Situasi Politik Jelang Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, Terbentuk 4 Poros Koalisi

Liputan6.com, Jakarta Situasi politik di Kota Tasikmalaya menjelang Pilkada 2024 sangat dinamis dan penuh antusiasme. Kota Tasikmalaya memang selalu menjadi panggung pertarungan politik yang hangat setiap kali pilkada berlangsung. Aktivitas politik yang intens, dengan tim sukses yang aktif dan mobilisasi massa yang signifikan, mencerminkan betapa kompetitifnya arena politik kota ini.

Pilkada Kota Tasikmalaya dijadwalkan pada 27 November 2024, memberikan waktu kurang lebih 5 bulan bagi para calon untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Kesempatan ini sangat penting bagi calon wali kota untuk memperkenalkan diri dan program-program mereka kepada masyarakat. Sosialisasi yang efektif dan strategi kampanye yang terencana akan menjadi kunci utama dalam meraih simpati dan dukungan pemilih.

Konstelasi politik menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya juga semakin memanas dengan munculnya berbagai poros koalisi yang tengah bersaing memperebutkan kursi wali kota dan wakil wali kota. Kota Tasikmalaya, yang dikenal dengan dinamika politiknya yang tinggi, saat ini telah terpetakan dalam empat poros kekuatan politik utama, masing-masing dengan strategi dan calon yang berpotensi. Berikut ulasan lebih lanjut tentang poros koalisi partai menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (25/7/2024).

Koalisi PKB-PKS merupakan salah satu poros politik yang menarik perhatian dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Koalisi ini menggabungkan dua partai besar, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebelumnya juga berkoalisi dalam Pilpres lalu. Keduanya memiliki basis dukungan yang kuat dan saling melengkapi dalam upaya memenangkan pilkada mendatang.

Saat ini, wacana pasangan calon yang diusung oleh koalisi ini mencuat dengan nama Wahid dari PKB dan Yadi Mulyadi dari PKS. Wahid, yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, dan Yadi Mulyadi, Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya, keduanya merupakan figur politik yang berpengaruh di kota ini. Perdebatan mengenai siapa yang akan menempati posisi Z-1 (wali kota) dan Z-2 (wakil wali kota) menjadi isu utama di koalisi ini.

Wahid mengklaim bahwa namanya lebih cocok untuk posisi Z-1, dengan alasan bahwa sebagai Ketua DPC PKB, dia memiliki keterkaitan langsung dengan basis massa partai. Sementara itu, Yadi Mulyadi merasa bahwa PKS, yang meraih suara lebih banyak dalam Pemilu Legislatif dengan selisih sekitar 2.000 suara, berhak untuk menempatkan calon wali kota dari partai mereka. Persaingan internal ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung. Koalisi ini harus menyelesaikan perdebatan ini dengan hati-hati untuk memastikan soliditas dan kesatuan dalam menghadapi Pilkada.

Koalisi Gerindra-PBB adalah poros yang cukup solid dengan dukungan politik yang signifikan. Koalisi ini menggabungkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Bulan Bintang (PBB), yang bersama-sama memiliki 11 kursi DPRD Kota Tasikmalaya—10 kursi dari Gerindra dan 1 kursi dari PBB. Dengan kekuatan legislatif yang cukup besar, koalisi ini memiliki potensi besar untuk bersaing dalam Pilkada.

Gerindra telah resmi mengusung Viman Alfarizi Ramadan sebagai bakal calon wali kota. Viman, seorang politisi muda dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Gerindra, dikenal dengan energi dan komitmennya dalam politik. Ciri khasnya sebagai politisi muda dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi pemilih yang mencari perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan kota.

Tampaknya koalisi ini [un masih terbuka untuk menerima partai lain yang ingin bergabung. Hal ini menunjukkan bahwa Gerindra-PBB berupaya memperluas basis dukungan mereka untuk memperkuat posisi mereka di pilkada. Dukungan dari partai-partai lain akan memperkuat koalisi ini dan meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Untuk saat ini, posisi calon wakil wali kota masih belum diumumkan, memberikan ruang bagi koalisi untuk mencari mitra yang tepat.

Koalisi Golkar-PAN tampaknya mengandalkan pengalaman politik dalam pencalonan mereka. Golkar, sebagai partai dengan basis dukungan yang solid, dan PAN, yang juga memiliki kekuatan politik yang cukup, bersatu untuk mengusung Muhamad Yusuf sebagai bakal calon wali kota. Yusuf, yang merupakan politisi Golkar, sebelumnya menjabat sebagai wali kota sebelum masa jabatannya diakhiri pada tahun 2022, digantikan oleh Penjabat Wali Kota.

Muhamad Yusuf telah menunjukkan keseriusannya dengan mulai memasang baliho di berbagai titik kota, mengusung jargon ‘lanjutkan’. Langkah ini merupakan bagian dari strategi kampanye untuk menggaet simpati pemilih yang ingin melanjutkan program-program yang telah dijalankan selama masa jabatannya. 

Koalisi Golkar-PAN tampaknya memanfaatkan pengalaman Yusuf dalam kepemimpinan kota sebagai modal utama untuk meraih dukungan. Pengalaman Yusuf dalam mengelola kota dan pemahaman mendalam tentang isu-isu lokal menjadi aset berharga dalam kampanye mereka.

Koalisi PPP-Demokrat berada dalam tahap awal penjaringan bakal calon wali kota. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat, meskipun belum mengumumkan nama calon resmi, menunjukkan bahwa mereka serius dalam mempersiapkan pencalonan mereka. 

PPP baru saja membuka pendaftaran calon wali kota yang akan berlangsung dari 17 hingga 24 April 2024. Proses ini menunjukkan bahwa koalisi ini masih melakukan evaluasi dan seleksi untuk menentukan kandidat terbaik yang akan diusung.

Yanuar M Rifki, seorang pengurus PPP Kota Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa pihaknya masih berkutat pada mekanisme normatif penjaringan calon. Proses ini menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Tasikmalaya. Koalisi PPP-Demokrat perlu mempercepat proses ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki kandidat yang kuat dan siap bersaing dalam Pilkada 2024.