PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Ini Tanggapan Epidemiolog

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di semua wilayah Indonesia saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) batal dilaksanakan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pembatalan penerapan level 3 di seluruh Indonesia karena penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah," kata Luhut mengutip siaran pers, Selasa (7/12/2021).

Menanggapi hal ini, epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa PPKM secara umum adalah strategi baik yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). PPKM terbukti berhasil meredam kasus COVID-19 di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun, sejak awal ia memang tak setuju jika PPKM level 3 diterapkan di seluruh wilayah saat Nataru.

“Saya tidak setuju diterapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah tuh bukan berarti tak boleh ada pembatasan, tapi leveling-nya sesuai aja dengan indikator pandemi di wilayahnya, supaya konsisten dengan indikator itu,” kata Dicky kepada Health Liputan6.com melalui pesan suara, Selasa (7/12/2021).

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

VIDEO: PPKM Level 3 Nataru Batal Diberlakukan, Ini Alasan Pemerintah

Dicky menambahkan, dengan menerapkan PPKM sesuai keadaan di setiap wilayah, maka pemerintah telah memberikan insentif kepada masing-masing wilayah terkait keberhasilan menangani pandemi.

“Leveling PPKM sesuai wilayah juga menjadi insentif bagi setiap wilayah itu, wilayah yang levelnya rendah boleh menikmati sekian persen kebebasan dengan kontrol ketat.”

Bicara tentang Nataru, Dicky setuju adanya penguatan-penguatan lebih. Namun, bukan berarti harus meningkatkan level PPKM.

“Bukan berarti meningkatkan level PPKM, tapi pengetatan yang ditambah, misalnya enggak boleh berkerumun apapun levelnya, nah seperti itu.”

Terkait perubahan kebijakan pemerintah yang awalnya akan menerapkan PPKM saat Nataru dan kemudian batal, Dicky memiliki tanggapan sendiri.

“Betul, ini kenapa dalam menetapkan strategi itu harus betul-betul dipertimbangkan matang berbasis sains dan masukan. Karena bagaimanapun ini bicara trust (kepercayaan masyarakat pada pemerintah), konsistensi, kepastian kebijakan, dan keseriusan (pemerintah).”

Menurutnya, ini merupakan salah satu masalah strategi komunikasi risiko yang masih jadi catatan dan menjadi isu sejak awal.