Penyelenggara Pemilu 2004 Adalah KPU, Pahami Pelaksanaan dan Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta Tahun 2004 menjadi titik balik sejarah politik Indonesia dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Setelah sekian lama di bawah sistem otoritarianisme, Pemilu 2004 menjadi tonggak bersejarah dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memiliki hak suara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini. Proses demokratisasi yang terjadi pada pemilu ini menjadikan pemilu ini sebagai momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Selain sebagai pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, Pemilu 2004 juga menjadi ajang kompetisi sengit antara lima pasangan calon yang mengusung berbagai latar belakang politik dan sosial. Kompetisi ini telah memunculkan berbagai keberagaman pandangan dan visi dari para kandidat, dan secara tidak langsung mencerminkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia saat itu. Dari panggung pemilu itulah ditunjukkan perjuangan setiap pasangan calon dalam meraih kepercayaan segenap rakyat Indonesia.

Pemilu 2004 menjadi momentum penting dalam mengukuhkan demokrasi Indonesia. Partisipasi aktif rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan langkah awal dalam menjaga kestabilan politik dan keberlanjutan demokrasi di negeri ini. Di tengah perubahan yang sedang terjadi, Pemilu 2004 menjadi bukti bahwa kekuatan rakyat memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.

Untuk memahami lebih dalam Pemilu 2004 dan hasilnya, simak penjelasan selengkapnya  berikut ini seperti yang telah dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Jumat (26/1/2024).

Pada awal 2000-an, Indonesia berada dalam situasi politik dan sosial yang kompleks. Pemerintahan Megawati Sukarnoputri menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi yang membawa dampak besar pada rakyat. Selain itu, Indonesia juga menjadi saksi perkembangan politik regional dan internasional yang memengaruhi kestabilan negara.

Pada periode ini, Indonesia juga menghadapi konflik di wilayah Aceh dan Papua, serta beberapa kasus terorisme yang mengguncang keamanan negara. Di arena internasional, hubungan dengan negara-negara tetangga juga menjadi perhatian penting.

Semua faktor ini memainkan peran dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, yang menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Penyelenggara Pemilu 2004 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang harus menghadapi tantangan besar dalam memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.

Dalam konteks sejarah, Pemilu 2004 menjadi tonggak penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Hal ini juga menunjukkan peran penting penyelenggara Pemilu 2004 dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia.

Pemilu 2004 di Indonesia dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Sistem pemilihan DPR dan DPRD, serta DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden dilakukan secara langsung, bukan lagi melalui anggota MPR seperti sebelumnya. Pemilu tersebut juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan proporsional dengan daftar calon terbuka. Partai politik mendapatkan kursi berdasarkan suara sah yang diperolehnya, dan akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP.

Pemilihan Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali bertugas sebagai penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tanpa keterlibatan partai politik. Terdapat berbagai organisasi penyelenggara, mulai dari KPU pusat hingga tingkat kabupaten/kota, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh masyarakat.

Selain itu, Pemilu 2004 juga merupakan pertama kalinya pengawasan dilakukan oleh lembaga bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan diterapkan kode etik oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU). Ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan Pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

Persiapan dan pelaksanaan pemilu ini terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pemilu legislatif pada 5 April 2004, di mana pemilih memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia periode 2004-2009. Sebanyak 24 partai politik berpartisipasi dalam pemilu ini, dengan Partai Golkar memenangkan suara terbanyak dengan 21,58%.

Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama pada 5 Juli 2004. Lima pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bersaing, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan suara terbanyak dengan 33,57%. Pada putaran kedua pemilu presiden pada 20 September 2004, pasangan ini memenangkan lebih dari 60% suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden keenam Indonesia pada 20 Oktober 2004. Ini menandai akhir dari proses pemilu yang berlangsung sukses dan penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. 

Hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa Partai Golkar meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif dengan 21,58%, diikuti oleh PDI-P, PKB, PPP, dan Partai Demokrat. Partai-partai ini berhak menyalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden.

Dalam pemilu presiden putaran pertama, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Dua pasangan ini melaju ke putaran kedua, di mana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akhirnya memenangkan pemilu ini dengan 60,62% suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi.

Dampak dari hasil pemilu ini adalah terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden keenam Indonesia, yang kemudian dilantik pada 20 Oktober 2004. Pemilu 2004 juga menandai transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis, di mana pemilihan umum dan partisipasi publik menjadi semakin penting dalam proses politik di Indonesia.