Gedung Putih Ralat Pernyataan Trump soal Ambil Alih Gaza dan Relokasi Warga Palestina

Liputan6.com, Washington, DC - Gedung Putih pada Rabu (5/2/2025) dinilai berupaya menurunkan tensi menyusul pernyataan Donald Trump soal gagasan mengambilalih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina di sana mengundang banyak reaksi keras.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan bahwa yang dimaksud Trump adalah relokasi sementara, bukan pemindahan secara permanen ke negara-negara mayoritas Arab seperti Mesir.

Dia juga mengatakan bahwa pembangunan kembali Jalur Gaza tidak akan dibiayai oleh Amerika Serikat (AS) dan pasukan AS tidak akan dikirim ke sana.

"Presiden sangat memahami bahwa AS perlu terlibat dalam upaya pembangunan ini untuk memastikan stabilitas di wilayah tersebut bagi semua pihak," ujar Leavitt, seperti dikutip dari CNA, Kamis (6/2).

"Ini bukan berarti akan ada pasukan AS di Gaza, dan bukan berarti pembayar pajak di AS akan membiayai upaya ini."

Trump, menurut Leavitt, telah sangat jelas mengharapkan mitra AS di wilayah kawasan, khususnya Mesir dan Yordania, untuk menampung sementara pengungsi Palestina saat rumah-rumah mereka dibangun kembali.

"Ini (Jalur Gaza) adalah lokasi yang hancur sekarang. Ini bukan tempat yang layak huni bagi siapa pun," tutur Leavitt.

Ketika ditanya apakah penempatan pasukan AS ke Jalur Gaza sudah dipastikan tidak akan terjadi, Leavitt menjawab, "Presiden belum berkomitmen pada hal itu."

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengulang pesan yang telah direvisi tersebut. Dia mengatakan ide Trump bukan dimaksudkan sebagai tindakan yang bermusuhan.

"Itu dimaksudkan sebagai langkah yang, saya rasa, sangat murah hati - tawaran untuk membangun kembali dan memimpin proses pembangunan kembali," sebut Rubio dalam lawatannya ke Guatemala.

"Trump ingin mendukung pembangunan kembali rumah, bisnis, dan hal-hal lainnya, agar orang-orang bisa kembali tinggal di sana."

Pengumuman mengejutkan Trump pada Selasa (4/2) soal pengambilalihan Jalur Gaza, relokasi warga Palestina, hingga tidak menutup kemungkinan mengirim pasukan AS ke wilayah kantong Palestina itu tidak hanya memicu penolakan keras dari rakyat Palestina, namun juga banyak negara lainnya, termasuk Arab Saudi, China, Prancis, dan Inggris.

Polemik ini terjadi di tengah negosiasi Israel dan Hamas untuk mencapai fase kedua kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.