Peningkatan Aktivitas Militer Tiongkok dan Jepang di LCS Berpotensi Picu Ketegangan

Liputan6.com, Tokyo - Media Tiongkok pada awalnya menyambut baik terpilihnya Shigeru Ishiba sebagai yang 'moderat' sebagai perdana menteri baru Jepang, tetapi optimisme itu tidak bertahan lama.

Dalam beberapa jam setelah pengangkatan Shigeru Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang, ia dilaporkan mengirim kapal perangnya Sazanami melalui Selat Taiwan ke Laut China Selatan.

Jepang sejak itu telah memperjelas bahwa mereka akan menanggapi agresi militer Tiongkok dengan tindakan serupa.

Akibatnya, hubungan Tiongkok-Jepang diperkirakan akan semakin memburuk. Jepang dilaporkan bersiap untuk terus mengembangkan strategi yang ditujukan untuk melawan ketegasan dan ekspansionisme Tiongkok di wilayah tersebut.

Ishiba dianggap sebagai orang yang moderat di Tiongkok, terutama karena fokusnya pada dialog dan komunikasi pertahanan, dikutip dari laman dailymirror, Selasa (8/10/2024).

Namun, dengan meningkatnya agresi militer Tiongkok, ia kemungkinan akan mengikuti jejak pendahulunya, Fumio Kishida yang membuat perubahan kebijakan militer yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang.

Jepang, yang tidak akan menghadapi Tiongkok secara langsung beberapa tahun yang lalu, kini sedang merevisi kebijakan pertahanan nasionalnya, bersiap untuk menantang pengaruh militer Tiongkok yang semakin meningkat.

Pemerintah Tiongkok bereaksi keras terhadap tindakan Jepang baru-baru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian memperingatkan bahwa Jepang telah melewati "garis merah" dengan melewati Selat Taiwan.

Beberapa hari sebelumnya, Tiongkok telah mengirim kapal induknya Liaoning dan dua kapal perusak melalui zona maritim Jepang dalam perjalanan menuju Samudra Pasifik.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Jepang bahwa kegagalan untuk menanggapi hanya akan membuat Beijing semakin berani dalam ketegasan regionalnya.

Jepang telah mengalami beberapa serangan oleh kapal angkatan laut, pesawat, dan pesawat mata-mata Tiongkok ke wilayahnya, yang oleh Tokyo disebut sebagai ancaman yang "sama sekali tidak dapat diterima" terhadap kedaulatan dan keamanan nasionalnya.

Menurut Masashi Murano, seorang peneliti senior di Hudson Institute di Washington, transit Jepang melalui Selat Taiwan merupakan "sinyal pencegahan yang jelas."

Ia menambahkan bahwa kegagalan untuk bertindak akan ditafsirkan oleh Tiongkok sebagai izin diam-diam untuk meningkatkan aktivitasnya lebih lanjut.

Menanggapi meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di kawasan tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan: "Pemerintah memiliki rasa krisis yang kuat terkait tren militer Tiongkok, termasuk serangkaian serangan ke wilayah udara dan perairan teritorial kami dalam waktu singkat."

Jepang telah berjanji untuk mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk melindungi kepentingannya.

Langkah Jepang juga sejalan dengan meningkatnya dukungan internasional untuk kebebasan navigasi dan tatanan internasional berbasis aturan.

Pakar hubungan internasional Bec Strating menunjukkan bahwa tindakan Jepang merupakan bagian dari pola yang lebih luas dari negara-negara -- baik di dalam maupun di luar Asia -- yang meningkatkan kehadiran angkatan laut mereka untuk melawan klaim maritim Tiongkok.

Sementara Presiden Tiongkok Xi Jinping mengucapkan selamat kepada Ishiba dan menyerukan hidup berdampingan secara damai antara kedua negara.

Xi mendesak Jepang untuk hidup berdampingan secara damai, dan menjunjung persahabatan untuk semua generasi.

Sementara itu, Taiwan akan tetap menjadi titik pertikaian, yang semakin mempersulit prospek rekonsiliasi Tiongkok-Jepang.

Kunjungan Ishiba ke Taiwan pada Agustus 2024 disambut dengan ketidaksetujuan keras dari Beijing, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyatakan bahwa Beijing akan memantau dengan saksama kebijakan Ishiba terhadap Tiongkok.

Misato Matsuoka, seorang profesor madya di Universitas Teikyo, memperingatkan bahwa meningkatnya agresi Tiongkok dan tanggapan Jepang "berisiko meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut, membuat penyelesaian diplomatik menjadi lebih menantang."