Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin angkat bicara usai ramai soal makanan tambahan untuk mencegah stunting di Depok dianggap kurang bernilai gizi dan jauh dari anggaran.
Ma'ruf mengatakan bakal meminta penjelasan dari pemerintah Kota Depok terkait isu tersebut.
Baca Juga
"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah," kata Ma'ruf.
Advertisement
Lalu, bukan cuma Depok yang bakal dicek soal pemberian makanan tambahan melainkan seluruh daerah di Indonesia.
"Akan terus kita monitor di semua daerah," lanjut Ma'ruf usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat (17/11/2023) mengutip Antara.
Ma'ruf Nilai Kualitas Makanan Tambahan Cegah Stunting di Daerah Sudah Baik
Ma'ruf kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah Indonesia terkait penanganan stunting. Menurut dia, makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah cukup baik.
Namun, berkaca dengan kasus di Depok, maka perlu kembali diingatkan kepada masing-masing kepala daerah agar menjalankan standar operasi prosedur. Termasuk tidak ada pengurangan anggaran per paket menu makanan.
"Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus), akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan (anggaran) itu," tegas pria 80 tahun itu.
Anggaran untuk Makanan Tambahan Stunting
Ma'ruf mengatakan bahwa pemerintah sudah menganggarkan dana untuk penurunan stunting. Terkait pelaksanaan program stunting hal tersebut dipimpin oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajaran di bawahnya.Â
"Iya, kita (pemerintah) sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangan-nya, yaitu Kepala BKKBN dan seluruh jajaran," jelas Ma'ruf.Â
Hasto mengatakan pada 2023 anggaran untuk penurunan stunting Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Hassto usai Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.
Dari Rp30 triliun, Rp20 triliun dalam bentuk uang langsung ke masyarakat lewat Program Keluarga Harapan yang diberikan lewat Kementerian Sosial.
Lalu Rp7 triliun digunakan Kementerian Kesehatan untuk dipakai di BPJS Kesehatan. Dari angka Rp7 triliun, sekitar Rp1,2 triliun dikirim ke puskesmas.Sisanya, sekitar Rp2 triliun dibagi ke kementerian dan lembaga terkait.
Advertisement
Kehebohan Makanan Tambahan Pencegahan Stunting di Depok
Bahasan soal menu makanan tambahan untuk pencegahan stunting Kota Depok ramai setelah masyarakat mendapatkan menu yang dirasa kurang nilai gizinya.
Salah satu diantaranya soal paket yang disebut senilai Rp18 ribu itu berisi nasi, kuah sop dan tahu yang didapatkan warga di Kecamatan Tapos, Depok.
Â