Sejumlah Sekolah di Prancis Mulai Uji Coba Larang Muridnya Pakai Abaya

Liputan6.com, Paris - Sejumlah sekolah di Prancis akan menguji coba aturan seragam pada akhir tahun ini, dimulai pada bulan September ketika tahun ajaran berikutnya dimulai.

Dilansir CNA, Jumat (7/3/2024), langkah ini diterapkan setelah pemerintah Prancis melarang murid sekolah mengenakan abaya, gaun panjang yang dikenakan oleh sebagian wanita dan anak perempuan Muslim.

Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal mengatakan pada bulan Agustus tahun lalu, ketika ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, bahwa pakaian longgar melanggar prinsip nasional sekularisme.

"Abaya tidak mempunyai tempat di sekolah kami, tidak lebih dari simbol agama. Mengatakan hal ini sesuai dengan prinsip paling mendasar kami yaitu sekularisme dan netralitas," ujar Gabriel saat itu.

"Pilihan ini adalah pilihan yang setia pada nilai-nilai kita dan merupakan penolakan terhadap komunitarianisme," ujarnya saat itu.

Namun, beberapa anggota parlemen dari sayap kiri mengkritik apa yang mereka sebut sebagai "perang terhadap agama".

Kelompok Hak Aksi Muslim mengajukan banding yang ternyata tidak berhasil terhadap larangan abaya di Dewan Negara, pengadilan administratif tertinggi di negara tersebut.

Kelompok tersebut mengatakan larangan tersebut berdampak pada siswa berusia 14 tahun.

"Ada orang tua yang kaget… dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa didiskriminasi, merasa dikucilkan, tidak dipahami. Mereka merasa terstigmatisasi, mereka merasa terkejut. Dan aku, apa yang bisa kulakukan? Ini adalah undang-undang yang… buruk," kata direktur kelompok tersebut, Sihem Zine.

Salah satu contoh kontroversi seputar pakaian Islami di sekolah-sekolah Prancis yang paling terkenal terjadi pada tahun 1989 di kota Creil, utara Paris. Dalam kejadian tersebut, tiga gadis diusir karena menolak melepas jilbabnya.

Pengusiran tersebut memicu perdebatan di media, politik dan sosial selama berbulan-bulan di Prancis, serta argumen tandingannya dikenal sebagai "l'affaire du foulard", atau "urusan syal".

Menyusul kontroversi tahun 1989, parlemen Prancis mengeluarkan undang-undang pada tahun 2004 yang melarang penggunaan simbol agama yang mencolok di sekolah umum, termasuk salib Kristen, topi Yahudi, turban Sikh, dan jilbab.

Beberapa orang merasa bahwa tujuan sekuler pemerintah tidak didasarkan pada kesejahteraan siswa.

"Sekali lagi, tujuan mereka hanya untuk menciptakan gelombang, untuk berbicara tentang sikap tegas terhadap isu ini, untuk memasuki wacana yang membahas 'membudayakan' praktik-praktik tertentu yang 'liar dan biadab', dan oleh karena itu bagi orang-orang seperti saya, kami sepenuhnya menentang cara berpikir ini.

"Ini adalah pola pikir kolonial yang sangat berbahaya," kata pendiri Persatuan Demokrat Muslim Prancis Najib Azergui.

Undang-undang tahun 1905 menetapkan pembagian gereja dan negara di Prancis.

Namun hampir 120 tahun kemudian, perpecahan yang mendalam masih terjadi antara negara dan kelompok agama, dan juga mengenai apakah para menteri dapat mencapai konsensus mengenai pakaian sekolah.