Cara Daftar DTKS dan Persyaratannya untuk Mendapatkan Bansos dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Mendaftarkan diri di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah langkah awal yang wajib dilakukan masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. DTKS menjadi basis data utama pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Dengan terdaftar di DTKS, warga akan lebih mudah mengakses bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, kini menawarkan dua metode pendaftaran DTKS, yakni secara offline melalui kantor desa atau kelurahan dan secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data sehingga bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran. Meski demikian, calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk menyerahkan dokumen identitas yang lengkap.

Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Selasa (21/1/2025), berikut syarat dan langkah pendaftaran DTKS, baik secara online maupun offline, serta bagaimana proses validasi dilakukan oleh pemerintah. 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang digunakan pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Data ini mencakup informasi masyarakat miskin dan rentan miskin, yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan masuk dalam DTKS, masyarakat dapat mengakses bantuan seperti PKH, BPNT, dan BLT.

Keberadaan DTKS bertujuan untuk memastikan program bansos berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Data ini juga digunakan untuk program lain, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Prakerja. Oleh karena itu, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sangat disarankan untuk mendaftar agar terdata dalam sistem ini.

Namun, proses masuk ke DTKS tidak otomatis. Calon penerima harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari pendaftaran hingga validasi. Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan data yang diterima akurat dan sesuai kondisi lapangan.

Calon penerima DTKS harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Syarat utama adalah memiliki dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, calon penerima juga harus terverifikasi sebagai warga yang masuk kategori miskin atau rentan miskin berdasarkan kriteria pemerintah. Persyaratan ini menjadi dasar dalam proses validasi untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kenyataan.

Selain dokumen identitas, calon penerima DTKS diwajibkan memiliki akses ke teknologi untuk pendaftaran online. Hal ini mencakup penggunaan smartphone dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial. Namun, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, proses pendaftaran dapat dilakukan secara offline melalui kantor desa atau kelurahan setempat.

Penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan saat pendaftaran sesuai dengan informasi yang tercatat di Dukcapil. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses pendaftaran tertunda atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan dokumen sebelum mendaftar.

Bagi yang tidak memiliki akses teknologi atau merasa kesulitan mendaftar secara online, pendaftaran dapat dilakukan di kantor desa atau kelurahan setempat. Pastikan Anda membawa dokumen yang diperlukan untuk kelancaran proses.

Pendaftaran DTKS secara online menjadi pilihan yang praktis bagi masyarakat yang memiliki akses teknologi. Proses ini dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store. Langkah pertama adalah mengunduh dan memasang aplikasi tersebut pada smartphone Anda. Setelah itu, pengguna harus membuat akun baru dengan mengisi data diri, seperti NIK, nomor KK, dan nama lengkap sesuai KTP.

Setelah akun berhasil dibuat, pengguna diwajibkan mengunggah dokumen pendukung, seperti foto KTP dan swafoto memegang KTP. Dokumen ini diperlukan untuk proses verifikasi identitas oleh pihak Kementerian Sosial. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna dapat masuk ke aplikasi dan mengakses menu “Tambah Usulan” untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.

Dalam menu “Tambah Usulan,” pengguna harus melengkapi data tambahan dan memilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan. Data yang telah diinput akan diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat. Jika dinyatakan memenuhi syarat, nama Anda akan dimasukkan ke dalam DTKS dan menjadi calon penerima manfaat dari program bantuan sosial.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi, pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline melalui kantor desa atau kelurahan. Langkah pertama adalah membawa dokumen identitas, seperti KTP dan KK, ke kantor desa atau kelurahan terdekat. Petugas akan membantu mencatat data Anda sebagai calon penerima manfaat.

Setelah proses pendaftaran selesai, data Anda akan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan warga yang layak masuk dalam DTKS berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari musyawarah tersebut akan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.

Langkah selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah diajukan sesuai dengan kondisi lapangan. Jika lolos, data Anda akan diinput ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) untuk proses finalisasi.

Setelah terdaftar dalam DTKS, masyarakat berhak mengakses berbagai program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu program unggulan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga kurang mampu. Bantuan ini biasanya diberikan kepada ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Selain PKH, masyarakat juga dapat menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ada juga program BLT Dana Desa, yang memberikan bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan kepada keluarga miskin di pedesaan.

Program lainnya termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk bantuan pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk layanan kesehatan gratis. Semua program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

Masyarakat dapat memilih jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan melalui aplikasi atau pendaftaran offline. Semua program bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Tidak, KTP adalah syarat utama untuk mendaftar DTKS karena digunakan untuk verifikasi identitas.

Proses verifikasi biasanya memakan waktu 2-4 minggu, tergantung pada jumlah pendaftar dan kebijakan Dinas Sosial setempat.

Bisa, tetapi data Anda akan diverifikasi ulang untuk memastikan masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

Pendaftaran DTKS sepenuhnya gratis, baik online maupun offline.