Panglima Militer Pakistan Serukan Persatuan Saat Para Mantan PM Klaim Menang Pemilu 2024

Liputan6.com, Islamabad - Panglima militer Pakistan mendesak negaranya meninggalkan anarki dan polarisasi ketika dua mantan perdana menteri (PM) mengklaim kemenangan pemilu 2024. Pemungutan suara sendiri berlangsung pada 8 Februari.

Kandidat-kandidat independen yang didukung mantan PM Imran Khan yang dipenjara dilaporkan memenangkan kursi terbanyak. Namun Nawaz Sharif, mantan PM lainnya yang mendapat dukungan militer, mendesak pihak lain bergabung dengannya dalam koalisi.

Dengan hasil yang belum jelas, Jenderal Asim Munir meminta semua pihak menunjukkan kedewasaan dan persatuan, dengan mengatakan politik polarisasi tidak cocok untuk negara progresif berpenduduk 250 juta jiwa.

"Pemilu bukanlah kompetisi menang dan kalah yang bersifat zero-sum, melainkan latihan untuk menetapkan amanah rakyat," kata Jenderal Munir, seperti dilansir BBC, Senin (12/2).

Empat belas kursi Majelis Nasional belum ditentukan – semuanya di Provinsi Balochistan yang luas dan berpenduduk sedikit – namun baik Khan maupun Sharif mengklaim menang.

Khan merilis pesan video yang dibuat dengan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, yang isinya menolak klaim saingannya dan menyerukan para pendukungnya merayakan kemenangan. Khan dipenjara atas tuduhan membocorkan rahasia negara, korupsi, dan pernikahan tidak sah serta Partai PTI-nya dilarang ikut serta dalam pemilu.

Menurut organisasi nirlaba, Jaringan Pemilu yang Bebas dan Adil, sekitar 100 kandidat yang menang adalah kandidat independen dan semuanya, kecuali delapan, didukung oleh PTI.

Pada Sabtu (11/2), Ketua PTI Gohar Ali Khan mengatakan partainya akan mencoba membentuk pemerintahan dan akan mulai melakukan protes jika hasil pemilu resmi belum diumumkan.

Partai PML-N yang dipimpin Sharif memenangkan 73 kursi dan dia mengakui bahwa dia tidak mempunyai jumlah kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendirian, namun bersikeras bahwa dia bisa menyingkirkan negara itu dari masa-masa sulit dengan memimpin koalisi.

PPP yang dipimpin Bilawal Bhutto Zardari, putra mantan PM Benazir Bhutto yang dibunuh, mendapat 54 kursi dan sisanya – jumlah kursi terbesar – dimenangkan oleh partai-partai kecil dan independen.

Namun, mungkin perlu waktu lama sebelum siapa pun dapat mengklaim kemenangan, meskipun partai Sharif telah memulai pembicaraan dengan partai lain.

"Akibatnya, Pakistan menghadapi ketidakstabilan politik yang berkepanjangan," kata Farzana Shaikh dari Chatham House.

Dia mengungkapkan kepada BBC bahwa sosok-sosok independen yang memiliki hubungan dengan Khan tidak mungkin diizinkan untuk membentuk pemerintahan. Sementara itu, banyak orang khawatir akan koalisi yang lemah dan tidak stabil jika terjalin ikatan antara Sharif dan PPP.

Shaikh menuturkan pula pemilu menunjukkan meningkatnya ketidaksukaan terhadap peran sentral militer dalam kehidupan politik.

"Jutaan orang memilih untuk menentang apa yang diyakini banyak orang sebagai hasil yang diinginkan oleh militer Pakistan yang tidak bertanggung jawab," ungkap Shaikh.

Militer digambarkan oleh para analis sebagai "negara dalam negara" di Pakistan dan telah memengaruhi politik nasional dan transisi kekuasaan sejak Pakistan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947.

Para jenderal telah melakukan tiga kudeta dan sejauh ini tidak ada perdana menteri di Pakistan yang menjalani masa jabatan lima tahun penuh.

Pada Jumat (9/2), Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa masing-masing menyatakan keprihatinannya mengenai keadilan pemilu Pakistan. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengungkapkan kekhawatiran serius yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kurangnya inklusivitas pemilu.

Namun, Kementerian Luar Negeri Pakistan menolak pernyataan Barat dan menyebutnya tidak faktual. Pernyataan Barat dinilai tidak memperhitungkan kompleksitas proses pemilu atau mengakui pelaksanaan hak memilih yang bebas dan antusias oleh puluhan juta warga Pakistan.

Ada laporan sporadis mengenai kekerasan selama pemilu. Mantan anggota Majelis Nasional dan ketua Partai Gerakan Pertahanan Nasional, Mohsin Dawar, disebut ditembak dan terluka di Miranshah, Waziristan Utara, dalam insiden yang menewaskan sesama anggota partai.

Protes dilaporkan juga terjadi di Kota Gwadar di Provinsi Balochistan, di mana beberapa pemilih menuduh adanya penyimpangan dalam penghitungan suara.