Uni Eropa Terapkan Proses Bea Cukai ICS 2 Jalur Darat dan Kereta Api Mulai 1 April 2025

Liputan6.com, Jakarta - Sistem Kontrol Impor 2 Uni Eropa (ICS2), yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan barang yang masuk ke Uni Eropa untuk jalur udara serta jalur laut dan sungai telah dijalankan. Saat ini memasuki tahap kedua yang diberlakukan untuk jalur darat dan kereta api.

ICS2 mewajibkan pengusaha menyampaikan Pernyataan Ringkasan Entri (Entry Summary Declaration/ENS) yang lengkap dan akurat sebelum kedatangan. Dengan begitu, ICS2 memungkinkan otoritas bea cukai menilai risiko barang yang masuk untuk mencegah dan menangani pelanggaran bea cukai. 

Dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025), milai 1 April 2025, perusahaan angkutan darat dan kereta api harus memberikan data barang yang dikirim menuju atau melalui Uni Eropa sebelum kedatangan, melalui ENS yang lengkap. Kewajiban ini juga berlaku bagi penyedia layanan pos dan kurir yang mengangkut barang menggunakan moda transportasi darat dan kereta api, serta pihak lain seperti penyedia jasa logistik. Dalam situasi tertentu, penerima barang terakhir di Uni Eropa juga harus mengirimkan data ENS ke ICS2.

Barang dapat ditahan di perbatasan Uni Eropa oleh otoritas bea cukai apabila pelaku usaha tidak tepat waktu memenuhi persyaratan ICS2. Operator ekonomi yang merasa belum siap menerapkan ICS2 harus mengajukan periode penerapan yang baru paling lambat pada 1 Maret 2025, dengan menghubungi Bagian Layanan Nasional Negara Anggota Uni Eropa (Otoritas Kepabeanan Nasional) tempat nomor EORI terdaftar. Periode penerapan yang baru hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan.

Untuk memenuhi persyaratan ICS2, perusahaan yang terkena dampak harus memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari pelanggan, memperbarui sistem IT dan proses operasional, juga menyediakan pelatihan yang memadai bagi staf. Operator ekonomi harus menyelesaikan uji kepatuhan mandiri sebelum terhubung dengan ICS2, untuk memverifikasi kemampuan dalam mengakses dan bertukar pesan dengan otoritas kepabeanan.

ICS2 dikembangkan melalui kolaborasi erat antara Komisi Eropa, otoritas kepabeanan Negara-Negara Anggota Uni Eropa, dan pelaku usaha. Mulai 1 September 2025, ICS1 akan dihentikan secara bertahap. Selanjutnya, ICS2 akan sepenuhnya menggantikan ICS1 dengan proses operasional yang baru sesuai Kode Kepabeanan Uni Eropa.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Ketum Kadin Indonesia) Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan.

Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Apalagi, menurut dia, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

Itulah sebabnya, kata Anindya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

"Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS," ujar Anindya saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

"Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar," papar Anindya Bakrie.

Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat.

Selain itu, kata dia, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

"Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri," kata Anindya.

Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerjasama investasi ini menurut Anindya, juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

"Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya," ucap dia.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anindya menyebut, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global kedepan.