Jepang Janji Dukung Rekonstruksi Ukraina Pasca Perang, Bantuan Dana hingga Pelonggaran Visa

Liputan6.com, Tokyo - Sebuah konferensi yang mempertemukan ratusan pemimpin pemerintahan dan bisnis dari Ukraina dan Jepang berlangsung pada Senin (19/2/2024) di Tokyo.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kemudian menjanjikan dukungan bagi rekonstruksi Ukraina.

"Perang di Ukraina masih berlangsung saat ini dan situasinya tidak mudah," kata Kishida, seperti dilansir VOA Indonesia, Senin (19/2). 

"Promosi untuk rekonstruksi ekonomi, bagaimanapun, bukan hanya investasi untuk masa depan Ukraina, tetapi juga bagi Jepang dan seluruh dunia," tambah dia.

PM Kishida juga berjanji untuk melonggarkan pengawasan visa dan mengumumkan bahwa Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang akan membuka kantor di Kyiv.

Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal mengatakan bahwa kedua negara menandatangani lebih dari 50 perjanjian kerja sama, termasuk "konvensi antarpemerintah terkait penghindaran pajak ganda, yang sangat penting bagi perusahaan Jepang dalam perencanaan proyek baru di Ukraina". 

"Dengan menggabungkan kekuatan kita, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan pada masa depan," Shmyhal mengatakan itu pada platform X, sebelumnya Twitter.

"Pengalaman Jepang dalam rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan keajaiban ekonominya menjadi inspirasi bagi kami," tambah Shmyhal.

Jepang telah menjanjikan lebih dari USD 10 miliar dolar bantuan bagi Ukraina sejak Rusia melancarkan serangat skala penuh dua tahun lalu. Kebanyakan dari dana bantuan itu adalah bantuan keuangan dan kemanusiaan.

Bank Dunia, Uni Eropa dan PBB memperkirakan dalam sebuah laporan pekan lalu, bahwa Ukraina akan membutuhkan 486 miliar dolar AS untuk upaya rekonstruksi selama satu dekade ke depan.

Jatuhnya Kota Avdiivka di Ukraina ke pihak pasukan Rusia telah meningkatkan reaksi AS baik dari Partai Demokrat maupun Republik terkait apakah dana 60 miliar dolar AS bantuan militer untuk Ukraina – yang tertahan di Kongres – mampu mendukung upaya Kyiv untuk menekan kembali pergerakan Rusia dan mengambil momentum dari Moskow.

Pernyataan dari Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden mengaitkan lepasnya benteng pertahanan kota Avdiivka di wilayah tenggara Donetsk dengan tertahannya dana bantuan AS untuk Ukraina, dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Sabtu (17/2).

Meskipun ada dukungan besar bagi paket bantuan itu oleh mayoritas anggota DPR dari Partai Demokrat dan hampir separuh dari Republik, ketua DPR AS Mike Johnson meyakini, bahwa dia tidak akan “terburu-buru” untuk menyetujui bantuan senilai 60 miliar dolar AS bagi Ukraina itu. Paket bantuan itu telah disetujui secara bipartisan oleh Senat pekan lalu.