Survei: Layanan Kesehatan Ada tapi Sulit Diakses

Liputan6.com, Jakarta - Survei yang didukung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO Indonesia) di 59 kabupaten/kota pada Juni hingga Agustus 2021 menampilkan temuan untuk evaluasi penanganan kesehatan.

Temuan-temuan survei yang melibatkan 748 responden tersebut yakni:

-Responden (5-18 persen) melaporkan adanya layanan yang dibutuhkan tapi sulit diakses dalam tiga bulan terakhir. Ini mencakup layanan kesehatan darurat, operasi yang bersifat pilihan/terencana, pengobatan rutin untuk penyakit kronis, dan kesehatan mental.

-Mayoritas responden melaporkan alasan tidak dapat diaksesnya layanan tersebut karena tidak tersedianya layanan di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat dan kelebihan kapasitas pasien yang dialami faskes.

-Responden (64 persen) menyatakan pandemi COVID-19 berdampak pada akses ke layanan kesehatan masyarakat dalam tiga bulan terakhir. Dari angka tersebut, 44 persen khawatir terinfeksi COVID-19 di faskes dan 32 persen takut secara sengaja didiagnosis positif COVID-19 atau takut menjalani tes COVID-19.

Ketakutan tertular COVID-19 dan ketakutan secara sengaja didiagnosis COVID-19 dapat menyebabkan masyarakat enggan pergi ke faskes untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Temuan lainnya yakni:

-Responden (74 persen) menyatakan mayoritas masyarakat khawatir dengan penyebaran COVID-19. Namun, 28 persen responden menyatakan mayoritas masyarakat enggan mendapatkan vaksin untuk diri sendiri.

Sementara itu, 33 persen responden menyatakan mayoritas orangtua enggan memvaksinasi anaknya (vaksin COVID-19). Alasan utama masyarakat menolak vaksinasi adalah khawatir terhadap efek samping vaksin COVID-19 (83 persen).

-Terkait layanan kesehatan berbasis masyarakat, 42 persen kegiatan penjangkauan penyakit tidak menular (PTM) dan 40 persen layanan imunisasi di posyandu dilaporkan berkurang atau ditangguhkan dalam tiga bulan terakhir.

Mayoritas kader menyatakan terganggunya layanan tersebut dikarenakan upaya meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan realokasi sumber daya untuk penanganan COVID-19.

Menurut Direktur Kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda, M.Sc., survei ini memberi gambaran terkait layanan kesehatan untuk masyarakat dewasa ini.

“Survei ini memberikan gambaran bagaimana disrupsi layanan kesehatan esensial berdampak signifikan pada masyarakat sebagai pengguna,” kata Olivia mengutip keterangan pers Selasa (26/10/2021).

Ia menambahkan, pemerintah harus bertindak cepat memperkuat dan membangun kesiapan serta ketangguhan masyarakat dan fasilitas kesehatan sebelum gelombang ketiga menyerang.

Hal utama yang dapat dilakukan di tingkat komunitas adalah peran serta dan dukungan untuk pelibatan kader sebagai perpanjangan tangan puskesmas dalam upaya penjangkauan dan penyampaian pesan kesehatan kepada masyarakat.

Senior Advisor on Gender and Youth for The Director-General of WHO dan Pendiri CISDI Diah Saminarsih, M.Sc., menambahkan bahwa survei ini penting.

“Survei yang dilakukan WHO Indonesia dan CISDI ini penting untuk digunakan sebagai landasan strategi-strategi selanjutnya, baik untuk komunikasi atau kebijakan kesehatan karena layanan kesehatan esensial adalah pintu utama akses kesehatan masyarakat.”

“Karenanya, dibutuhkan pendekatan whole-society dan whole-of-government untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.