Filipina Siap Gantikan Myanmar Sebagai Ketua ASEAN 2026

Liputan6.com, Jakarta - Para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Filipina akan menggantikan Myanmar sebagai ketua ASEAN 2026. Keputusan tersebut diambil di tengah krisis Myanmar, yang belum mencapai titik terang. 

Filipina sendiri menyambut baik keputusan tersebut. 

"Dengan senang hati saya mengumumkan bahwa Filipina siap untuk memimpin ASEAN pada tahun 2026," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.  dalam pidatonya pada sesi pembukaan KTT ke-43 ASEAN, Selasa (5/9/2023), seperti dikutip dari Rappler. 

Kabar soal Filipina mengambilalih keketuaan ASEAN 2026 dari Myanmar kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Menlu Retno mengatakan bahwa hal tersebut sudah diputuskan secara resmi oleh para pemimpin ASEAN. 

"Kan semuanya harus dipastikan dari sekarang dan kita sudah memastikan bahwa chairmanship 2026 akan dipegang oleh Filipina," ujar Menlu Retno di sela-sela rangkaian pertemuan KTT ASEAN 2023. 

Keputusan para pemimpin ASEAN dapat diartikan sebagai bentuk penegasan kepada junta militer Myanmar. 

"Ini kan keputusan penting mereka nggak boleh ikut KTT dan AMM (ASEAN Ministerial Meeting). Kedua, ada keputusan yang seharusnya mereka jadi ketua, sekarang jadi Filipina," ujar Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya. 

Ngurah menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya keputusan ini maka penting bagi Filipina untuk mempersiapkan diri sebagai ketua ASEAN 2026. Menurut Ngurah, keputusan ini belum diinfokan ke junta militer Myanmar. 

"Karena kan baru diputuskan tadi, baru selesa," tambahnya. 

Mengenai krisis Myanmar, isu yang menjadi salah satu fokus dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Menlu Retno mengakui belum ada kemajuan signifikan. 

"Semua memahami situasi yang sangat pelik, complicated, dan tidak mudah untuk diselesaikan dan semua pemimpin tadi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia," kata Menlu Retno.

Meski demikian, Menlu Retno menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus (5 Point of Consensus/5PC) akan tetap menjadi rujukan utama penyelesaian krisis Myanmar.

Adapun Lima Poin Konsensus yang dimaksud adalah:

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya;
2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat;
3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN;
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre;
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.