Presiden Perempuan Pertama Makedonia Utara Gordana Siljanovska Davkova Bikin Yunani Marah, Ini Alasannya

Liputan6.com, Skopje - Gordana Siljanovska Davkova dilantik sebagai presiden perempuan pertama Makedonia Utara pada hari Minggu (12/5/2024) dan segera memicu kembali perselisihan diplomatik dengan negara tetangga, Yunani.

Pada upacara di parlemen negara tersebut, Siljanovska Davkova menyebut negaranya "Makedonia", bukan nama konstitusional "Makedonia Utara".

Hal tersebut membuat Duta Besar Yunani Sophia Philippidou meninggalkan upacara pelantikan. Kementerian Luar Negeri Yunani kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tindakan presiden baru tersebut melanggar perjanjian antara kedua negara dan membahayakan hubungan bilateral dan prospek Makedonia Utara untuk bergabung dengan Uni Eropa. Demikian seperti dilansir kantor berita AP, Selasa (14/5/2024).

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen secara implisit menegur pilihan kata Siljanovska Davkova.

"Agar Makedonia Utara dapat melanjutkan keberhasilannya dalam bergabung dengan Uni Eropa, sangat penting bagi negara tersebut untuk terus melakukan reformasi dan menghormati sepenuhnya perjanjian yang mengikatnya, termasuk Perjanjian Prespa," tulisnya di platform X alias Twitter, mengacu pada perjanjian tahun 2018 antara Makedonia Utara dan Yunani.

Meski demikian, beberapa jam kemudian, von der Leyen tetap mengirimkan ucapan selamat kepada presiden baru.

"Selamat, Gordana Siljanovska Davkova, karena telah menjadi presiden perempuan pertama Makedonia Utara. Kepemimpinan Anda muncul pada saat yang krusial, seiring negara Anda memajukan reformasinya dan melanjutkan perjalanannya menuju Uni Eropa. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan Anda."

Penggunaan nama "Makedonia" memicu reaksi keras Yunani karena negara itu menuduh tetangganya di utara mengambil nama Yunani dan sejarah Kerajaan Yunani Kuno Makedonia, yang sudah ada berabad-abad sebelum bangsa Slavia tiba di daerah tersebut.

Perselisihan yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini diselesaikan pada tahun 2018, ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan nama konstitusional "Makedonia Utara" diadopsi. Yunani kemudian mencabut keberatannya terhadap Makedonia Utara bergabung dengan NATO dan kemudian Makedonia Utara mengajukan keanggotaan Uni Eropa.

Perjanjian dengan Yunani ditandatangani oleh pemerintah Makedonia Utara yang berhaluan kiri-tengah, bertentangan dengan keinginan kelompok oposisi kanan-tengah yang merupakan kubu Siljanovska Davkova. Pihak oposisi dengan mudah memenangkan pemilu presiden dan parlemen pekan lalu.

Siljanovska Davkova adalah presiden keenam sejak negara kecil di Balkan itu memperoleh kemerdekaan dari Yugoslavia pada tahun 1991. Dia dilantik di hadapan parlemen yang akan mengakhiri masa jabatannya.

"Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya akan menerima kepercayaan seperti ini dari lebih dari 560.000 warga. Saya masih tidak percaya. Saya akan menjadi presiden semua warga negara ... Ini bukan hanya merupakan kado terindah di hari ulang tahun saya, tetapi juga kewajiban terbesar yang saya miliki dalam hidup saya. Ini adalah waktunya untuk Bersatu," kata Siljanovska Davkova, mengacu pada fakta bahwa dia secara resmi diberitahu tentang hasil pemilu pada hari Sabtu, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-71.

Sebagian besar pidato Siljanovska Davkova terfokus pada perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Dia menjanjikan "feminisasi" dan "Eropaisasi" negara.

"Dengan bantuan kami para perempuan, para politikus laki-laki juga akan berubah dan Makedonia akan menjadi tempat yang layak untuk ditinggali," kata Siljanovska-Davkova.

Usai pengambilan sumpah di parlemen, dilakukan acara serah terima jabatan di depan rumah dinas presiden.

Siljanovska Davkova, seorang anggota parlemen, professor, dan pengacara, adalah kandidat dari koalisi kanan-tengah yang dipimpin oleh VMRO-DPMNE. Dia mengalahkan presiden petahana Stevo Pendarovski dengan 69 persen suara pada putaran kedua Rabu lalu.

Jumlah pemilih mencapai 47,47 persen, di atas ambang batas 40 persen yang diperlukan untuk membuat pemilu sah dan menghindari pemungutan suara berulang.

Siljanovska Davkova dan Pendarovski juga pernah berhadapan pada tahun 2019.