Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Putin Tanda Tangani UU Penangguhan Perjanjian Kontrol Nuklir Antara Rusia dan AS

UU yang mengesahkan penangguhan partisipasi Rusia dalam perjanjian kontrol nuklir New START berlaku segera setelah penandatanganannya pada Selasa (28/2/2023).

oleh Khairisa Ferida diperbarui 01 Mar 2023, 08:28 WIB

Diterbitkan 01 Mar 2023, 08:28 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin (Dok. AFP)

Liputan6.com, Moskow - Presiden Vladimir Putin pada Selasa (28/2/2023), menandatangani undang-undang yang secara resmi menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian kontrol nuklir dengan Amerika Serikat (AS), New START.

Putin dalam pidato kenegaraannya pekan lalu mengatakan, pihaknya tidak dapat menerima inspeksi AS atas situs nuklirnya di bawah perjanjian tersebut pada saat Washington dan NATO secara terbuka menyatakan kekalahan Rusia di Ukraina merupakan tujuan mereka.

Kedua majelis di parlemen dengan cepat meratifikasi RUU penangguhan partisipasi Rusia dalam pakta New START sebelum akhirnya Putin menandatanganinya menjadi undang-undang yang segera berlaku pada Selasa. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa terserah pada presiden apakah Rusia akan kembali sepenuhnya pada perjanjian tersebut. Demikian seperti dilansir AP, Rabu (1/3).

Dalam pidatonya, Putin telah menggarisbawahi bahwa Rusia tidak menarik diri dari perjanjian New START.

Kementerian Luar Negeri Rusia pun menegaskan, pihaknya akan tetap menghormati batasan senjata nuklir yang ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut dan terus menginformasikan kepada AS soal uji coba rudal balistik.

AS: Rusia Tidak Bertanggung Jawab

Foto yang diambil pada 10 Maret 2011 antara Joe Biden yang waktu itu menjabat sebagai Wapres AS dan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia. (AP Photo)

Pada Senin (27/2), seorang pejabat AS mengkritik keras Rusia karena menangguhkan partisipasinya dalam New START. Namun, dia menekankan bahwa Washington akan mencoba bekerja sama dengan Moskow untuk melanjutkan implementasi perjanjian tersebut.

"Rusia sekali lagi menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan kekuatan nuklir yang bertanggung jawab," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata Bonnie Jenkins dalam sesi Konferensi Perlucutan Senjata, forum internasional yang berafiliasi dengan PBB.

Jenkins mengungkapkan bahwa AS belum sepenuhnya menilai konsekuensi dari tindakan penangguhan Rusia.

"Kami tidak melihat bukti apa pun bahwa Rusia tidak patuh. Kami tetap siap bekerja secara tegas dengan Rusia untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian New START," tambahnya.

Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), New START adalah perjanjian antara Rusia dan AS tentang langkah-langkah pengurangan dan pembatasan lebih lanjut senjata ofensif strategis yang mulai berlaku pada 5 Februari 2011. Pada 2021, pakta itu diperpanjang hingga 4 Februari 2026.

Perjanjian New START membatasi Rusia dan AS untuk mengerahkan tidak lebih dari 700 rudal balistik antarbenua (ICBM), 1.550 hulu ledak nuklir, dan 800 peluncur ICBM.

New START juga mencakup inspeksi menyeluruh di tempat untuk memverifikasi kepatuhan masing-masing pihak.

Pandemi COVID-19 membuat inspeksi terhenti sejak tahun 2020. Diskusi untuk melanjutkannya seharusnya dilakukan pada November 2022.

Lanjutkan Membaca ↓