China Umumkan Pelonggaran Pembatasan COVID-19 Nasional, Lockdown-Tes PCR Dikurangi

Liputan6.com, Beijing - China pada Rabu (7 Desember 2022) mengumumkan pelonggaran nasional dari pembatasan garis keras COVID-19. Aturan yang telah memukul negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu dan memicu protes yang jarang terjadi terhadap Partai Komunis yang berkuasa.

Menurut laporan yang dikutip dari Channel News Asia, Rabu (7/12/2022), aturan baru tersebut merupakan pelonggaran besar dari kebijakan nol-COVID khas Presiden Xi Jinping, tiga tahun setelah pandemi dan lama -- setelah seluruh dunia sebagian besar belajar untuk hidup dengan Virus Corona.

Namun, dengan tingkat vaksinasi yang tetap rendah di kalangan lansia China dan sistem kesehatan yang masih dianggap tidak siap menghadapi gelombang infeksi, Xi belum sepenuhnya meninggalkan pembatasan perjalanan dan pengujian COVID-19.

Di bawah pedoman baru yang diumumkan oleh Komisi Kesehatan Nasional China, frekuensi dan ruang lingkup pengujian PCR - yang telah lama menjadi andalan kehidupan yang membosankan dalam kebijakan nol-COVID China - akan dikurangi.

Lockdown - sumber utama kemarahan publik - juga akan dibatasi sekecil mungkin, dan pihak berwenang diwajibkan untuk membebaskan area yang tidak menunjukkan kasus positif COVID-19 setelah lima hari.

Orang dengan infeksi COVID-19 yang tidak parah dapat melakukan isolasi di rumah alih-alih fasilitas pemerintah terpusat.

Dan orang tidak lagi diharuskan menunjukkan kode kesehatan hijau di ponsel mereka untuk memasuki gedung dan ruang publik, kecuali untuk "panti jompo, institusi medis, taman kanak-kanak, sekolah menengah dan atas".

"China juga akan mempercepat vaksinasi lansia," kata komisi kesehatan, yang telah lama dianggap sebagai hambatan utama untuk relaksasi kebijakan nol-COVID.

Sampai baru-baru ini, Xi dan aparat propaganda China memuji nol-COVID sebagai kemenangan pemerintahan komunis yang membuat kematian tetap rendah dibandingkan dengan negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat.

Tetapi demonstrasi yang jarang terjadi menentang strategi tersebut pecah di seluruh China akhir bulan lalu, dengan orang-orang mencerca pembatasan tersebut.

Protes meluas menjadi seruan untuk lebih banyak kebebasan politik, dengan beberapa bahkan menyerukan Xi untuk mengundurkan diri, berubah menjadi penentangan paling luas terhadap pemerintahan komunis sejak pemberontakan demokrasi 1989 yang dihancurkan militer.

Sementara itu, aliran data menunjukkan dampak masif dari kebijakan nol-COVID pada ekonomi China yang berdampak pada dunia.

Pemerintah merilis data sebelum pengumuman hari Rabu yang menyatakan impor pada bulan November telah turun 10,6 persen tahun-ke-tahun, penurunan terbesar sejak Mei 2020.

Ekspor turun 8,7 persen dibandingkan periode yang sama.

Pihak berwenang dengan cepat menindak demonstrasi, mengirim pasukan keamanan ke jalan-jalan dan mengerahkan sistem pengawasan berteknologi tinggi terhadap pengunjuk rasa.

Namun, mereka juga mulai melonggarkan pembatasan, dengan beberapa kota di China secara tentatif membatalkan pengujian massal dan membatasi pergerakan.

Dan setelah didominasi oleh liputan tentang bahaya virus dan adegan kekacauan pandemi di luar negeri, media milik pemerintah China secara dramatis mengubah nadanya untuk mendukung menjauh dari nol-COVID.

Ada tanda-tanda kelegaan segera di China setelah pengumuman hari Rabu.

"Sudah waktunya untuk membuka, sudah tiga tahun, kita harus membuka sepenuhnya," kata seorang warga Beijing yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada AFP.

"Orang perlu bekerja dan makan, Anda tidak bisa hanya menyuruh orang untuk tidak meninggalkan rumah mereka lagi," tambah mereka.

"Jika orang khawatir sekarang, mereka harus tinggal di rumah dan menghindari keluar, orang lain perlu bekerja dan melanjutkan hidup."

Pencarian di aplikasi perjalanan terbesar di negara itu, Ctrip, untuk tiket penerbangan menjelang Tahun Baru Imlek bulan depan mencapai rekor tertinggi tiga tahun, outlet media milik pemerintah The Paper melaporkan.

Analis di perusahaan Jepang Nomura mengatakan mereka memproyeksikan PDB China akan pulih tahun depan setelah relaksasi.

Namun, mereka memperingatkan, China "tampaknya tidak siap menghadapi gelombang besar infeksi COVID-19".

"Mungkin harus membayar penundaannya untuk merangkul pendekatan 'hidup dengan COVID-19'," kata mereka melalui email.