PM Pakistan Bela Penundaan Pengumuman Hasil Pemilu 2024 dan Menyangkal Ketidakadilan

Liputan6.com, Islamabad - Perdana menteri (PM) sementara Pakistan pada Senin (12/2/2024) membela penundaan dalam mengumumkan hasil pemilu parlemen pekan lalu yang banyak dikritik. Dia mengatakan pihak berwenang membutuhkan waktu 36 jam untuk menghitung lebih dari 60 juta suara sambil bergulat dengan serangan militan.

Anwaarul Haq Kakar bersikeras bahwa "lapangan bermain yang setara" tersedia bagi semua partai politik, termasuk mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjara. Dia mengambil contoh kasus pemilu Pakistan tahun 2018, ketika Khan memenangkan jabatan, diumumkan setelah 66 jam.

Partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), memenangkan lebih banyak kursi dibandingkan partai lain dalam pemungutan suara yang digelar pada Kamis (8/2). Hal itu dimungkinkan terjadi karena para kandidatnya mencalonkan diri sebagai independen setelah partai tersebut dilarang ikut serta dalam pemilu 2024.

Para kandidat memenangkan 93 dari 265 kursi Majelis Nasional, namun tetap tidak cukup untuk membentuk pemerintahan. Khan sendiri tidak dapat mencalonkan diri karena tuduhan kriminal yang dia sebut bermotif politik.

Partai Liga Muslim Pakistan-N, yang dipimpin oleh mantan PM Nawaz Sharif, memperoleh 75 kursi. Sementara itu, Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto-Zardari, berada di posisi ketiga dengan 54 kursi.

Kedua partai, yang memimpin kampanye untuk memecat Khan dari jabatannya pada tahun 2022, itu disebut sedang dalam pembicaraan untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Sharif kembali ke Pakistan pada Oktober 2023 setelah menghabiskan empat tahun di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara terkait kasus korupsi, namun hukumannya dibatalkan dalam beberapa pekan setelah kedatangannya.

Pemungutan suara pemilu Pakistan dibayangi oleh tuduhan kecurangan dan penangguhan layanan telepon seluler yang belum pernah terjadi sebelumnya. KPU setempat membantah tudingan kecurangan.

Kakar mengatakan dalam konferensi pers bahwa layanan telepon seluler ditangguhkan pada hari pemungutan suara karena alasan keamanan menyusul serangan militan yang menewaskan 30 orang di Provinsi Baluchistan sehari sebelum pemungutan suara.

Dia menyatakan bisa menunda pengumuman hasil pemilu, tetapi tidak bisa menunda masalah terorisme.

Kakar mengklaim sebagian besar pemilu berlangsung damai, bebas, dan adil. Proses untuk melantik pemerintahan baru, kata dia, dapat dimulai dalam delapan atau sembilan hari ke depan ketika Majelis Nasional diperkirakan akan bersidang untuk memilih ketua, wakil ketua, dan PM baru.

Kakar juga menekankan masyarakat diizinkan mengadakan protes damai, namun dia memperingatkan bahwa tindakan akan diambil jika demonstrasi berubah menjadi kekerasan.

Pada Senin, ribuan pendukung Khan dan anggota partai politik lainnya memblokir jalan raya utama dan mengadakan demonstrasi sepanjang hari di wilayah barat daya yang bergejolak untuk memprotes dugaan kecurangan dalam pemilu. Secara terpisah, beberapa partai politik nasionalis dan Islam di Baluchistan memblokir dua jalan raya menuju penyeberangan perbatasan Iran dan Afghanistan.

Jan Achakzai, juru bicara pemerintah di Baluchistan, mendesak para pengunjuk rasa menerima kekalahan dan menjauh dari jalan raya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Stephane Dujarric mendesak partai-partai dan para pemimpin politik Pakistan menjaga suasana tenang dan menolak tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan. Pernyataan tersebut menyerukan pula agar semua perselisihan diselesaikan melalui kerangka hukum yang ditetapkan dan hak-hak harus dihormati.