Krisis Energi, Kuba dengan Jutaan Masyarakat Alami Mati Listrik Berhari-hari

Liputan6.com, Jakarta Krisis energi di Kuba telah mencapai titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir, dengan jutaan warga terpaksa menghadapi pemadaman listrik yang berlangsung selama berhari-hari. Pemerintah Kuba kini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi listrik, yang diperburuk dengan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan krisis ekonomi domestik yang terus memburuk. Pada Oktober dan November 2024, pemadaman listrik bergilir telah melanda hampir seluruh wilayah negara tersebut, memengaruhi kehidupan jutaan orang yang tidak dapat menikmati listrik untuk waktu yang lama.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, pemerintah Kuba telah menerbitkan dekrit darurat yang berisi serangkaian kebijakan baru untuk mengatasi krisis energi yang sedang berlangsung. Kebijakan tersebut termasuk dorongan untuk mempercepat penggunaan sumber energi terbarukan, serta langkah-langkah penghematan yang ketat di sektor publik dan swasta. Dengan semakin terbatasnya pasokan bahan bakar dan suku cadang untuk pembangkit listrik, krisis ini diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak ada langkah nyata untuk mengatasinya.

Dalam dekrit tersebut, pemerintah Kuba juga memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi perusahaan-perusahaan di sektor publik dan swasta untuk menginstal sistem energi terbarukan. Namun, dengan kebutuhan mendesak, kebijakan penghematan pun diberlakukan, termasuk larangan penggunaan AC di banyak tempat bisnis dan kantor. Sanksi yang dikenakan pada pelanggar kebijakan ini pun cukup berat, dengan denda mencapai 15.000 peso (sekitar Rp4 juta) bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru tersebut.

Krisis energi yang melanda Kuba semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dengan pemadaman listrik yang berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Menurut laporan, pemadaman listrik ini berdampak pada kehidupan sehari-hari jutaan warga Kuba. Beberapa wilayah bahkan mengalami mati lampu selama lebih dari 72 jam, memengaruhi rumah tangga, bisnis, dan sektor publik.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kuba mengeluarkan kebijakan darurat dengan memberikan peraturan baru bagi perusahaan untuk menggunakan lebih banyak energi terbarukan, terutama panel surya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik.

Dalam upaya mengatasi krisis, pemerintah Kuba mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan sektor publik dan swasta untuk memasang sistem energi terbarukan. Setiap perusahaan diberi waktu tiga tahun untuk memastikan setidaknya 50% dari listrik yang mereka konsumsi pada siang hari berasal dari sumber terbarukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari jaringan utama yang semakin rapuh.

Selain itu, langkah penghematan energi juga dilakukan dengan membatasi penggunaan AC di kantor-kantor non-teknologi dan menetapkan suhu minimum 24 derajat Celcius. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pada jaringan listrik yang sudah sangat terbebani.

Pemadaman listrik bergilir di Kuba tidak hanya mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang serius. Bisnis-bisnis kecil hingga besar merasakan dampaknya, dengan banyak yang terpaksa menutup sementara waktu atau mengurangi jam operasional. Masyarakat pun harus beradaptasi dengan situasi ini, menggunakan generator pribadi atau mengandalkan cahaya matahari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, sektor kesehatan dan pendidikan pun terhambat, karena fasilitas umum yang bergantung pada listrik terpaksa berhenti beroperasi dalam beberapa jam setiap harinya.

Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat turut memperburuk kondisi energi di Kuba. Negara tersebut kesulitan mendapatkan bahan bakar dan suku cadang untuk pembangkit listriknya, sehingga kesulitan dalam memenuhi permintaan energi domestik semakin besar. Pemerintah Kuba menyalahkan sanksi ini sebagai salah satu penyebab utama dari krisis energi yang kini melanda.

Sanksi ini membatasi kemampuan Kuba untuk melakukan impor bahan bakar dari luar negeri, yang sebelumnya menjadi sumber utama untuk pembangkit listrik negara tersebut. Situasi ini telah mempengaruhi hampir setiap sektor kehidupan di Kuba.

Kuba telah merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk mengatasi krisis energi, termasuk investasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di seluruh negara, dengan harapan bisa mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang mahal dan tidak stabil.

Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah mendapatkan investasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur energi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan energi di masa depan, mengurangi beban pada pembangkit listrik yang sudah usang dan terbatas.

Krisis energi di Kuba disebabkan oleh kombinasi krisis ekonomi internal, sanksi AS, dan kerusakan infrastruktur pembangkit listrik yang sudah usang.

Beberapa pemadaman listrik di Kuba berlangsung lebih dari 72 jam, memengaruhi kehidupan jutaan warga.

Pemerintah Kuba menerbitkan dekrit yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan lebih banyak energi terbarukan dan menghemat penggunaan energi, termasuk larangan penggunaan AC di kantor non-teknologi.