Misteri Sosok Jenderal yang Akan Jokowi Kirim ke Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI mengungkap bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lengkap terkait wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengirim jenderal ke Myanmar. Rencana itu dicetuskan Jokowi untuk membantu situasi di Myanmar.

Namun, isu itu tidak dijadikan sorotan di pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 3-4 Februari 2023 yang baru selesai digelar di Jakarta. 

Pejabat tinggi Kemlu RI berkata masih belum tahu siapa nama jenderal tersebut, atau apakah jenderal yang akan dikirim adalah purnawirawan atau bukan. Staf Khusus Menlu RI, Ngurah Swajaya, berjanji akan mengungkap nama jenderal tersebut apabila sudah ada informasi lengkap. 

"Terkait nama, saya jujur saja belum ini lagi ... when the time comes you will know," ujar Ngurah Swajaya saat konferensi pers di Sekretariat ASEAN, Sabtu (4/2/2023).

Ketika ditanya apakah jenderal itu akan bertugas terpisah dengan Office of the Special Envoy, Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa kantor utusan khusus tersebut akan tetap memiliki wewenang utama. 

"Semua akan berada di kantor Office of the Special Envoy," tegasnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto Suryodipuro turut membantah bahwa ASEAN tidak kompak. ASEAN ia sebut "united" terkait cara menyelesaikan masalah-masalah di Myanmar, serta mendukung kantor utusan khusus yang dikoordinasikan oleh Indonesia.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa para menlu ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk bersama-sama menerapkan Five-Point of Consensus (5PC). 

"Pada isu Myanmar, menteri-menteri luar ASEAN menegaskan pendekatan bersatu dalam mengimplementasi 5PC," ucap Menlu RI Retno Marsudi.

Pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberikan pujian kepada usaha ASEAN dalam membantu situasi di Myanmar. Five-Point Consensus (Konsensus Lima Poin) yang selama ini belum efektif juga diberikan pujian oleh AS.

Pihak AS pun mengaku siap membantu ASEAN, terutama Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023, untuk mencari solusi atas isu Myanmar yang hingga kini negara itu masih dikuasai militer. 

 "Kami berkomunikasi terus-menerus dengan para kolega kami di ASEAN tentang pendekatan kolektif mereka pada krisis ini. Kami secara tegas mendukung Five-Point Consensus, dan kami sangat menanti untuk bekerja dengan Indonesia sebagai ketua di ASEAN tahun ini," ujar Konselor Kemlu AS Derek Chollet dalam media briefing melalui telepon, Rabu (2/1).

Lebih lanjut, Chollet turut mengapresiasi langkah ASEAN yang tidak melibatkan Myanmar dalam level politik dalam ASEAN 2023. AS berkata langkah itu juga patut dipuji.

"Saya pikir ASEAN pantas mendapat banyak pujian karena mengutamakan pendirian yang sangat prinsipil dan kuat untuk memastikan bahwa Myanmar tidak diwakili pada level politik di pertemuan level senior. Saya tahu itu bukan konsensus yang mudah untuk dipegang, tetapi ASEAN terus memegangnya, dan saya percaya ASEAN pantas dipuji karena melakukan hal tersebut," lanjut Chollet.

Hal lain yang disorot Chollet adalah hubungan AS-ASEAN yang semakin mesra dalam dua tahun terakhir. AS juga disebut siap bekerja dengan ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mencari jalan keluar di krisis Myanmar. 

Chollet juga mengingatkan bahwa AS telah memberikan sanksi berat ke junta militer Myanmar, sehingga berdampak ke ekonomi, serta menyulitkan junta militer mendapat senjata.

"Kami pikir sangat penting untuk mencoba memastikan bahwa junta memiliki cara yang lebih sedikit untuk mendapatkan persenjataan, meraih untung, atau meraih legitimasi," tegas Chollet.

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyorot isu Myanmar usai acara peresmian dimulainya Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023. Hingga kini, situasi politik di Myanmar masih dikendalikan junta militer yang tidak demokratis.

Menlu Retno berkata ASEAN akan terus mengandalkan Five-Point of Consensus atau 5 Poin Konsensus (yang disepakati para pemimpin negara ASEAN, termasuk junta Myanmar, pada 2021) untuk membantu Myanmar, meski junta militer tidak mematuhinya. Menlu juga berkata hanya Myanmar yang bisa membantu diri mereka sendiri. 

"Jadi kita ingin implementasi Five-Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri," ujar Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Minggu (29/1).

Lebih lanjut, Menlu Retno berkata ASEAN siap membantu sebagai keluarga, akan tetapi ASEAN hanya akan membantu lewat Five-Point of Consensus, walau belum ada kemajuan.

"Sejarah Myanmar sangat kompleks. Tapi kita sebagai keluarga kita siap bantu. Dan kita selalu sampaikan message ke junta militer bahwa implementasi Five-Point of Consensus adalah pendekatan ASEAN. Satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar. Unfortunately, sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan," ujar Menlu Retno. 

Myanmar tetap diundang di acara ASEAN 2023, namun Menlu Retno berkata kehadiran mereka bersifat non-political level.

Ketika ditanya apakah isu Myanmar akan menjadi prioritas di keketuaan ASEAN 2023, Menlu Retno menegaskan tidak ingin isu negara itu menyandera agenda ASEAN tahun ini. Fokus tahun ini adalah membangun komunitas ASEAN. 

"Tentunya kewajiban kita adalah juga membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian meng-hostage semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus," kata Menlu Retno.

Kemlu RI berharap indikator keberhasilan Indonesia sebagai ketua ASEAN tidak hanya diukur dari isu Myanmar saja. 

"Tentunya harus sedari awal dipahami oleh masyarakat ASEAN pada umumnya, kita tidak mau setahun berjalan keketuaan kita, indikator pelaksanaan kita hanya pada isu Myanmar," ujar Teuku Faizasyah, Jubir Kementerian Luar Negeri usai acara PPTM, Rabu (11/1). 

Sebagai latar belakang, tema keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

"Dari dua frase tersebut, menjadi arah kerja yang kita lakukan, memastikan ASEAN tetap memiliki peranannya sebagai ASEAN Matters apakah dalam isu ekonomi, tadi disebutkan juga masalah politik dan lainnya," ujar Fauzasyah lagi. 

Faizasyah juga mengatakan bahwa Epicentrum of Growth berarti kemajuan ekonomi ASEAN harus terus dijaga dan para negara ASEAN berkontribusi bagi semua kemajuan di kawasan.

"Tadi Bu Menlu juga merujuk kepada berbagai indikator ekonomi anyg tetap menempatkan sebagai satu satunya pusat pertumbuhan ekonomi dunia," sambungnya lagi.