Peningkatan Radikalisme di Bangladesh Berpotensi Pengaruhi Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara

Liputan6.com, Dhaka - Laporan peningkatan radikalisme yang meningkat di Bangladesh dinilai memilihi efek limpahan pada lingkungan sekitar, terutama pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah memiliki populasi Muslim.

Situs Firstpost.com menyebut, Bangladesh dulunya menjadi tempat yang relatif lebih aman bagi kaum minoritasnya, khususnya kaum minoritas Hindu, yang kini terancam oleh organisasi Islam radikal seperti Jamaat-e-Islami.

Pemerintah Bangladesh pada Kamis (1/8/2024) melarang keberadaan partai oposisi Jamaat-e-Islami, sayap mahasiswanya Islami Chhatra Shibir, dan organisasi asosiasi lainnya berdasarkan Undang-undang Antiterorisme Tahun 2009. Demikian bunyi perintah resmi. Menurut pemberitahuan dari surat kabar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, larangan tersebut akan berlaku segera.

Langkah terbaru pemerintah Bangladesh diambil setelah negara Asia Selatan itu mengalami protes reformasi kuota pegawai negeri sipil (PNS) yang diwarnai kekerasan.

Melansir kantor berita AP, Sabtu (3/8), sejak 15 Juli, setidaknya 211 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap di seluruh negeri

Pemerintah menyalahkan partai oposisi, termasuk Jamaat-e-Islami, atas kekerasan selama demonstrasi.

"Keputusan untuk melarang Partai Jamaat-e-Islami sudah tertunda sejak lama," kata Menteri Hukum Bangladesh Anisul Huq kepada Anadolu.

Hubungan antara ekstremis Bangladesh dan Asia Tenggara kini dinilai semakin berkembang, didorong oleh meningkatnya perpindahan penduduk di seluruh wilayah.

Migran Bangladesh yang bekerja di Singapura dan Malaysia dilaporkan pernah merekrut rekan kerja untuk melakukan kekerasan di rumah -- sebagian kecil dari pekerja luar negeri negara tersebut, dikutip dari laman Time of Oman.

Banyak yang menjadi pendukung Ansarullah Bangla Team (ABT), sebuah kelompok yang bertanggung jawab sejak 2013 atas beberapa serangan fatal terhadap aktivis sekuler.

ABT, yang menamakan dirinya Ansarul Islam, adalah sayap al-Qaeda di Subbenua India (AQIS) di Bangladesh.

Sementara itu, pemerintahan Sheikh Hasina Wajed mengambil tindakan keras terhadap kelompok-kelompok seperti ABT.

Sekarang setelah pemerintahan AL dipaksa keluar, sangat mungkin bahwa anggota ABT yang terkait dengan AQIS ini akan melanjutkan aktivitas mereka di komunitas Asia Tenggara.

Ada laporan dan kekhawatiran tentang koneksi yang dipertaruhkan antara kelompok Islamis Bangladesh dan kelompok radikal. Hubungan ini sering melibatkan ideologi bersama dan terkadang kerja sama operasional.

Selama puncak keberadaan ISIS, warga Bangladesh diketahui menggunakan Kuala Lumpur sebagai titik keberangkatan untuk perjalanan ke Suriah.

Ada jaringan mapan yang menghubungkan kelompok-kelompok radikal lintas batas. Jaringan ini sering melibatkan pertukaran sumber daya, pelatihan, dan dukungan operasional.

Kelompok radikal di Bangladesh dilaporkan selalu mengambil isyarat dari gerakan Jihadi global dan berusaha membangkitkan kembali militansi lokal di Bangladesh.

Kelompok-kelompok ini, diduga didanai oleh pihak luar, menggunakan teknik perekrutan dan pelatihan yang efektif.

Mereka memanfaatkan bentuk Islam yang menyimpang dan penuh kekerasan yang menyimpang jauh dari Islam normatif.

Narasi Islam ekstremis tidak hanya membenarkan tindakan kekerasan tetapi juga mengagungkan dan mendewakannya.

Mereka telah mengambil isyarat dari media Barat dan pemasaran yang cerdik, menggunakan visual yang eksplosif dan saluran modern seperti media sosial untuk menarik perhatian audiens target dengan cara yang efektif.

Kini, Bangladesh dikhawatirkan menjadi sumber radikalisasi tersebut. Melihat ke masa depan, kelompok-kelompok Islam radikal mungkin mencoba untuk mengeksploitasi penderitaan orang-orang Rohingya di Myanmar barat.

Daerah perbatasan Bangladesh-Myanmar merupakan tempat yang rentan dan hampir semua kelompok teroris di Bangladesh menggunakan krisis Rohingya dalam retorika perekrutan mereka.

Potensi radikalisasi lintas batas antara Bangladesh dan Asia Tenggara menjadi perhatian. Ancaman tersebut juga semakin muncul dari kelompok masyarakat sipil yang tampaknya non-militan dengan agenda radikal, daripada organisasi teroris yang lengkap.