Soal Lonjakan Pengungsi Rohingya ke Indonesia, Menlu Retno: Akar Masalahnya Harus Diselesaikan

Liputan6.com, Jenewa - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mendorong penyelesaian krisis Myanmar dan menyinggung soal lonjakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Global Refugee Forum (GRF) yang dihadiri lebih dari 140 negara di Jenewa, Swiss, pada Rabu (13/12/2023).

Menlu Retno menyatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi sangat penting khususnya saat Indonesia menghadapi tantangan atas masuknya para pengungsi Rohingya.

"Dalam GRF, saya menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia tengah menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar dan salah satu penyebabnya adalah perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu akar masalahnya harus kita selesaikan," tutur Menlu Retno dalam pernyataan pers yang dilansir Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (15/12).

"Saya ingatkan bahwa kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang dan konflik, serta menghormati hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional."

Di Myanmar, sebut Menlu Retno, kekerasan terus terjadi, sehingga memaksa etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka.

"Karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka," tutur Menlu Retno.

Selain itu, di dalam Forum GRF, Menlu Retno juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia atau TPPO termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia.

"Adanya TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi. Saya jelaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional," ungkap Menlu Retno.

Bagaimanapun, tegas Menlu Retno, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat, baik di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO.

Menlu Retno menambahkan bahwa dalam forum tersebut dirinya turut menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan UNODC, UNHCR, dan IOM.

"Selain itu, saya juga menekankan kewajiban menerima resettlement bagi negara pihak Konvensi Pengungsi. Saya sampaikan proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lamban," tutur Menlu Retno.

"Banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi."

Sebagai penutup pertemuan GRF, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia akan terus memperkuat komitmennya, khususnya melalui kerja sama dalam kerangka Bali Process - forum kerja sama dan konsultasi bagi penanganan tindak pidana people smuggling, trafficking in persons dan tindak pidana terkait lainnya antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan.