tinggi ibu kota setelah dia dinyatakan bersalah seperti dikutip dari CNN.

Anwar dijatuhi hukuman enam tahun untuk masing-masing dari empat dakwaan. Hukuman itu dijalankan bersamaan, menurut salah satu pengacara Anwar, Pawancheek Merican.

"Ini belum berakhir," kata pengacara itu.

Masing-masing dakwaan membawa maksimum 14 tahun penjara dan denda 20.000 ringgit ($5.000). Keyakinan itu melarang Anwar kembali ke politik setidaknya selama lima tahun setelah dibebaskan.

"Ini benar-benar aib. Interpretasi korupsi yang menggelikan, bahkan memuakkan ketika orang mempertimbangkan bagaimana di Malaysia miliaran ringgit uang rakyat dihamburkan oleh para pemimpinnya untuk menyelamatkan anak-anak dan kroni mereka," kata Anwar.

"Tuduhan itu adalah bagian dari konspirasi politik untuk menghancurkan saya dan memastikan (Perdana Menteri) Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad terus memegang kekuasaan dengan cara apa pun, bahkan jika itu berarti mengorbankan sedikit pun yang tersisa dari integritas peradilan," imbuh Anwar.

Selama persidangan yang berlangsung lima setengah bulan, hakim melarang Anwar berargumen bahwa dia adalah korban konspirasi yang dipimpin oleh Mahathir dan rekan-rekan politiknya. "Mereka telah menjadikan keserakahan dan perilaku tidak etis sebagai domain pribadi mereka, menjadikan diri mereka di atas hukum," kata Anwar.

"Sejak awal, saya tidak memiliki harapan apapun bahwa saya akan diadili secara adil. Saya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan."

Anwar dihukum karena memerintahkan polisi pada tahun 1997 untuk mendapatkan pencabutan tuduhan dari dua orang yang menuduhnya melakukan kejahatan seksual.

Setelah memecat mantan wakilnya pada bulan September, Mahathir menyebut Anwar tidak layak secara moral. Anwar lalu mengatakan Mahathir memberinya ultimatum pada September 1998 untuk mengundurkan diri dari Kabinet atau didakwa melakukan kejahatan.

"Itu ultimatum yang diberikan perdana menteri pada pagi hari 2 September 1998. Bukankah ini korupsi? Perdana menteri menggunakan peradilan sebagai alat untuk menekan politik," kata Anwar.

"Semua instrumen pemerintahan termasuk kantor kejaksaan, polisi dan bahkan peradilan berada di bawah jempol perdana menteri."