Anies Baswedan Gagas Layanan Rujukan JKN Mesti Prioritaskan Keselamatan Pasien

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan menyentil tentang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menggagas adanya perubahan terhadap sistem pelayanan JKN, termasuk pembiayaan kesehatan.

Menurut Anies, sistem rujukan pelayanan peserta JKN harus lebih berorientasi pada keselamatan pasien. 

"Tentang pembiayaan kesehatan ini, jaminan kesehatan nasional kita harus ubah sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN harus lebih mudah lebih berorientasi pada keselamatan pasien. Sekali lagi, keselamatan pasien adalah mereka yang diprioritaskan," tutur Anies saat sesi "Dialog Nasional mengenai Pembangunan Kesehatan Indonesia dengan Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres)" di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2024.

Evaluasi Besaran Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan

Dari sisi pembiayaan kesehatan, Anies menjanjikan adanya evaluasi terhadap besaran pembayaran BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Pembayaran yang dimaksud, khususnya tarif kapitasi.

Kapitasi merupakan tarif yang dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

"Kita ingin lakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan besaran pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan juga sistem kapitasi untuk memperkuat pelayanan JKN," imbuh Anies.

Tak hanya soal layanan JKN, agenda strategis lain Anies Baswedan adalah tindakan pengendalian penyakit dan ketahanan kesehatan. Ia menuturkan pengalamannya di DKI Jakarta, yang mana saling belajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu dilanda COVID-19.

"Ini belajar dari pengalaman kita menghadapi pandemi COVID-19 pada waktu itu. Kalau kami di Jakarta saling belajar dengan wali kota-wali kota dan gubernur negara-negara yang sudah mengalami COVID lebih dahulu," lanjutnya.

"Ya dengan wali kota Seoul, Teheran, dan wali kota negara-negara yang pada waktu itu kena (COVID) lebih dulu dari kita. Itu membuat kami di Jakarta mendapatkan bekal, bagaimana respons ketika COVID sedang berjalan."

Adanya saling berbagi pembelajaran dengan negara-negara lain, menurut Anies Baswedan, itu bukti keterbukaan. Respons surveilans nasional juga harus berjalan.

"Nah, keterbukaan ini membuat kita sadar bahwa kita harus segera melakukan surveilans nasional. Melalui apa? Melalui data dan sistem informasi terintegrasi," terangnya.

"Yang kedua, kita meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium kita, ada tracing dan treatment. Ini kaitannya pelajaran penting dari pandemi kemarin, harus segera menjadi kebijakan antisipasi kejadian berulang."

Sistem JKN sudah On The Right Track

Sementara itu, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sudah berada di jalur yang benar (on the right track). Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana menjaga keberlanjutan atau sustainable-nya.

"Jadi JKN harus sustainable, bener-bener harus dijaga. Jangan diobrak-abrik, apa ya namanya, diubah-diubah begitu lah hal-hal yang tidak esensial dan mendasar," ucap Ghufron usai pertemuan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung Kemenko PMK, Jakarta pada Kamis, 11 Januari 2024.

Apabila sistem JKN diubah-ubah dengan sesuatu yang tidak esensial dapat menimbulkan kekacauan.

Hal ini bukan tanpa sebab, Ali Ghufron Mukti sendiri termasuk salah satu orang yang terlibat dalam mewujudkan  Program JKN BPJS Kesehatan.

"Kalau diubah, bisa kacau begitu. Ini sudah on the right track. Saya mengalami sendiri pada waktu itu sebagai Ketua Tim Persiapan BPJS dan macam-macam lah, mulai dari awal sampai akhir, ada beberapa orang yang sudah lama juga," tuturnya.

"Dengan berbagai macam perubahan dalam 10 tahun ini, wajah jaminan kesehatan Indonesia, skemanya menjadi satu skema yang terorganisir, in frame bentuk gotong royong. Dan akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas."