Dinkes Garut Akui Kecolongan Temuan Difteri, Kemenkes Tanggapi Ini

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut mengaku kecolongan adanya temuan kasus difteri yang terjadi di Desa Sukahurip, setelah lama menghilang. Pernyataan ini dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan Garut, Maskut pada Selasa (21/2/2023).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Siti Nadia Tarmizi menanggapi kecolongan temuan difteri di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, yang berujung menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Bahwa diperlukan deteksi lebih dini terhadap kasus yang dicurigai difteri. Upaya penanggulangan dan penguatan surveilans harus terus dilakukan agar kasus difteri, baik suspek maupun positif dapat ditangani lebih cepat.

Penanggulangan dan pencegahan difteri ini pun, ditegaskan Nadia, bukan hanya untuk Kabupaten Garut yang KLB, melainkan juga kewaspadaan bersama kepada seluruh daerah.

Pemantauan kasus bilamana terjadi penambahan di wilayah KLB Difteri penting dilakukan. Pelaporan kasus harus segera dimasukkan ke sistem yang telah ditentukan.

"Upaya penanggulangannya, melakukan deteksi dini kasus suspek difteri melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons dan melakukan pemantauan terjadinya penambahan kasus di wilayah KLB," terang Nadia saat dihubungi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Rabu, 22 Februari 2023.

Upaya penanggulangan lain untuk menangani difteri turut berfokus pada pencegahan. Salah satu upaya pencegahan difteri adalah dengan imunisasi dasar lengkap, termasuk imunisasi difteri.

"Upaya lain itu melakukan refreshing training terkait surveilans dan penanggulangan difteri bagi provinsi dan kabupaten/kota terdampak secara bertahap dan meningkatkan cakupan imunisasi rutin lengkap," Siti Nadia Tarmizi menambahkan.

Tata laksana lain berupa pengambilan sampel dan pemberian Anti Difteri Serum (ADS). Bagi kontak erat dari pasien positif difteri dapat diberikan obat anti pencegahan atau istilahnya profilaksis.

Merujuk penatalaksanaan difteri, pemberian booster difteri jika status imunisasi terakhir lebih dari 5 tahun atau lakukan imunisasi lengkap jika belum pernah diimunisasi serta lakukan kultur swab sekret hidung dan kerongkongan.

"Melakukan tata laksana kasus sesuai dengan pedoman, yakni pengambilan swab, pemberian ADS sesuai rekomendasi ahli, isolasi kasus dan memberikan profilaksis kepada semua kontak erat," lanjut Nadia.

Kepala Dinas Kesehatan Garut, Maskut sebelumnya mengaku kecolongan atas temuan kasus difteri yang terjadi di Desa Sukahurip. Kasus itu terungkap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dua pasien baru dengan gejala difteri.

"Ini temuan baru, kami kecolongan karena pasien berobat ke klinik swasta. Mereka meninggal pun (diduga difteri) kami tidak mengetahuinya," ujarnya, dikutip dari kanal Regional Liputan6.com.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Leli Yuliani mengatakan, kasus difteri muncul dalam empat pekan terakhir di wilayahnya.

Dari total 73 kasus tersebut, terdapat 4 kasus observasi difteri, 4 suspek difteri, 2 kasus konfirmasi positif difteri, 55 kontak erat, dan 7 orang meninggal dunia tanpa catatan medis yang lengkap.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan, jika ada yang disebut kecolongan, maka kecolongannya itu tidak divaksin difteri dari awal.

“Sekarang itu akan dilakukan vaksin difteri yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Tapi sekarang ini kita di Kecamatan Pangatikan dulu, akan di lakukan gerakan dan nanti saya pimpin pada Senin depan," tegasnya usai menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, Selasa (21/2/2023).

"Secara massal (imunisasi difteri) akan dilakukan pada anak-anak balita sampai anak-anak di bawah 10 tahun. Setelah itu akan di lakukan se-wilayah Kabupaten Garut."